Perintah Tegas Jokowi Instruksikan Para Pembantunya Persiapkan Pemilu 2024 Ratas Persiapan Pemilu 2024. (Foto: Tangkapan Layar)

MerahPutih.com - Setelah ramai wacana penundaan pemilu yang diungkapkan pembantu Presididen dan bakal digelarnya demo untuk menolak perpanjangan masa kepresidenan selama 2 tahun, dengan alasan tengah melakukan perbaikan ekonomi.

Akhirnya Presiden Joko Widodo secara tegas mengungkapkan penolakanya atas penundaan pemilu dan menyentil agar para pembatu presiden menghentikan pernyataan-pernyataan terkait hal tersebut.

Baca Juga:

Jokowi Tegaskan Pemilu Dilaksanakan 14 Februari 2024

Teranyar, dalam rapat tebatas yang membahas tentang persiapan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024 bersama jajarannya di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu, 10 April 2022, Jokowi mengeluarkan instruksi persiapan pemilu.

Jokowi meminta jajarannya melakukan edukasi politik yang masif kepada masyarakat dan para kontestan politik agar tidak terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat. Menjelang pesta demokrasi, biasanya suhu politik di masyarakat akan menghangat.

"Saya juga minta dilakukan edukasi, dilakukan pendidikan politik yang masif kepada masyarakat, kepada para kontestan jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu politik sara saya kira kita memiliki pengalaman yang tidak baik di pemilu sebelumnya. Kita harapkan ini tidak terjadi di 2024," katanya.

Kepala Negara meminta agar alokasi dana untuk persiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 dapat segera diputuskan, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, anggaran pemilu dan pilkada serentak tersebut diperkirakan mencapai Rp 110,4 triliun.

"Kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa diperkirakan anggarannya sebesar Rp 110,4 triliun, KPU dan Bawaslu. KPU-nya Rp 76,6 triliun dan Bawaslunya Rp 33,8 triliun. Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD dan dipersiapkan secara bertahap," lanjutnya.

Selain itu, Kepala Negara mengarahkan agar pejabat bagi gubernur, bupati, dan wali kota yang masa jabatannya akan berakhir pada 2022 segera disiapkan dan diseleksi dengan baik. Menurutnya, akan ada 101 daerah yang membutuhkan figur pejabat untuk mengisi kekosongan kepala daerahnya dengan rincian 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota.

"Saya minta seleksi figur-figur pejabat daerah ini betul-betul dilakukan dengan baik sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang capable, memiliki leadership yang kuat dan mampu menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah, situasi ekonomi global yang tidak gampang. Agar nantinya penyiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2022 ini bisa berjalan dengan baik," jelasnya. (Knu)

Baca Juga:

Menkominfo Tegaskan Jokowi Minta Tidak Ada Lagi Bicara Penundaan Pemilu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua DPD Minta Kebakaran Kilang Minyak di Cilacap Diinvestigasi
Indonesia
Ketua DPD Minta Kebakaran Kilang Minyak di Cilacap Diinvestigasi

La Nyalla meminta pemerintah mengusut tuntas penyebab kebakaran di kilang minyak milik perusahan pelat merah tersebut.

DPR Minta Sekolah Pastikan Siswa yang Ikut PTM Sudah Divaksin Dua Kali
Indonesia
DPR Minta Sekolah Pastikan Siswa yang Ikut PTM Sudah Divaksin Dua Kali

Anggota Komisi X DPR, Andreas Hugo Pareira meminta, agar sekolah dapat memastikan para siswa yang mengikuti pelaksanaan PTM terbatas yang sudah divaksin dua kali.

Nasionalisme Menteri Perdagangan dan Pengusaha Minyak Goreng Dipertanyakan
Indonesia
Nasionalisme Menteri Perdagangan dan Pengusaha Minyak Goreng Dipertanyakan

Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Dwi Hartono mempertanyakan rasa nasionalisme Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dan para pelaku usaha khususnya di sektor minyak goreng.

Vonis Bersalah Jurnalis Asrul Jadi Preseden Buruk Kebebasan Pers
Indonesia
Vonis Bersalah Jurnalis Asrul Jadi Preseden Buruk Kebebasan Pers

"Kami sangat menyesalkan putusan ini. Karena bagaimanapun keputusan ini akan menjadi preseden buruk kebebesan pers," kata Direktur LBH Ade dalam keterangannya, Selasa (23/11).

KSAD Dudung Dituding Atur Pengadaan Alutsista, TNI AD Buka Suara
Indonesia
KSAD Dudung Dituding Atur Pengadaan Alutsista, TNI AD Buka Suara

TNI AD buka suara soal tudingan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman melakukan pengaturan pengadaan proyek alutsista atau alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia.

PPKM Level 1 Termasuk Jabodetabek, Kapasitas Restoran hingga Mal Boleh 100 Persen
Indonesia
PPKM Level 1 Termasuk Jabodetabek, Kapasitas Restoran hingga Mal Boleh 100 Persen

Pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali hingga 15 Agustus mendatang.

Mahasiswa Demo RKUHP di Gedung DPR, Polisi Awasi Penyusup
Indonesia
Mahasiswa Demo RKUHP di Gedung DPR, Polisi Awasi Penyusup

Aksi kali ini untuk menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP),

Pemerintah Jamin Harga Bahan Pokok Stabil Meski BBM Naik
Indonesia
Pemerintah Jamin Harga Bahan Pokok Stabil Meski BBM Naik

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan memastikan harga barang kebutuhan pokok tetap stabil di masyarakat usai pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Johan Budi Ungkap Alasan Inisiasi Dewan Kolonel Loyalis Puan Maharani
Indonesia
Johan Budi Ungkap Alasan Inisiasi Dewan Kolonel Loyalis Puan Maharani

Tujuan dibentuknya Dewan Kolonel untuk menjadikan Puan sebagai calon presiden (capres) dari PDIP.

Kasat Narkoba Polres Karawang Diduga Antar 2 Ribu Ekstasi ke Tempat Hiburan Malam
Indonesia
Kasat Narkoba Polres Karawang Diduga Antar 2 Ribu Ekstasi ke Tempat Hiburan Malam

AKP ENM yang ditangkap Dittipidnarkoba Bareskrim Polri terkait narkotika.