Pengamat Wanti-Wanti Kesiapan New Normal Pemerintah Jangan Setengah Matang Ilustrasi - Layar menampilkan pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (22/4/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

MerahPutih.com - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengingatkan pemerintah agar mempersiapkan secara matang penerapan prokotol kesehatan dalam new normal.

Salah satu yang mesti diperhatikan adalah memperhatikan infrastruktur sosial jika ingin berhasil. Infrastruktur sosial harus diperhatikan soal bagaimana mekanisme masyarakat menerapkan social maupun physical distancing (jaga jarak).

Baca Juga:

[HOAX atau FAKTA] : Belasan Orang Terpapar Corona di Lippo Plaza Kendari

"Yakni melakukan rekayasa sosial," kata Trubus, kepada wartawan, Selasa (26/5).

Trubus menyebut, rekayasa sosial itu bisa dimulai dari pengawasan yang ketat dan aturan yang jelas bagi masyarakat dalam menjalani hidup new normal.

Seperti pengawasan yang jelas dan soal penegakan aturan. Semisal intensif itu kemudahan contohnya dalam dapatkan masker kalau bisa bagikan secara grtais.

"Nah disintensifnya itu hukuman yang tegas jika masih ada pelanggaran," kata dia.

??Selain kedua itu, kata Trubus, rekayasa sosial juga bisa dilakukan dengan contoh-contoh secara langsung yang dilakukan oleh kepala maupun petinggi pemerintahan.

"Jadi kalau cuman ngomong tanpa contoh dampaknya bisa sama saja," katanya.

Skenario "new normal" bidang pelayanan publik di Desa Genteng Wetan, Banyuwangi. (ANTARA/HO Humas Pemkab Banyuwangi/nov)
Skenario "new normal" bidang pelayanan publik di Desa Genteng Wetan, Banyuwangi. (ANTARA/HO Humas Pemkab Banyuwangi/nov)

Rekayasa sosial, lanjut dia, adalah upaya campur tangan pemerintah dalam menerapkan protokol-protokol kesehatan selama new normal.

Menurutnya, jika pemerintah hanya mengeluarkan aturan-aturan hasilnya tidak efektif seperti penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Karena kesadaran masyarakat itu tidak tiba-tiba muncul dengan hanya adanya aturan.

"Nah di situ dibutuhkan rekayasa sosial, terlebih jika dibandingkan dengan pilihan ekonomi," ujar dia.

Menurutnya, dampak dari kepiawan para pemimpin maupun petinggi pemerintahan dalam bersosialisasi langsung kepada masyarakat juga sudah terbukti dan berhasil mengedukasi warganya.

Seperti di Jawa Tengah, Tegal, Bandung itu cukup intens pemerintahnya terjun langsung dan dampaknya masyarakat bisa lebih terkendali dan angka kasus landai bahkan cenderung turun.

"Jadi faktor itu masih dibutuhkan di Indonesia," ujarnya.

Dengan begitu, rekayasa sosial atau social engineering di masyarakat itu harus meliputi edukasi, sosial, dan bagaimana cara penerapannya.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan diri memulai kehidupan normal di tengah pandemi virus corona atau disebut the new normal.

Dalam kondisi new normal, masyarakat wajib mengikuti kebijakan pemerintah dengan mengutamakan protokol kesehatan untuk mencegah tertular wabah virus corona.

Salah satu aturan utama yang tertuang dalam protokol Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi adalah dengan menerapkan physical distancing.

Baca Juga:

Persiapkan Aturan New Normal, Ini Sejumlah Mal yang Dibuka 5 dan 8 Juni Mendatang

Perusahaan wajib menerapkan physical distancing dengan jarak antarkaryawan selama di lokasi kerja, baik kantor maupun industri, minimal satu meter.

Penerapan physical distancing di tempat kerja dimulai dari pintu masuk hingga di semua titik lokasi.

Sebelum memasuki area kerja, para karyawan akan di cek suhu terlebih dahulu, kemudian di dalam lift juga harus dipasang tanda batas agar karyawan bisa saling menjaga jarak dengan berdiri di atas tanda tersebut.

Pengaturan physical distancing juga diterapkan pada meja kerja. Meja kerja disusun agar tidak berhadap-hadapan.

Selain itu, pemberlakuan yang sama juga akan diterapkan di kantin karyawan. Seperti yang telah dilakukan di salah satu kantin perusahaan di Korea Selatan, pihaknya memberi sekat kaca bening sebagai pembatas guna menerapkan physical distancing. (Knu)

Baca Juga:

Kemenhub Didesak Bikin Aturan Tegas Maskapai Angkut Penumpang Berlebihan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
RUU Minol Bisa Patahkan Budaya Masyarakat NTT
Indonesia
RUU Minol Bisa Patahkan Budaya Masyarakat NTT

Tetapi jika penjualan minuman beralkohol dilarang apakah pemerintah mau membiayai pendidikan anak-anak yang sekolah sampai kuliah?

Preman Pasar Bakal Dilibatkan dalam Penertiban Protokol Kesehatan
Indonesia
Preman Pasar Bakal Dilibatkan dalam Penertiban Protokol Kesehatan

TNI dan Polri akan membuat mereka mendisiplinkan pengunjung pasar secara humanis.

RJ Lino Tersangka Sejak 2015, KPK Janji Segera Beri Kepastian Hukum
Indonesia
RJ Lino Tersangka Sejak 2015, KPK Janji Segera Beri Kepastian Hukum

KPK menyangka Lino telah melawan hukum dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai Dirut PT Pelindo II untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi.

Mulai Hari Ini, WNI Dilarang Masuk Malaysia
Dunia
Mulai Hari Ini, WNI Dilarang Masuk Malaysia

Pengecualian diberikan bagi diplomat dan staf kedutaan yang belum mempunyai visa, masuk .ertama atau penduduk negara lain seperti pemegang paspor PBB, WHO dan UNDP,

Rawan Penularan COVID-19, Penumpang Kereta Listrik Dibatasi 74 Orang
Indonesia
Rawan Penularan COVID-19, Penumpang Kereta Listrik Dibatasi 74 Orang

KCI akan menyesuaikan jam operasional KRL Commuter Line mulai 19 September 2020.

Warga DKI Disarankan Pelihara Ikan Cupang Lawan DBD
Indonesia
Warga DKI Disarankan Pelihara Ikan Cupang Lawan DBD

Cara gampang mengatasi penyakit DBD ini menurut Widyastuti, dengan cara alami menggunakan ikan cupang

Pakai Masker di Bawah Dagu Berbahaya, Ini Alasannya
Indonesia
Pakai Masker di Bawah Dagu Berbahaya, Ini Alasannya

jika terpaksa harus melepas masker, maka lebih baik melepaskannya secara menyeluruh. Bukan dengan cara menurunkannya ke bawah dagu

350 Personel Satpol PP DKI Diterjunkan Amankan Aksi Demo UU Ciptaker
Indonesia
350 Personel Satpol PP DKI Diterjunkan Amankan Aksi Demo UU Ciptaker

Sebanyak 350 personel Satpol PP DKI Jakarta diterjunkan untuk mengamankan demonstrasi UU Cipta Kerja yang diinisasi oleh Presidium Alumni (PA) 212 dan kawan-kawan.

Lomba Agustusan Diminta Kedepankan Pendekatan Virtual
Indonesia
Lomba Agustusan Diminta Kedepankan Pendekatan Virtual

3M itu adalah protokol yang nyata saat perayaan HUT Ke-75 RI

ICW Desak Jokowi Copot Burhanuddin dari Jaksa Agung
Indonesia
ICW Desak Jokowi Copot Burhanuddin dari Jaksa Agung

Setidaknya ada tiga catatan penting yang harus diperhatikan