Periksa Saksi, KPK Dalami Proses Lelang di Kabupaten Musi Banyuasin Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin (tengah/rompi jingga) di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10). ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami proses penganggaran hingga dilaksanakannya lelang berbagai proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang diduga melibatkan tersangka Bupati Musi Banyuasin nonaktif Dodi Reza Alex Noerdin (DRA).

KPK pun telah memeriksa delapan saksi untuk tersangka Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Herman Mayori (HM) dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2021. Pemeriksaan dilakukan di Satbrimobda Sumatera Selatan.

Baca Juga:

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan nilai pagu anggaran di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, termasuk dengan proses penganggaran hingga dilaksanakannya lelang berbagai proyek di Dinas PUPR dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (1/11).

Delapan saksi, yaitu Wakil Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi, Sekda Kabupaten Musi Banyuasin Apriyadi, Kasi Lingkungan dan Keselamatan Dokumen dan Pengembangan Sistem serta Leger Jalan Bidang Pengembangan dan Pengendalian Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Robby Candra, Kasi Perencanaan dan Penyediaan JPU Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Penerangan Jalan Umum Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Musyadek.

Selanjutnya, Kasi Operasional Pemeliharaan dan Bina Manfaat SD Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Meydi Lupiandi, Kasi Pembinaan dan Pengawasan Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Aditia Pancawijaya Tantowi, Kasi Pemeliharaan JPU Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Penerangan Jalan Umum Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Saaid Kurniawan, dan Badruzzaman alias Acan selaku staf ahli Bupati Musi Banyuasin.

Selain itu, kata Ali, delapan saksi itu juga didalami terkait dugaan adanya perintah dan delegasi khusus dari tersangka Bupati Musi Banyuasin nonaktif Dodi Reza Alex Noerdin (DRA) kepada tersangka Herman dan tersangka Kabid Sumber Daya Air (SDA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Eddi Umari (EU) untuk dilakukan penarikan "fee" atas pelaksanaan pekerjaan berbagai proyek di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin tersebut.

Diketahui, Dodi, Herman, dan Eddi merupakan tersangka penerima suap kasus tersebut. Sementara pemberi suap adalah Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy (SH).

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Pemkab Musi Banyuasin untuk Tahun 2021 akan melaksanakan beberapa proyek yang dananya bersumber dari APBD, APBD-P TA 2021 dan Bantuan Keuangan Provinsi (bantuan gubernur) di antaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10) terkait penetapan empat tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin. ANTARA
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10) terkait penetapan empat tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin. ANTARA

Untuk melaksanakan berbagai proyek dimaksud, diduga telah ada arahan dan perintah dari Dodi kepada Herman, Eddi, dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin agar dalam proses pelaksanaan lelangnya direkayasa sedemikian rupa. Di antaranya dengan membuat daftar paket pekerjaan dan telah pula ditentukan calon rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut.

Selain itu, Dodi juga telah menentukan adanya persentase pemberian "fee" dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu 10 persen untuk Dodi, 3-5 persen untuk Herman, dan 2-3 persen untuk Eddi serta pihak terkait lainnya.

Untuk Tahun Anggaran 2021 pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, perusahaan milik Suhandy menjadi pemenang dari empat paket proyek. Total komitmen "fee" yang akan diterima oleh Dodi dari Suhandy dari empat proyek tersebut sekitar Rp 2,6 miliar. (Pon)

Baca Juga:

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
AS Kirim Peralatan Perang Senilai Rp 11,48 Triliun ke Ukraina
Dunia
AS Kirim Peralatan Perang Senilai Rp 11,48 Triliun ke Ukraina

Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan bantuan tambahan berupa peralatan militer senilai 800 juta dolar AS (Rp 11,48 triliun) bagi Ukraina.

11 Ribu Tempat Tidur Disiapkan Hadapi Lonjakan COVID-19 di Jakarta
Indonesia
11 Ribu Tempat Tidur Disiapkan Hadapi Lonjakan COVID-19 di Jakarta

Persentase kesembuhan pasien COVID-19 di Ibu Kota dalam sepekan terakhir atau hingga Jumat (4/2) mencapai 92,8 persen.

[HOAKS atau FAKTA] Vaksin COVID-19 Dapat Mengubah Warna Darah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Vaksin COVID-19 Dapat Mengubah Warna Darah

Foto kantung darah tersebut juga disertai pesan yang menyatakan bahwa darah yang berwarna lebih gelap adalah darah milik orang yang telah menerima vaksin COVID-19.

Solusi Jokowi Hadapi Gejolak Ekonomi Global
Indonesia
Solusi Jokowi Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Ekonomi dunia tengah bergejolak akibat inflasi, kelangkaan energi dan juga kelangkaan pangan

Antrean Minyak Goreng Marak, PKS Sebut Reputasi Indonesia Hancur di Mata Dunia
Indonesia
Antrean Minyak Goreng Marak, PKS Sebut Reputasi Indonesia Hancur di Mata Dunia

Kelangkaan minyak goreng membuat warga terutama ibu rumah tangga rela mengantre berjam-jam di toko perbelanjaan.

Posisi dan Kerentanan Musnahnya Bahasa Sunda
Indonesia
Posisi dan Kerentanan Musnahnya Bahasa Sunda

Sehingga penggunaan bahasa Sunda dalam pertemuan dan rapat formal sekalipun, jangan dilecehkan.

Kenakan Jas dan Sarung, Jokowi Bertolak ke Lampung Buka Muktamar NU
Indonesia
Kenakan Jas dan Sarung, Jokowi Bertolak ke Lampung Buka Muktamar NU

Berdasarkan foto yang diterima dari Biro Pers Sekretariat Presiden, Jokowi tampak mengenakan pakaian jas berwarna abu-abu yang dipadukan dengan sarung berwarna hijau dalam kunjungan kerjanya kali ini.

Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Divonis 12 Tahun Penjara
Indonesia
Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Divonis 12 Tahun Penjara

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Negeri Palembang menjatuhkan vonis selama 12 tahun kepada mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Alex Noerdin.

Legislator ini Tolak Inmendagri Soal Wajib Tes PCR Penumpang Pesawat
Indonesia
Legislator ini Tolak Inmendagri Soal Wajib Tes PCR Penumpang Pesawat

Melandainya pandemi COVID-19 seharusnya menjadi momentum kebangkitan industri penerbangan

Ketua MA Sebut Perkara Lingkungan jadi Tantangan Besar Hakim Semua Negara
Indonesia
Ketua MA Sebut Perkara Lingkungan jadi Tantangan Besar Hakim Semua Negara

Penanganan perkara lingkungan saat ini menjadi tantangan terbesar para hakim baik di tingkat nasional, regional maupun global.