Perjanjian DCA RI-Singapura, Tukar Lahan Latihan Militer Dengan Ekstradisi Buronan Pernjanjian DCA-ET Republik Indonesia dan Singapura pada tahun 2007. (akarpadinews)

KETUA Komisi I DPR, membidangi pertahanan dan informasi luar negeri, Theo L Sambuaga, menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pertahanan atau Defense Cooperation Agreement (DCA) antara RI-Singapura, di Istana Tampak Siring, Bali, 27 April 2007.

Seusai Menteri Pertahanan RI, Juwono Sudarsono dan Menteri Singapura, Teo Chee Hean, membubuhkan tanda tangan, justru timbul keganjilan karena terkesan tertutup, bahkan Theo Sambuaga beserta kolega di Komisi I tak mengetahui rincian perjanjian.

“Kami memang sudah mendengar beberapa waktu sebelumnya tentang rencana perjanjian itu, tapi baru tahu gambaran isinya setelah dua hari sebelumnya diinformasikan oleh Menteri Luar Negeri dalam satu pertemuan,” kata Theo dalam buku Teguh Santosa dkk, Komisi I: Senjata, Satelit, Diplomasi.

Belakangan diketahui isi perjanjian DCA menjalin kesepakatan pinjam lahan untuk latihan militer Singapura dengan barter Extradition Treaty (ET) atau perjanjian ekstradisi buronan Indonesia di Singapura. “Jadi, kira-kira ide perjanjian ini adalah menukar lahan dengan buronan dan uang”.

Singapura, dengan angkatan militer tercanggih di Asia Tenggara, tak memiliki cukup lahan untuk melakukan latihan tempur. Mereka mengincar Indonesia sebagai tempat meningkatkan kemampuan para prajurit.

Sementara Indonesia sangat kewalahan mengejar buronan terutama kasus korupsi ketika berada di Singapura karena tak memiliki perjanjian ekstradisi.

Tak heran bila para bankir dan pegusaha tersangkut kasus korupsi, seperti Sjamsul Nursalim (kasus BLBI BDNI), Maria Pauline Lumowa (pembobol Bank BNI cabang Kebayoran), Sujiono Timan (korupsi BPUI), Bambang Sutrisno (kasus BLBI Bank Surya), Agus Anwar (kasus BLBI Bank Pelita), dan Djoko S Tjandra (kasus hak tagih Bank Bali) memilih Singapura sebagai surga pelarian.

Sementara itu, sebuah lahan seluas 32.000 hektare, di Baturaja, Sumatera Selatan, telah dipersiapkan sebagai buah kesepakatan. Pihak miiter Singapura akan menyewa lahan tersebut untuk latihan tebak-menembak.

Sejumlah kalangan, baik anggota parlemen dan akademisi bereaksi keras terhadap perjanjian DCA. Mereka bingung dengan logika pertukaran perjanjian ekstradisi dengan perjanjian pertahanan. “buron harus ditukar buron, dan perjanjian pertahanan haruslah menguntungkan kedua belah pihak secara militer dan strategis,” tulis Teguh Santosa.

Pada Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, 25 Juni 2007, Komisi I DPR menolak secara tegas perjanjian DCA. “Komisi I menolak DCA dalam bentuk seperti saat ini karena merugikan kepentingan nasional,” ungkap Wakil Ketua Komisi I Yusron Ihza Mahendra, Fraksi Bintang Pelopor, dikutip Kompas, 26 Juni 2007.

Senada dengan sang kolega, Sidarto Danusbroto, juga berkebertan dengan isi perjanjian DCA. Perjanjian pertahanan, menurut Sidarto, seharusnya berbentuk latihan bersama, kerja sama pendidikan, atau kerja sama teknis dan bukan dalam bentuk menyerahkan begitu saja lahannya untuk dijadikan medan latihan tempur, apalagi latihan tersebut, Singapura tak harus mengajak TNI, melainkan bisa mengajak mitra dari negara lain.

“Bentuk kerja sama seperti itu dikhawatirkan justru dapat menjadi embrio lahirnya pakta pertahanan dan menjadikan Indonesia pangkalan terdepan bagi Singapura dan kekuatan Barat untuk menghadapi kekuatan militer ekonomi baru yang tumbuh pesat, Tiongkok,” kata Sidarto.

Penggunaan wilayah Indonesia sebagai latihan militer Singapura sesungguhnya bukan barang baru. Pada tahun 1995, Singapura telah memiliki Military Training Area (MTA) di perairan Tanjung Pinang. Tapi pada perkembangannya militer Singapura kerap melibatkan pihak ketiga, seperti Amerika Serikat dan Australia tanpa persetujuan Indonesia. Imbasnya, pada 2003, pemerintah RI memutuskan untuk tidak lagi memberikan fasilitas MTA kepada Singapura.

Di sisi lain, perjanjian ekstradisi pun sama sekali tak menguntungkan Indonesia, sebab Singapura hanya bisa mendepak seorang buronan, tanpa bisa mengembalikan aset-asetnya. Singapura pun menolak ketentuan ekstradisi berlaku surut hingga 15 tahun.

Lantaran desakan legislatif, pemerintah RI bersedia merevisi perjanjian, namun pihak Singapura keburu melakukan aksi sepihak meratifikasi dokumen Tampaksiring. Perjanjian DCA-ET antara RI-Singapura pun batal, ‘put a side’. (*)



Yudi Anugrah Nugroho

LAINNYA DARI MERAH PUTIH