P Suryo R
INDONESIA masih harus berjuang, meskipun sudah memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. 'Perang' diplomasi tak kunjung ada habisnya, salah satunya adalah Penjanjian Renville yang dihelat di kapal perang milik Amerika Serikat, USS Renville, saat membuang sauh di Teluk Jakarta, pada 17 Januari 1948. Kesepakatan dalam perjanjian yang dimoderatori Komisi Tiga Negara (KTN) Amerika Serikat, Australia, dan Belgia itu menjadi pukulan telak bagi perjuangan republik ini saat masih usia belia.
Baca Juga:
Delegasi Indonesia diwakili Amir Syarifudin, Ali Sastroamijoyo, Dr. J. Leimena, Dr. Coatik Len, H. Agus Salim, dan Nasrun. Padahal, Perjanjian Renville dilakukan karena Agresi Militer Belanda I melanggar kesepakatan Linggarjati (25 Maret 1947). Bukannya menjatuhkan sanksi berat ke Belanda, Perjanjian Renville malah makin memojokkan wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Isi perjanjian itu, Belanda hanya mengakui wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian dari Republik Indonesia. Seluruh pihak yang hadir juga menyetujui adanya garis demarkasi atau disebut dengan garis van Mook yang mengacu pada nama Gubernur Hinda Belanda saat itu Hubertus Johannes van Mook. Pasukan TNI juga diminta untuk mundur dari wilayah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur karena tidak lagi berhak bertugas di wilayah yang “bukan” milik Indonesia.
Republik Indonesia disepakati sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS), kumpulan negara-negara boneka bentukan Belanda. Perjanjian Renville secara umum memang memberikan kerugian besar bagi RI. Namun di sisi lain lewat perjanjian itu, Indonesia yang baru merdeka mulai menarik perhatian dunia internasional. Berbagai negara terutama Dewan Keamanan PBB lebih memerhatikan eksistensi Indonesia, sekaligus melihat sepak terjang Belanda sebagai penjajah. Sayangnya perjanjian ini membuat wilayah kedaulatan Indonesia menyempit dengan adanya Garis van Mook. Keberadaan Garis van Mook saat itu dianggap sebagai hinaan mutlak terhadap Indonesia yang baru saja merdeka tetapi masih harus melakukan negosiasi wilayah dengan negara yang pernah menjajah sekian lama. (Mar)
Baca Juga:
