Periksa Sekda Papua, KPK Dalami Pengelolaan Dana APBD Sekretaris Daerah Provinsi Papua Ridwan Rumasukun. (ANTARA/Hendrina Dian Kandipi)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa empat saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe, Selasa (18/10).

Adapun keempat saksi itu yakni Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Ridwan Sumasukun; PNS selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Papua Woro Pujiastuti dan dua staf bendahara keuangan Setda Pemprov Papua, Yance Parubak dan Sesno.

Baca Juga:

Masyarakat Adat Papua Dukung Penegakan Hukum Terhadap Lukas Enembe

Dalam pemeriksaan yang berlangsung di Gedung KPK, Jakarta itu, tim penyidik mendalami soal pengelolaan dan pemanfaatan dana APBD Provinisi Papua.

"Keempat saksi penuhi panggilan Tim Penyidik dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan dana APBD Provinsi Papua," kata Juru Bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangannya, Rabu (19/10).

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Namun, KPK belum menjelaskan secara detail soal kasus yang menjerat Enembe.

Lukas sudah dua kali dipanggil KPK baik sebagai saksi maupun tersangka, tetapi ia selalu mangkir. Lukas Enembe pertama kali dipanggil pada tanggal 12 September 2022.

Baca Juga:

KPK Periksa Sekda Papua Terkait Kasus Lukas Enembe

Saat itu, penyidik KPK masih memanggil Lukas sebagai saksi di tahap penyelidikan dugaan kasus suap dan gratifikasi APBD Provinsi Papua.

Dalam pemanggilan di Polda Papua tersebut Lukas mengonfirmasi ketidakhadirannya. Lukasmengirimkan tim kuasa hukumnya untuk menjelaskan ketidakhadirannya.

Kemudian, pada Senin 26 September 2022 KPK menetapkan perkara Lukas Enembe ke tahap penyidikan. KPK pun melayangkan surat panggilan pertama sebagai tersangka kepada Lukas Enembe.

Akan tetapi, panggilan pertama Lukas Enembe sebagai tersangka itu juga tidak dihadiri olehnya. Lukas kembali datang mengirimkan tim kuasa hukumnya untuk memberikan alasan kesehatan. (Pon)

Baca Juga:

Mahasiswa Papua Minta Lukas Enembe Ditangkap

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gerindra Siap Berkompetisi dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024
Indonesia
Gerindra Siap Berkompetisi dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024

Partai Gerindra menyatakan siap berkompetisi dengan calon presiden (capres) dari Partai NasDem Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Komisi III Pertanyakan Keterlibatan Penasihat Kapolri di Kasus Pembunuhan Brigadir J
Indonesia
Komisi III Pertanyakan Keterlibatan Penasihat Kapolri di Kasus Pembunuhan Brigadir J

Dalam kasus ini, Fahmi diduga terlibat dalam skenario yang dibuat Irjen Ferdy Sambo terkait pembunuhan Brigadir J.

Satu Pekan Ramadan, Pengguna KRL Capai 3,3 Juta
Indonesia
Satu Pekan Ramadan, Pengguna KRL Capai 3,3 Juta

Saat ini, KAI Commuter mengoperasikan sebanyak 1.053 perjalanan KRL dengan jam operasional mulai pukul 04.00 – 24.00 WIB per harinya.

Ahli Meringankan Kuat Ma'ruf Sebut Orang di Lokasi Pembunuhan Belum Tentu Terlibat
Indonesia
Ahli Meringankan Kuat Ma'ruf Sebut Orang di Lokasi Pembunuhan Belum Tentu Terlibat

Persidangan kasus kematian Brigadir Yosua Hutabarat atau Brigadir J kembali bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (2/1).

Sandiaga Siap Maju di Pilpres 2024, Gerindra Ungkit soal Etika
Indonesia
Sandiaga Siap Maju di Pilpres 2024, Gerindra Ungkit soal Etika

“Kan kemudian nanti, ada aturan dan etika-etika yang bersih gitu,” tutur Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (1/9).

Kebutuhan Dana Pembangunan Koridor I Trem Kota Bogor Capai Rp 1,2 Triliun
Indonesia
Kebutuhan Dana Pembangunan Koridor I Trem Kota Bogor Capai Rp 1,2 Triliun

Pada tahap ini, studi kelayakan (feasible study) telah dimatangkan sehingga kajian komersial dibantu oleh IIF dari Kementerian Keuangan.

Tak Ada Penambahan Kasus Gangguan Ginjal Akut pada Anak Per 31 Oktober
Indonesia
Tak Ada Penambahan Kasus Gangguan Ginjal Akut pada Anak Per 31 Oktober

Penanganan kasus gagal ginjal akut misterius pada anak di Jakarta menunjukkan perkembangan yang baik.

Pastikan Tahapan Pemilu Berlangsung Baik, KPU Minta Publik Ikut Mengawasi
Indonesia
Pastikan Tahapan Pemilu Berlangsung Baik, KPU Minta Publik Ikut Mengawasi

Tahapan Pemilu Serentak 2024 diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber-jurdil.

 Kini Kasus Gangguan Ginjal Akut di Jakarta Jadi 82 Anak
Indonesia
Kini Kasus Gangguan Ginjal Akut di Jakarta Jadi 82 Anak

Adapun dari periode Januari hingga 20 Oktober 2022 ada sebanyak 80 lebih anak Jakarta terpapar gangguan ginjal akut misterius.

Fatwa MUI dan Panduan Berkurban Saat Wabah PMK Merebak
Indonesia
Fatwa MUI dan Panduan Berkurban Saat Wabah PMK Merebak

Majelis Ulama Indonesia (MUI) diminta menyosialisasikan Fatwa MUI terkait Hukum dan Panduan Ibadah Kurban.