Peristiwa Desa Wadas, Demokrat Ungkit Kasus Kedung Ombo Era Soeharto Lokasi pembangunan Waduk Bener di Kabupaten Purworejo. ANTARA/HO-Polda Jateng

MerahPutih.com - Partai Demokrat mengaku kecewa dengan ulah aparat kepolisian yang menangkap sebanyak 60 warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, karena menolak proyek waduk di daerah tersebut.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan, menerjunkan ratusan aparat ke Desa Wadas tidak menyelesaikan masalah. Menurutnya, langkah tersebut hanya akan membuat masalah baru.

"Kita menyesalkan terjadinya bentrokan ini. Pemerintah harusnya mengutamakan pendekatan dialog. Pendekatan keamanan (security approach) hanya menyengsarakan petani dan tidak akan menyelesaikan masalah," kata Benny saat dikonfirmasi, Rabu (9/2).

Baca Juga:

YLBHI Sebut Polisi Lakukan Sweeping ke Rumah Warga Wadas

Anggota Komisi III DPR ini mengingatkan tugas aparat kepolisian adalah melindungi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Bukan malah masuk ke desa yang membuat masyarakat takut.

"Tugas kepolisian yang utama ialah melindungi rakyat dan memberi jaminan rasa aman kepada masyarakat. Rakyat berhak membela propertinya (tanah, aset, bangunan), karena itu patut disayangkan hal ini bisa terjadi," ujarnya.

Baca Juga:

Komisi III Minta Ganjar Turun Tangan Atasi Kekerasan di Desa Wadas

Karena itu, Benny menilai, polisi masuk ke desa dan menangkap banyak warga mengingatkan cara-cara Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden ke-2 Soeharto.

"Kasus Kedung Ombo 30 tahun silam di era Soeharto kini hadir kembali, pengalaman traumatik bagi masyarakat terutama para petani di Jawa Tengah," tegas Benny. (Pon)

Baca Juga:

Hadapi Penolakan Warga Desa Wadas, Aparat Diminta Humanis

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pansus Bantah RUU IKN Dikebut karena Titipan Investor
Indonesia
Pansus Bantah RUU IKN Dikebut karena Titipan Investor

Ketua Pansus RUU IKN, Ahmad Doli Kurnia dengan tegas membantah cepatnya pengesahan UU IKN karena adanya titip para investor.

Kehadiran Jokowi di Sirkuit Formula E Jadi Sinyal Dukung Anies di Pilpres 2024?
Indonesia
Kehadiran Jokowi di Sirkuit Formula E Jadi Sinyal Dukung Anies di Pilpres 2024?

Benarkah kehadiran Jokowi menjadi sinyal dukungannya untuk Anies pada panggung Pilpres 2024?

 Komjak Beri 7 Catatan Dalam Revisi UU Kejaksaan
Indonesia
Komjak Beri 7 Catatan Dalam Revisi UU Kejaksaan

RUU tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah menjadi prioritas Prolegnas 2021.

Waketum PKB Pede Cak Imin Gantikan Jokowi
Indonesia
Waketum PKB Pede Cak Imin Gantikan Jokowi

“Nanti 2024, kepemimpinan nasional akan diteruskan oleh kader PKB,” kata kepada wartawan di Jakarta, Senin (25/10).

Gempa Bermagnitudo 5,5 Guncang Sorong
Indonesia
Gempa Bermagnitudo 5,5 Guncang Sorong

Gempa bumi terjadi pada Minggu, pukul 01.26 WIB di koordinat 0.63 LS dan 131.49 BT, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.

Pemerintah Pusat Diminta Limpahkan Pengelolaan Jalan Protokol dan 13 Sungai ke Pemprov DKI
Indonesia
Pemerintah Pusat Diminta Limpahkan Pengelolaan Jalan Protokol dan 13 Sungai ke Pemprov DKI

Perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Penajam Pasar Utara akan menyisakan sejumlah aset pemerintah pusat yang tidak tahu nasibnya nanti. Contohnya, jalan protokol Sudirman - Thamrin dan pengelolaan 13 sungai yang mengalir di Jakarta.

Retorika Hukum Mati, Kejagung Diminta Fokus Bawa Pelaku Korupsi ke Pengadilan
Indonesia
Retorika Hukum Mati, Kejagung Diminta Fokus Bawa Pelaku Korupsi ke Pengadilan

"Penyelesaian kasus korupsi seharusnya fokus pada pengembalian aset, bukan penjatuhan hukuman," ujar Jamin Ginting.

Surya Darmadi Jalani Pemeriksaan di Kejagung
Indonesia
Surya Darmadi Jalani Pemeriksaan di Kejagung

Ia ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penguasaan lahan sawit karena merugikan negara hingga Rp 78 triliun.

Kredit Bank BUMN Dilarang Bertabrakan Dengan Kebijakan Lingkungan Hidup Pemerintah
Indonesia
Kredit Bank BUMN Dilarang Bertabrakan Dengan Kebijakan Lingkungan Hidup Pemerintah

Direksi harus hati-hati dan berpegang pada busines judgement rule, karena jika ada penyelewengan tanpa itikad baik, maka ancamannya pidana.

Peretas Bjorka Diklaim Telah Teridentifikasi BIN dan Polisi
Indonesia
Peretas Bjorka Diklaim Telah Teridentifikasi BIN dan Polisi

tetapi belum bisa diumumkan gambaran-gambaran siapa dan di mananya itu. Kami sudah punya alat untuk melacak itu semua," kata Mahfud.