Perkembangan COVID-19 Juni, Angka Positivity Rate Lebih Rendah daripada Bulan Mei Rapid Test COVID-19. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Sejak pertengahan Juni 2020 jumlah kasus baru terkonfirmasi positif Corona di Indonesia berada di kisaran 1.000 kasus per harinya. Namun hal tersebut tidak serta merta menunjukkan angka positivity rate juga tinggi.

Epidemiolog Gugus Tugas Nasional Dewi Nur Aisyah menerangkan, positivity rate tidak hanya dilihat dari angkanya saja, melainkan dari jumlah orang yang diperiksa. Secara nasional positivity rate Indonesia mencapai 12% yang masih di atas standar positivity rate yang ditetapkan WHO yaitu sebesar 5%. Namun jika dibandingkan bulan Mei lalu positivity rate saat ini lebih rendah.

Baca Juga

Bertambah 1.624, Pasien Corona di Indonesia Jadi 59.394

“Di pertengahan Mei ada 3,448 orang positif dalam waktu satu minggu. Orang yang diperiksa itu ada 26,000. Jadi dari 26,000 orang ada 3,000 yang positif. Sehingga, angka positivity nya adalah 13%,” kata Dewi dalam keterangannya, Kamis (2/7).

Sementara itu, Dewi menambahkan data di bulan Juni dengan rata-rata 8.000 kasus baru dalam satu minggu dan orang yang diperiksa mencapai 55.000 sehingga saat ini positivity ratenya 12%. Dengan demikian dapat dikatakan kecepatan penularan melambat dari bulan sebelumnya.

Lebih lanjut Dewi menjelaskan jika angka nasional 12% maka setiap kabupaten-kota memiliki cerita yang berbeda jika ditelaah dari jumlah orang positif dibandingkan dengan jumlah orang yang diperiksa.

“Jumlah kasus terbanyak memang dari Surabaya, tapi begitu dilihat dari dengan perbandingan 100.000 penduduk, ceritanya jadi berbeda. Walaupun Surabaya masuk lima besar, tapi kalo dari provinsi tidak masuk ke 5 besar,” ujarnya.

Tim medis menyambut warga yang dinyatakan sembuh COVID-19 di Batam, beberapa waktu lalu. ANTARA/ Pradanna Putra Tampi
Tim medis menyambut warga yang dinyatakan sembuh COVID-19 di Batam, beberapa waktu lalu. ANTARA/ Pradanna Putra Tampi

Kepadatan memang jadi salah satu faktor risiko dalam penularan COVID-19. Untuk saat ini, laju insidensi terkait dengan rumusnya berdasarkan padatnya jumlah penduduk.

“Kita bisa melihat bahwa Jawa Timur merupakan zona titik merah, padahal kalo saya melihat Jawa Timur dengan seluruh kabupaten kotanya, ternyata dari semua kabupaten kotanya itu tidak semua itu angkanya tinggi,” ungkapnya.

Perbandingan positivity rate juga dapat dilihat dari jauhnya perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah kasusnya.

“Peringkat pertama Kota Surabaya dengan jumlah kasus 5.700, tapi ternyata peringkat keduanya Kabupaten Sidoarjo dengan 1.387 kasus yaitu seperempat kasus dari Surabaya, peringkat ketiganya Gresik itu sepersepuluh dari kasus Surabaya, apalagi yang terkecil di Ngawi hanya sekitar 23 kasus,” tegasnya.

Jadi Ketika berbicara Indonesia, bahkan Jawa Timur saja dengan 30 lebih kabupaten-kota itu tidak bisa disamakan seluruhnya memasuki zona merah.

Adapun di Jawa tengah, daerah yang justru terlihat memiliki kondisi yang cukup parah, ternyata mungkin kondisinya tidak separah atau seburuk yang dibayangkan jika dilihat dalam bentuk yang lebih luas lagi.

