Perjalanan Dinas Bidang Penindakan Tetap Gunakan Anggaran KPK Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/HO-Humas KPK)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan aturan baru terkait perjalanan dinas dibiayai panitia penyelenggara tak berlaku bagi Kedeputian Penindakan. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut untuk perjalanan dinas dalam rangka penindakan tetap menggunakan anggaran KPK.

"Untuk mengantisipasi timbulnya konflik kepentingan pada proses penanganan suatu perkara, kegiatan pada bidang penindakan tetap menggunakan anggaran KPK," kata Ali dalam keterangannya dikutip Senin (9/8).

Baca Juga

Aturan Baru KPK, Biaya Perjalanan Dinas Ditanggung Penyelenggara dan Bukan Gratifikasi

Ali memastikan, meski aturan perjalanan dinas diubah pimpinan, para pegawai KPK dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman pada kode etik pegawai dengan pengawasan ketat oleh Dewan Pengawas dan Inspektorat untuk menolak gratifikasi dan menghindari konflik kepentingan.

"Kami mengajak masyarakat untuk turut mengawasi penggunaan anggaran negara, agar terus taat terhadap aturan dan mengedepankan ketepatan sasaran serta manfaatnya," ujar Ali.

Pimpinan KPK mengubah Peraturan KPK (Perkom) Nomor 6 Tahun 2020 menjadi Perkom 6 Tahun 2021 tetang Perjalanan Dinas di Lingkungan KPK.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/HO-Humas KPK)

Dalam Perkom 6 Tahun 2021, pimpinan KPK menyisipkan dua pasal baru, yakni Pasal 2A dan Pasal 2B.

Pasal 2A yang baru disisipkan berbunyi;

(1) Pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengikuti rapat, seminar dan, sejenisnya ditanggung oleh panitia penyelenggara.

(2) Dalam hal panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menanggung biayanya maka biaya perjalanan dinas tersebut dibebankan kepada anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi dan dengan memperhatikan tidak adanya pembiayaan ganda.

Pasal 2B

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi orang selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan pejabat lainnya yang melakukan perjalanan dinas.

(3) Penggolongan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

(4) Penggolongan pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (3) disesuaikan dengan penyetaraan tingkat perjalanan dinas sebagaimana tercantum Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pimpinan ini. (Pon)

Baca Juga

KPK Sita Uang Rp 8 Miliar Terkait Kasus Suap "Ketok Palu" DPRD Jambi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dalam 24 Jam, 8.686 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Dalam 24 Jam, 8.686 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19

Kasus harian COVID-19 di Indonesia dalam 24 jam sampai Kamis (25/2) dilaporkan bertambah 8.493.

[HOAKS atau FAKTA]: Polisi Bubarkan Aksi Bela Palestina di Solo dengan Umbar Tembakan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Polisi Bubarkan Aksi Bela Palestina di Solo dengan Umbar Tembakan

Akun bernama Masitoh Januar Ali mengunggah sebuah video situasi saat aksi bela Palestina di Solo.

Letkol Muhammad Arifin Benarkan Video Antrean Pasien COVID-19 di Wisma Atlet
Indonesia
Letkol Muhammad Arifin Benarkan Video Antrean Pasien COVID-19 di Wisma Atlet

Koordinator Humas dan Komandan Lapangan RSD Wisma Atlet, Letkol Laut Muhammad Arifin membenarkan adanya antrean panjang ini.

Peringati Sumpah Pemuda, Menpora Ajak Penerus Bangsa Berpikir Kreatif
Indonesia
Peringati Sumpah Pemuda, Menpora Ajak Penerus Bangsa Berpikir Kreatif

Pandemi ini memberikan dampak yang luas bagi seluruh sendi kehidupan di masyarakat, termasuk anak muda di Indonesia.

1.603 Warga Berstatus Positif COVID-19 Diduga Berkeliaran di Tempat Umum
Indonesia
1.603 Warga Berstatus Positif COVID-19 Diduga Berkeliaran di Tempat Umum

Dan, juga terdapat 1.603 orang dengan status positif dan kontak erat mencoba untuk melakukan aktivitas publik.

Status Pos Pantau Cipinang Hulu Naik, Warga Bantaran Sungai Diminta Waspada
Indonesia
Status Pos Pantau Cipinang Hulu Naik, Warga Bantaran Sungai Diminta Waspada

Untuk ukuran normal ketinggian muka air di Pos Pantau Cipinang Hulu mencapai di bawah 145 cm

Wagub Prihatin Apartemen Jakarta Dijadikan Tempat Prostitusi
Indonesia
Wagub Prihatin Apartemen Jakarta Dijadikan Tempat Prostitusi

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku sedih dengan kasus bisnis lendir melalui aplikasi yang marak terjadi sekarang-sekarang ini di ibu kota.

Tempat Wisata Ditutup, Warga Sebut Pemprov DKI Plin-Plan
Indonesia
Tempat Wisata Ditutup, Warga Sebut Pemprov DKI Plin-Plan

Mereka menilai Pemprov DKI plin-plan membuka tempat wisata di masa libur Lebaran.

Polda Jateng Ringkus Komplotan Pencuri Spesialis Pembobol ATM
Indonesia
Polda Jateng Ringkus Komplotan Pencuri Spesialis Pembobol ATM

Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah meringkus enam anggota komplotan pencuri yang memiliki spesialisasi membobol mesin anjungan tunai mandiri (ATM).

[HOAKS atau FAKTA]: PP Muhammadiyah Tolak Vaksinasi Penduduk KTP Non-Islam
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: PP Muhammadiyah Tolak Vaksinasi Penduduk KTP Non-Islam

Beredar di media sosial unggahan yang menyebut organisasi masyarakat Muhammadiyah menolak memberikan pelayanan vaksinasi kepada pemilik kartu tanda penduduk (KTP) yang beragama non-Islam.