Perjalanan Dinas Bidang Penindakan Tetap Gunakan Anggaran KPK Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/HO-Humas KPK)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan aturan baru terkait perjalanan dinas dibiayai panitia penyelenggara tak berlaku bagi Kedeputian Penindakan. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut untuk perjalanan dinas dalam rangka penindakan tetap menggunakan anggaran KPK.

"Untuk mengantisipasi timbulnya konflik kepentingan pada proses penanganan suatu perkara, kegiatan pada bidang penindakan tetap menggunakan anggaran KPK," kata Ali dalam keterangannya dikutip Senin (9/8).

Baca Juga

Aturan Baru KPK, Biaya Perjalanan Dinas Ditanggung Penyelenggara dan Bukan Gratifikasi

Ali memastikan, meski aturan perjalanan dinas diubah pimpinan, para pegawai KPK dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman pada kode etik pegawai dengan pengawasan ketat oleh Dewan Pengawas dan Inspektorat untuk menolak gratifikasi dan menghindari konflik kepentingan.

"Kami mengajak masyarakat untuk turut mengawasi penggunaan anggaran negara, agar terus taat terhadap aturan dan mengedepankan ketepatan sasaran serta manfaatnya," ujar Ali.

Pimpinan KPK mengubah Peraturan KPK (Perkom) Nomor 6 Tahun 2020 menjadi Perkom 6 Tahun 2021 tetang Perjalanan Dinas di Lingkungan KPK.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/HO-Humas KPK)

Dalam Perkom 6 Tahun 2021, pimpinan KPK menyisipkan dua pasal baru, yakni Pasal 2A dan Pasal 2B.

Pasal 2A yang baru disisipkan berbunyi;

(1) Pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengikuti rapat, seminar dan, sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara.

(2) Dalam hal panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menanggung biayanya maka biaya perjalanan dinas tersebut dibebankan kepada anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi dan dengan memperhatikan tidak adanya pembiayaan ganda.

Pasal 2B

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi orang selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan pejabat lainnya yang melakukan perjalanan dinas.

(3) Penggolongan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

(4) Penggolongan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (3) disesuaikan dengan penyetaraan tingkat perjalanan dinas sebagaimana tercantum Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pimpinan ini. (Pon)

Baca Juga

KPK Sita Uang Rp 8 Miliar Terkait Kasus Suap "Ketok Palu" DPRD Jambi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sanksi Tilang Diterapkan Setelah 50 Persen Kendaraan Lakukan Uji Emisi
Indonesia
Sanksi Tilang Diterapkan Setelah 50 Persen Kendaraan Lakukan Uji Emisi

Tapi masyarakat diminta untuk laksanakan uji emisi

Strategi Menkes Kendalikan COVID-19 di Kudus dan Bangkalan
Indonesia
Strategi Menkes Kendalikan COVID-19 di Kudus dan Bangkalan

Kemenkes menyiapkan rumah sakit yang ada di Semarang dan juga Surabaya, untuk rujukan pasien dari Kudus dan Bangkalan.

Gagal Jadi Panglima TNI, KSAL Yudo Terima Keputusan Presiden Jokowi
Indonesia
Gagal Jadi Panglima TNI, KSAL Yudo Terima Keputusan Presiden Jokowi

Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono gagal menjadi calon Panglima TNI. Dengan jiwa besar, ia menerima keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lebih memilih KSAD Jenderal Andika Perkasa.

Survei Setara Institute: Jenderal Andika Unggul dari Laksamana Yudo dan Marsekal Fadjar
Indonesia
Survei Setara Institute: Jenderal Andika Unggul dari Laksamana Yudo dan Marsekal Fadjar

Indikator penilaian terhadap individu-individu calon Panglima TNI dalam riset Setara Institute ini, yaitu aspek integritas, akseptabilitas, kapabilitas, responsivitas dan kontinuitas

Ridwan Kamil Bakal Cegat Pemudik Yang Belum Divaksin
Indonesia
Ridwan Kamil Bakal Cegat Pemudik Yang Belum Divaksin

Langkah tersebut merupakan upaya Pemda Provinsi Jawa Barat, untuk menjaga warga yang mudik tetap sehat dan tidak menularkan kepada keluarganya.

Satpol PP DKI Razia Gelandangan Jelang Bulan Puasa
Indonesia
Satpol PP DKI Razia Gelandangan Jelang Bulan Puasa

Persoalan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi fokus Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP DKI Jakarta menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah.

Imbas Kemarahan Gibran, Puluhan Siswa dan Guru SDN Nusukan Barat Dites Swab
Indonesia
Imbas Kemarahan Gibran, Puluhan Siswa dan Guru SDN Nusukan Barat Dites Swab

Sebanyak 60 siswa dan juga guru di SDN Nusukan Barat 113 Solo menjalani tes swab antigen.

Diduga Lecehkan Korban Pemerkosaan, Kasatreskrim Polres Boyolali Dicopot
Indonesia
Diduga Lecehkan Korban Pemerkosaan, Kasatreskrim Polres Boyolali Dicopot

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi yang langsung mencopot Kasatreskrim Polres Boyolali dari jabatannya. Pencopotan itu berdasarkan Mutasi Jabatan Kasatreskrim di tuangkan dengan surat telegram Nomor : ST/83 /I/KEP/ 2022 Tanggal 18 Januari 2022.

Kekayaan Riza Patria Meroket Rp 2,5 Miliar Setelah Jadi Wagub DKI
Indonesia
Kekayaan Riza Patria Meroket Rp 2,5 Miliar Setelah Jadi Wagub DKI

Harta Riza terdiri dari harta tidak bergerak dan bergerak

Anak Boleh Masuk Tempat Wisata, Pengunjung Taman Balekambang Membeludak
Indonesia
Anak Boleh Masuk Tempat Wisata, Pengunjung Taman Balekambang Membeludak

Taman Balekambang ditutup selama 1,5 tahun karena pandemi