Perlu Tidaknya Perppu KPK, Presiden Jokowi Disarankan Lakukan Jajak Pendapat Presiden Jokowi (MP/Win)

MerahPutiih.Com - Revisi UU KPK mendapat penolakan keras dari sejumlah elemen masyarakat termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indoneisa (BEM SI).

Solusinya, pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi mau tak mau harus mengeluarkan Perppu jika para mahasiswa akan kembali turun berunjuk rasa. BEM memberikan ultimatum deadline sampai tanggal 14 Oktober, jika Presiden tidak menerbitkan Perppu maka mahasiswa akan turun aksi dengan jumlah yang cukup banyak.

Baca Juga:

Jika Tak Genting, Penerbitan Perppu KPK Dianggap Inkonstitusional

Menanggapi desakan bahkan tekanan dari sejumlah pihak, Ketua Garda Nawacita Abdullah Kelrey menyarankan kepada BEM untuk menekan pemerintah agar melakukan jajak pendapat terkait dengan penerbitan Perppu KPK, apakah rakyat lebih memilih Perppu atau tidak UU KPK.

Presiden Jokowi sebaiknya lakukan jajak pendapat perlu tidaknya Perppu KPK
Presiden Jokowi (Foto: antaranews)

"Untuk hilangkan pro kontra, maka kita kembalikan lagi ke suara rakyat. Kita jajak pendapat apakah rakyat setuju penerbitan Perppu atau tidak. Jadi tidak ada klaim-klaiman lagi mengatasnamakan rakyat," ungkap pria yang akrab disapa Rey kepada merahputih.com di Jakarta, Rabu (9/10).

Dia menjelaskan bahwa apa yang terjadi hari ini adalah kedua kubu saling klaim atas nama rakyat. Sehingga memerlukan adanya pembuktian.

"Maka jejak pendapat itu bagi kami penting. Dan jika hal itu tidak dilaksanakan, maka tunggu saja tanggal mainnya tanggal 20 Oktober nanti," sebutnya.

Begitu juga dengan pemerintah dan DPR yang dituding asal klaim permintaan atas rakyat Indonesia.

"Memang mereka bilang bahwa DPR itu adalah wakil rakyat, sedangkan mereka setelah dipilih oleh rakyat saja jarang turun ke Dapil mereka," ujar Rey.

Rey menyebut, citra Jokowi bakal dipertaruhkan apakah dia punya keberanian untuk menerbitkan Perppu atau tidak.

"Sekali lagi kita tunggu tanggal mainnya menjelang 20 Oktober nanti ya di antara tanggal 13 sampai tanggal 20 Oktober lah. Kita akan konsolidasi memantapkan gerakan, jika nanti Presiden tidak segera menerbitkan maka bersiap-siap saja," pungkasnya.

Sebelumnya, mahasiswa menyatakan akan kembali turun ke jalan secara besar-besaran jika Presiden Jokowi tidak membuat jajak pendapat soal penerbitan Perppu KPK. Mereka sempat memberikan tenggat hingga Senin, 14 Oktober 2019.

Baca Juga:

Ini Alasan Jokowi Belum Mau Terbitkan Perppu KPK

Jika dihitung, hingga Rabu (9/10) hari ini, tersisa 5 hari lagi menjelang deadline yang diberikan mahasiswa kepada Jokowi untuk memberi respons. Perwakilan mahasiswa bernama Dino Ardiansyah mengatakan mahasiswa akan menggelar demo besar-besaran setelah menemui Moeldoko untuk menyampaikan desakan penerbitan Perppu KPK ke Presiden Jokowi.

"Kalaupun sampai 14 Oktober tidak ada juga diskusi tersebut dan tidak ada statement dari Presiden, kita pastikan mahasiswa akan turun ke jalan dan lebih besar lagi," ucap Dino di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10) lalu.(Knu)

Baca Juga:

Terbitkan Perppu KPK, Romli Atmasasmita: Presiden Dapat Diimpeachment

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi: Dwi Sasono Sembunyikan 16 Gram Ganja di Atas Lemari
Indonesia
Polisi: Dwi Sasono Sembunyikan 16 Gram Ganja di Atas Lemari

Bintang film Dua Garis Biru itu kini resmi menjadi tersangka atas kasus tersebut dan ditahan di Polres Metro Jaksel.

JHL Group Distribusikan Bantuan 10.000 Masker Medis ke PSI
Indonesia
JHL Group Distribusikan Bantuan 10.000 Masker Medis ke PSI

Bantuan tersebut diserahkan relawan MPKF langsung kepada Ketua Umum PSI Grace Natalie

Ketua MPR Soroti Potensi Penularan Corona Gegara Kerumunan Pendaftaran Pilkada
Indonesia
Ketua MPR Soroti Potensi Penularan Corona Gegara Kerumunan Pendaftaran Pilkada

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan KPU harus memperhatikan penerapan protokol kesehatan saat pendaftaran peserta.

Sudah 20 Hari Gubernur Anies Lakukan Isolasi Mandiri
Indonesia
Sudah 20 Hari Gubernur Anies Lakukan Isolasi Mandiri

Meski isolasi mandiri Gubernur Anies masih tetap bekerja memimpin rapat membahas program yang sudah disusun pemerintah DKI dengan anak buahnya di Pemprov.

Isu Pergantian Kapolri Dinilai Tak Berkorelasi dengan Upaya Penangkapan Rizieq
Indonesia
Isu Pergantian Kapolri Dinilai Tak Berkorelasi dengan Upaya Penangkapan Rizieq

Potensi aksi massa dampak dari resistensi penegakkan hukum kemungkinan ada

Kapolri Pertama hingga Sultan Baabullah Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional
Indonesia
Kapolri Pertama hingga Sultan Baabullah Dianugerahi Gelar Pahlawan Nasional

Pemberian gelar pahlawan akan diberikan Presiden Joko Widodo pada 10 November 2020 di Istana Negara.

Anies Diminta Tempatkan Pengungsi Banjir di Hotel
Indonesia
Anies Diminta Tempatkan Pengungsi Banjir di Hotel

Protokol kesehatan harus diutamakan

Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadan Digelar 23 April
Indonesia
Sidang Isbat Penetapan Awal Ramadan Digelar 23 April

Pihaknya akan memanfaatkan sarana teleconference dalam sidang isbat tahun ini.

Buntut Penghentian 36 Kasus, DPR Bakal "Periksa" KPK
Indonesia
Buntut Penghentian 36 Kasus, DPR Bakal "Periksa" KPK

Habiburokhman meminta KPK memjelaskan alasan penghentian 36 kasus yang sudah masuk tahap penyelidikan.

Alasan Polda Metro Belum Ekstradisi Buronan FBI ke AS
Indonesia
Alasan Polda Metro Belum Ekstradisi Buronan FBI ke AS

"(Masih) Berkoordinasi dengan teman-teman dari U.S Embassy dan FBI," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus