Perkom Baru KPK Pupuskan Harapan Novel Baswedan Cs Bisa Kembali Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Foto: MP/Dickie Prasetia

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan peraturan baru, yakni Perkom Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kepegawain KPK. Sejumlah poin dalam aturan baru otomatis memupuskan harapan Novel Baswedan dan 56 eks KPK yang telah diberhentik kembali mengabdi di lembaga antirasuah

Perkom yang diterbitkan pada 27 Januari 2022 itu menjelaskan berbagai hal terkait kepegawaian mulai dari pengadaan pegawai, pengangkatan, hingga promosi dan mutasi.

Baca Juga

Komisi III DPR Minta Firli Tak Sembunyikan Kasus Mangkrak di KPK

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pegawai KPK terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tertulis, bagi penguatan tugas dan fungsi organisasi, Komisi dapat meminta dan menerima penugasan dari PNS dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, dalam Pasal 6 ayat 4 disebutkan bahwa persyaratan pelamar Pegawai Komisi untuk formasi PNS adalah sebagai berikut:

a. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;

b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih,

c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Komisi atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

Novel
Pelantikan Novel Baswedan cs menjadi ASN Polri. (Foto: MP/Ist)

Dengan adanya aturan dalam Pasal 6 ayat 4 huruf c ini membuat Novel Baswedan cs tidak bisa kembali menjadi pegawai KPK. Pasalnya, Novel Baswedan cs diberhentikan secara tidak hormat lantaran tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).

Kemudian dalam Pasal 11 disebutkan, pada ayat 1, dalam upaya memenuhi kualifikasi persyaratan jabatan, PNS dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengikuti seleksi dengan syarat:

a. tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau etik dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terakhir,

b. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai Komisi atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

Perkom ini diteken oleh Ketua KPK Firli Bahuri. Aturan ini juga diundangkan di Jakarta 27 Januari 2022 dengan ditandatangani Direktur Jenderal Peraturan Perundangan-undangan Kementerian Hukum dan HAM Benny Rianto. (Pon)

Baca Juga

KPK Pastikan Ikut Awasi Pembangunan IKN Nusantara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI Sebut Pembentukan Tim Siber untuk Lindungi Ulama dan Anies Hak MUI
Indonesia
Wagub DKI Sebut Pembentukan Tim Siber untuk Lindungi Ulama dan Anies Hak MUI

Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria mengatakan, pembuatan cyber army merupakan hak MUI. Pemprov tak bisa ikut campur dengan urusan mereka.

Cak Imin Pede Bertarung di Pilpres 2024
Indonesia
Cak Imin Pede Bertarung di Pilpres 2024

”Ya saya rasa itu sebagai tantangan, saya siap,” ujar Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin

Anggaran Sumur Resapan Rp 330 Miliar Dicoret, Wagub Riza: Masih Banyak Program Lain
Indonesia
Anggaran Sumur Resapan Rp 330 Miliar Dicoret, Wagub Riza: Masih Banyak Program Lain

Wagub DKI menghormati keputusan dari legislatif Kebon Sirih menghapus anggara drainase vertikal.

Dituduh Sebagai Bjorka, Muhammad Said Mengaku Tak Paham Dunia Hacker
Indonesia
Dituduh Sebagai Bjorka, Muhammad Said Mengaku Tak Paham Dunia Hacker

Muhamad Said Fikriansyah warga Kabupaten Cirebon Jawa Barat membantah dengan tegas bahwa dirinya bukanlah Bjorka.

Pasukan Rusia Masuk Kiev, Evakuasi 140 WNI dari Ukraina Dikebut
Indonesia
Pasukan Rusia Masuk Kiev, Evakuasi 140 WNI dari Ukraina Dikebut

Pasukan Rusia mulai memasuki menyerbu Kiev Ibu Kota Ukraina, Sabtu (26/1) pagi.

Bawaslu Optimalkan Pencegahan Potensi Konflik Pemilu 2024
Indonesia
Bawaslu Optimalkan Pencegahan Potensi Konflik Pemilu 2024

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Herwyn JH Malonda menyatakan, kewenangan pencegahan Bawaslu harus dioptimalkan secara maksimal serta dilakukan sedini mungkin.

Aset Tanah Obligor BLBI yang Dirampas Negara Mencapai Triliunan Rupiah
Indonesia
Aset Tanah Obligor BLBI yang Dirampas Negara Mencapai Triliunan Rupiah

"Tanah ini dalam berbentuk aset di berbagai kota itu seluas 1.312 hektare, tepatnya 13.121.614,346 meter persegi, sehingga ini kalau diuangkan ya sudah triliunan lah," kata Mahfud.

Polda Metro Tiadakan Crowd Free Night Jakarta
Indonesia
Polda Metro Tiadakan Crowd Free Night Jakarta

Polda Metro Jaya meniadakan kebijakan penerapan Crowd Free Night (CFN) di 10 kawasan Jakarta.

JK Kenang Shinzo Abe saat Membahas Kereta Cepat
Indonesia
JK Kenang Shinzo Abe saat Membahas Kereta Cepat

Jusuf Kalla mengenang pertemuannya dengan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe saat Asia-Europe Meeting (ASEM) di Ulaanbaatar, Mongolia, tahun 2016, di mana saat itu, Shinzo Abe menghampirinya untuk berdiskusi soal proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya.

Besok, Subsidi Upah bagi Pekerja Bakal Cair
Indonesia
Besok, Subsidi Upah bagi Pekerja Bakal Cair

Sekretaris Direktorat Jenderal PHI Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Surya Lukita Warman mengatakan, pencairan bantuan subsidi upah atau BLT gaji bakal disalurkan ke rekening penerima mulai besok, Jumat (9/9).