Perludem Sayangkan DPR Tak Lanjutkan Pembahasan RUU Pemilu Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini

Merahputih.com - Anggota Dewan Pembina Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini sangat menyayangkan Komisi II DPR memutuskan untuk tidak melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum, yang akan menyatukan UU No. 10/2016 tentang Pilkada dan UU No. 7/2017 tentang Pemilu.

Mengingat, secara faktual dan objektif berdasarkan hasil evaluasi Pemilu 2019, ada banyak pengaturan dalam UU Pemilu yang memerlukan perbaikan.

"Agar pelaksanaan pemilu menjadi lebih mudah, sederhana, dan berkualitas," ujar Titi Anggraini dikutip Antara, Rabu (11/2).

Baca Juga:

Sri Sultan Perintahkan Banbinkamtibmas Mendata Para Pemudik

Dengan demikian, memungkinkan pemilih untuk bisa memilih dengan cerdas dan penyelenggara pemilu tidak terlalu terbebani dalam menyelenggarakan pemilu akibat rerata beban yang terlalu berat untuk mereka kerjakan.

Meskipun misalnya Pemerintah dan sejumlah partai berkukuh tidak mau menormalisasi jadwal pilkada, bukan berarti UU Pemilu tidak perlu ada perubahan.

Terlepas dari keinginan sejumlah partai yang tidak menghendaki ada perubahan terkait dengan variabel sistem pemilu, semisal metode pemberian suara, besaran daerah pemilihan, ambang batas parlemen, maupun ambang batas pencalonan presiden, menurut Titi, tidak menutup adanya fakta bahwa sejumlah ketentuan undang-undang perlu disesuaikan agar bisa mengatasi berbagai kelemahan yang ada dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini. Foto: MP/Asropih

Titi lantas menyebut sejumlah kelemahan pada Pemilu 2019. Antara lain teknis penghitungan suara yang sangat membebani petugas, kemudian penetapan hasil pemilihan yang sangat lama sampai 35 hari setelah hari pemungutan suara.

Berikutnya, perbedaan persepsi antara penyelenggara pemilu terkait dengan sejumlah ketentuan dalam UU Pemilu maupun belum adanya landasan hukum yang kuat untuk penggunaan sistem teknologi untuk rekapitulasi suara. Hal ini seharusnya bisa disikapi dengan melalukan perbaikan melalui revisi UU Pemilu.

"Saya mengkhawatirkan penyelenggara pemilu akan mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 jika tidak ada perubahan dalam UU Pemilu," kata Titi yang juga Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah.

Baca Juga

Majunya Dinasti Politik Jokowi Lewat Gibran dan Bobby di Pilkada Rawan Korupsi

Menurut Titi, bukan tidak mungkin berbagai persoalan pada Pemilu 2019 akan kembali terulang, mulai dari petugas yang kelelahan hingga meningkatnya suara tidak sah (invalid votes), terutama pemilu DPD, DPR, dan DPRD, akibat pemilih yang kebingungan, dampak dari kompleksitas pemilihan yang berjalan.

Selain itu, menurunnya kualitas dan mutu profesionalisme, kinerja, dan performa penyelenggara pemilu yang berdampak pada logistik pemungutan suara tidak tersedia tepat waktu. Tak hanya itu tapi juga tidak tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat lokasi. Serta meningkatnya jumlah kasus surat suara tertukar, kekurangan surat suara, dan lain-lain. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Yakult Ternyata Mampu Sembuhkan Kanker Paru-paru
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Yakult Ternyata Mampu Sembuhkan Kanker Paru-paru

Beredar sebuah narasi melalui akun Instagram yukktetapsehat yang menyebutkan manfaat-manfaat dari Yakult.

Pidato Kenegaraan Jokowi Jangan Hanya Lip Service Semata
Indonesia
Pidato Kenegaraan Jokowi Jangan Hanya Lip Service Semata

"Tentu saja, kita semua berharap kali ini ucapan tersebut dapat dibuktikan dalam dunia nyata, bukan hanya sekedar ‘lip service’," kata Fahmi di Jakarta, Senin (16/8).

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Juara Pertama Lomba Ngomong Tingkat Internasional
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Juara Pertama Lomba Ngomong Tingkat Internasional

Anies menyampaikan apresiasinya bahwa ini semua merupakan kerja bersama Pemprov DKI Jakarta untuk menghadirkan keadilan sosial bagi warga Jakarta.

Ratusan OTG Mulai Penuhi RS Darurat Wisma Atlet
Indonesia
Ratusan OTG Mulai Penuhi RS Darurat Wisma Atlet

Secara persentase, kapasitas tempat tidur di Tower 4 sudah terpakai oleh pasien OTG sebesar 34,08 persen, berdasarkan data pada hari Rabu (23/9), hingga pukul 06.00 WIB pagi.

Kapolri Ajak Rabithah Alawiyah Sampaikan Pesan Harkamtibmas dengan Bahasa Umat
Indonesia
Kapolri Ajak Rabithah Alawiyah Sampaikan Pesan Harkamtibmas dengan Bahasa Umat

Sigit mengharapkan dukungan Rabithah Alawiyah, agar bisa menyampaikan pesan-pesan Harkamtibmas kepada umat dengan bahasa-bahasa umat atau dengan arti lain melalui dakwah dan ceramah.

Kemenhub Gandeng PT Pelabuhan Tiga Bersaudara Kelola Pelabuhan
Indonesia
Kemenhub Gandeng PT Pelabuhan Tiga Bersaudara Kelola Pelabuhan

ementerian Perhubungan (Kemenhub) menandatangani perjanjian dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB) terkait pemberian izin pengusahaan pelabuhan.

Target Penerimaan Pajak Yang Tinggi Bisa Gerus Daya Beli Warga
Indonesia
Target Penerimaan Pajak Yang Tinggi Bisa Gerus Daya Beli Warga

Target penerimaan perpajakan tahun 2022 yang tumbuh 4,3 persen dibandingkan target dalam APBN 2021 relatif moderat dan tidak mustahil untuk dicapai

Jerman Mulai Suntik Vaksin Pfizer pada 27 Desember
Dunia
Jerman Mulai Suntik Vaksin Pfizer pada 27 Desember

Jerman akan menyuntikkan vaksin Pfizer-BioNTech pada 27 Desember. Prioritas ditujukan kepada para lansia di panti jompo.

KPK Dalami Aliran Uang Suap ke Juliari Batubara Lewat Vendor Bansos
Indonesia
KPK Dalami Aliran Uang Suap ke Juliari Batubara Lewat Vendor Bansos

KPK telah menetapkan eks Mensos Juliari P Batubara serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka

Bareskrim Polri Tetapkan Bupati Nganjuk Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan
Indonesia
Bareskrim Polri Tetapkan Bupati Nganjuk Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.