Perjuangan Karyawan untuk Dapatkan Haknya Setelah Dirumahkan Sepihak ilustrasi berhenti kerja/PHK. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Sebanyak tujuh mantan karyawan PT ATI Business Group melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan dilakukan karena mereka diputus kerja secara sepihak dan tak menerima uang pesangon selama setahun.

Pengacara para eks karyawan, Stephanus Pelor mengatakan, beberapa gugatan yang mereka ajukan karena ketujuh bekas pekerja tak mendapatkan haknya.

Baca Juga

Di PHK Akibat Pandemi, Warga Pilih Usaha Bidang Perdagangan

"PT ATI itu tidak membayar upah pekerja. Lalu, tak memperkerjakan pekerja dan membayar pesangon," kata Stephanus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (9/6).

Menurutnya, para mantan karyawan sudah melakukan bipartit atau hal -hal hubungan industrial di suatu perusahaan dari pengusaha dan serikat pekerja sebanyak dua kali.

"Karena bipartit gagal, kami upaya tripartit di Dinas Tenaga Kerja sehingga gagal. Sehingga melakukan gugatan PHI (Pengadilan Hubungan Industrial)" jelasnya.

Gugatan mantan karyawan PT ATI Business Group di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Foto: Istimewa

Ia menambahkan, tuntutan kepada perusahaan yang beralamat di Jalan Batu Tulis Raya no. 14, Jakarta itu adalah meminta gaji dibayarkan, uang pesangon dibayarkan, penghargaan masa kerja dan penggantian hak.

"Kami alami kerugian karena pekerja tak dapat penghasilan. Nasibnya juga terkatung-katung," katanya.

Stephanus menyebut, perusahaan tersebut merumahkan para pekerja dengan alasan pandemi dan tak ada kegiatan produksi.

"Namun, perusahaan tersebut malah membuka lowongan kerja. Padahal mereka ini karyawan tetap dan ada yang sudah kerja 11 tahun," ujar Stephanus

Steven hanya berharap, perusahaan membayar gaji yang belum dibayarkan.

"Kami hanya minta pesangon, kekurangan upah. Jumlahnya capai Rp 1 miliar lebih untuk para pekerja yang di PHK sepihak," tutup Stephanus. (Knu)

Baca Juga

PHK dan Ramadan Bikin Pengemis di Bandung Meningkat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penerbitan Surat Utang Bikin Cadangan Devisa Melonjak
Indonesia
Penerbitan Surat Utang Bikin Cadangan Devisa Melonjak

Peningkatan posisi cadangan devisa tersebut dipengaruhi oleh penerbitan Global Bonds pemerintah dan penerimaan pajak pada awal 2021.

Sowan ke Mabes Polri, Panglima TNI Bahas Sejumlah Hal dengan Kapolri
Indonesia
Sowan ke Mabes Polri, Panglima TNI Bahas Sejumlah Hal dengan Kapolri

Polri siap berkerjasama dan bersinergi untuk menjaga stabilitas keamanan di tengah-tengah masyarakat

Kartu Vaksin Palsu Jadi Ladang Bisnis, Tiga Pelaku Diringkus
Indonesia
Kartu Vaksin Palsu Jadi Ladang Bisnis, Tiga Pelaku Diringkus

Polisi meringkus tiga orang tersangka kasus penipuan berkedok pembuatan kartu vaksinasi. Mereka masing-masing berinisial SS, SKY, dan IS.

Ini Lokasi Vaksinasi Keliling Jakarta, Jumat (6/8)
Indonesia
Ini Lokasi Vaksinasi Keliling Jakarta, Jumat (6/8)

Capaian vaksinasi untuk anak usia 12-17 tahun, untuk dosis 1 telah dilakukan sebanyak 76,4 persen dan untuk dosis 2 sebanyak 5,4 persen.

Ada Perbaikan Permohonan, MK Diminta Tolak Permohonan Denny Indrayana
Indonesia
Ada Perbaikan Permohonan, MK Diminta Tolak Permohonan Denny Indrayana

Permohonan Denny-Difriadi disebutnya sebagian besar menyebut soal pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM), penyalahgunaan bantuan sosial COVID-19.

Pemadanan Data Kemensos Rampung, Pemprov DKI Kembali Salurkan BST
Indonesia
Pemadanan Data Kemensos Rampung, Pemprov DKI Kembali Salurkan BST

Dinas Sosial DKI Jakarta kembali menyalurkan dana Bantuan Sosial Tunai tahap 5 dan 6 yang diberikan kepada 124 Keluarga Penerima Manfaat.

Migrant Care Duga Bupati Langkat Parangin Lakukan Perbudakan
Indonesia
Migrant Care Duga Bupati Langkat Parangin Lakukan Perbudakan

Temuan kerangkeng manusia dan dugaan perbudakan tersebut kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Azis Syamsuddin Dituntut 4 Tahun 2 Bulan Bui
Indonesia
Azis Syamsuddin Dituntut 4 Tahun 2 Bulan Bui

Perbuatan terdakwa Azis Syamsuddin juga dinilai telah merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap DPR

Sikap Pemerintah Indonesia Terkait Situasi Politik Myanmar
Dunia
Sikap Pemerintah Indonesia Terkait Situasi Politik Myanmar

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan sikap atas memanasnya politik di Myanmar setelah pihak militer menangkap Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint, Senin (1/2) dini hari WIB.

Kapolri Instruksikan Anak Buahnya Awasi Pasar Rakyat
Indonesia
Kapolri Instruksikan Anak Buahnya Awasi Pasar Rakyat

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk membentuk posko PPKM di pasar-pasar rakyat. Hal itu bertujuan guna memastikan perekonomian masyarakat tetap berjalan sesuai dengan protokol kesehatan.