Periode 5 Tahun Kedua, Jokowi Dikritik Bakal Makin Dikendalikan Parpol Direktur LIMA Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Gomes R)

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikritik takut terhadap tekanan parpol pendukung sehingga tak juga menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana tuntutan publik.

"Presiden kita sedang tidak berjuang sesuai amanah publik tapi berjuang sesuai amanah parpol," kata pengamat politik Ray Rangkuti dalam diskusi di kantor Formappi, kawasan Matraman, Jakarta, Senin (14/10).

Baca Juga

Jokowi Ditekan Poros Gondangdia dan Teuku Umar dalam Penyusunan Kabinet

Bahkan Ray menyindir Jokowi seperti presiden yang seperti dikontrol PDIP. "Lihat programnya Jokowi seperti programnya PDIP," sesal Ray.

Menurut Ray, kalau presiden masih takut atas tekanan partai pengusung dan mengabaikan aspirasi publik, besar kemungkinan lima tahun ke depan tidak akan mandiri dalam memutuskan sebuah kebijakan.

Ray Rangkuti (tengah), Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia. (Foto: Facebook/Ray Rangkuti)

"Saya sebut ini sistem presiden kita yang kebagian sialnya, sial karena kita memilih presiden yang potensial mengamankan kepentingan partai," sindir Ray.

Direktur eksekutif Lingkar Madani (LIMA) ini juga menyayangkan pernyataan partai koalisi, khususnya PDIP dan NasDem yang seolah memberi tekanan kepada presiden terkait Perppu. Harusnya, partai koalisi itu bekerja mengamankan kebijakan-kebijakan presiden.

Baca Juga:

Gerindra Minta Jatah Menteri, Arief Poyuono: Ngapain Malu-Malu Demi Bangun Negara?

"Mestinya ketika presiden mengeluarkan pernyataan saya akan mengeluarkan Perppu, PDIP harusnya kami akan dukung presiden, NasDem juga harusnya kami akan mendukung presiden, tapi sebaliknya bukan itu yang dilakukan partai-partai pendukung Pak Jokowi," sesal Ray.

"Itu yang saya sebut kita seperti mengalami kesialan dalam sistem presidential," tandasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi tak Larang Mudik, Profesor UGM: Lebih Penting Ekonomi atau Nyawa Rakyat?
Indonesia
Jokowi tak Larang Mudik, Profesor UGM: Lebih Penting Ekonomi atau Nyawa Rakyat?

"Meski masyarakat menggunakan kendaraan pribadi juga penyebaran akan terjadi di rest area," ucap Munawar

Penundaan RUU PKS Dinilai Bentuk Ketidakpedulian Anggota Dewan
Indonesia
Penundaan RUU PKS Dinilai Bentuk Ketidakpedulian Anggota Dewan

Jerry meminta pemerintah mengambil langkah tegas untuk mendorong pembahasan RUU PKS.

Ini Alasan Anak Buah Anies Izinkan DWP Digelar di JIExpo Kemayoran
Indonesia
Ini Alasan Anak Buah Anies Izinkan DWP Digelar di JIExpo Kemayoran

Ismaya Group memastikan bahwa kegiatan itu akan tetap menaati hukum

Pesan Fraksi Golkar DPRD DKI untuk Nurmasnsjah Lubis
Indonesia
Pesan Fraksi Golkar DPRD DKI untuk Nurmasnsjah Lubis

Bang Ancah mengungkapkan, bawasanya dirinya bersama rombongan PKS berniat akan mengunjungi fraksi lain.

 Begini Kesiapan Ancol Hadapi Banjir Rob di Pesisir Jakarta
Indonesia
Begini Kesiapan Ancol Hadapi Banjir Rob di Pesisir Jakarta

Sebagai bentuk mitigasi dampak banjir, Manajemen Ancol menyiapkan 26 rumah pompa air (chamber) yang dilengkapi dengan 48 unit pompa dengan kapasitas buang 447,1 m3 per menit.

13 Juli Sekolah di DKI Dibuka, Berikut Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2020/2021
Indonesia
13 Juli Sekolah di DKI Dibuka, Berikut Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2020/2021

Hal itu tertera di dalam Keputusan Kepala Disdik Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 467 tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021

AS Laporkan 8.910 Kematian akibat Corona, Kasus Sebanyak 330.891
Indonesia
AS Laporkan 8.910 Kematian akibat Corona, Kasus Sebanyak 330.891

CDC memperbarui jumlah kasusnya menjadi 304.826 dan mengatakan 7.616 orang telah meninggal di seluruh negeri.

Penyidik Kejagung Periksa Tersangka Korupsi Jiwasraya di KPK
Indonesia
Penyidik Kejagung Periksa Tersangka Korupsi Jiwasraya di KPK

Benny ditahan di Rutan cabang KPK kavling K4, sementara Hendrisman ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur

Pemerintah Diminta Prioritaskan Perbaikan Data Penerima Bansos
Indonesia
Pemerintah Diminta Prioritaskan Perbaikan Data Penerima Bansos

Data penerima yang valid merupakan modal utama agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran.

Jawaban Ketua Fraksi PDIP Soal Viral Petisi Pencopotan Anies dari Gubernur DKI
Indonesia
Jawaban Ketua Fraksi PDIP Soal Viral Petisi Pencopotan Anies dari Gubernur DKI

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu pun menyebut bahwa gerakan tersebut bukan terafiliasi dengan kepentingan politik.