Baca Juga

Update Kasus COVID-19 di Jakarta Kamis (2/7)

“Jadi kalau kita lihat kasus pertama ada di Semarang, dengan jumlah 1.774 kasus dengan insidensinya yang tinggi, kemudian yang keduanya ada Kabuaten Magelang yang angkanya hanya 48 kasus, ada juga Tegal hanya 6, dan Wonogiri juga hanya 9. Bayangkan kalo kita bilang Jawa Tengah ini kondisinya merah, padahal tidak semua bisa disamaratakan.”

Untuk itu angka ini akan menjadi pelajaran banyak dan melihat angka bukan haya melihat angka satu saja yang bulat, melainkan sebetulnya dilihat lebih jauh, pembandingnya, dan juga interpretasinya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengadaan Mesin Penggilingan Tebu di PTPN
Indonesia
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengadaan Mesin Penggilingan Tebu di PTPN

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses lelang pengadaan six roll mill atau mesin penggilingan tebu yang diikuti oleh PT Trisula Abadi.

Prabowo Subianto Diminta Jadi Ketum Lagi, Buat Modal Pilpres 2024?
Indonesia
Prabowo Subianto Diminta Jadi Ketum Lagi, Buat Modal Pilpres 2024?

Tidak mungkin kepemimpinan Partai Gerindra dipindahkan ke orang lain selain Prabowo

Jatim dan DKI Pimpin Lonjakan Kasus, Karena Masyarakatnya 'Bandel'
Indonesia
Jatim dan DKI Pimpin Lonjakan Kasus, Karena Masyarakatnya 'Bandel'

Yuri mengingatkan masyarakat untuk memakai masker

Diperiksa Polda Metro, Kadishub DKI Ditanya soal Penutupan Jalan Petamburan
Indonesia
Diperiksa Polda Metro, Kadishub DKI Ditanya soal Penutupan Jalan Petamburan

“Yang polda terkait izin penutupan jalan,” ucap Syafirin

Mahfud Md: Kepala Daerah Dibiayai Cukong Lebih Berbahaya Ketimbang Korupsi Bahkan COVID-19
Indonesia
Mahfud Md: Kepala Daerah Dibiayai Cukong Lebih Berbahaya Ketimbang Korupsi Bahkan COVID-19

Hal itu menurut dia juga terkonfirmasi oleh hakim peradilan pilkada

Kapolri Pastikan Pengobatan Korban Bom Makassar Ditanggung Negara
Indonesia
Kapolri Pastikan Pengobatan Korban Bom Makassar Ditanggung Negara

Mantan Kabareskrim itu memastikan biaya pengobatan korban ditanggung negara. Oleh karena itu, nanti akan dilakukan langkah-langkah pengobatan

KPU-Bawaslu Didorong Bikin Aturan Kampanye Daring
Indonesia
KPU-Bawaslu Didorong Bikin Aturan Kampanye Daring

KPU-Bawaslu Didorong Bikin Aturan Kampanye Daring

BPOM Dampingi Uji Klinis Vaksin COVID-19 dan Jamin Validitas Protokolnya
Indonesia
BPOM Dampingi Uji Klinis Vaksin COVID-19 dan Jamin Validitas Protokolnya

BPOM akan mendampingi uji klinis vaksin COVID-19

[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Sinovac Yang Diberikan Bertuliskan Only for Clininal Trial
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Sinovac Yang Diberikan Bertuliskan Only for Clininal Trial

vaksin Sinovac yang akan digunakan untuk vaksinasi (jika telah mendapatkan UEA dari BPOM) memiliki kemasan yang berbeda, tidak ada tulisan “Only for Clinical Trial”.

GP Ansor Minta Pemerintah Batalkan Rencana Impor Beras
Indonesia
GP Ansor Minta Pemerintah Batalkan Rencana Impor Beras

Gerakan Pemuda (GP) Ansor meminta pemerintah untuk segera membatalkan rencana impor beras dan garam.