Periksa Kepala BKN, Komnas HAM Bakal Dalami Penggagas TWK Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). ANTARA/Muhammad Zulfikar

MerahPutih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bakal mendalami penggagas tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Hal itu akan didalami Komnas HAM lewat pemeriksaan terhadap Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Selasa (22/6). Pemeriksaan ini untuk menindaklanjuti aduan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

"Tentang siapa sih sebetulnya yang punya gagasan ini. Pilihan TWK seperti ini dari siapa sebetulnya. Tujuannya apa kita kan ingin tahu," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Selasa (22/6).

Baca Juga:

ICW Yakin Nurul Ghufron Takut Sebut Firli Bahuri Sebagai Penggagas TWK

Selain itu, kata Taufan, pihaknya juga akan mengonfirmasi mengenai perbedaan keterangan yang disampaikan staf BKN beberapa waktu lalu dengan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terkait pelaksanaan TWK tersebut.

Menurut Taufan, keterangan dari keduanya dinilai belum mencukupi sehingga pihaknya belum menemukan titik terang. Salah satu hal yang akan dikonfirmasi yakni terkait instrumen penilaian dan klasifikasi asesor atau penguji saat pelaksanaan TWK.

Anggota Komnas HAM Mohammad Choirul Anam (kiri) menunjukkan surat balasan dari KPK saat jumpa pers, Selasa (8/6). ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Anggota Komnas HAM Mohammad Choirul Anam (kiri) menunjukkan surat balasan dari KPK saat jumpa pers, Selasa (8/6). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

"Kita ingin konfirmasi, analisis awal kemudian kita perbandingkan lagi dengan keterangan yang berikutnya. Memang dari situ ada beberapa yang ingin kita dalami lagi. Karena keterangan satu sama lain belum sinkron. Atau mungkin ada keterangan yang berbeda, itu yang sejauh ini ingin kita dalami dari BKN," ujarnya.

Baca Juga:

Pakar Sindir Kemesraan Firli-DPR-Pemerintah di Tengah Polemik TWK

Lebih lanjut Taufan mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan itu, pihaknya akan menyimpulkan soal dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK tersebut.

"Dari itu semua kita akan menyimpulkan seperti apa. Apakah ini memang satu pilihan yang tepat sejalan dengan keputusan UU, keputusan MK misalnya. Apakah sudah sejalan seperti itu. Kemudian ini kan ada puluhan pegawai yang menganggap bahwa langkah-langkah ini itu merugikan buat mereka," kata dia. (Pon)

Baca Juga:

KPK Mentahkan Pernyataan Komisioner Komnas HAM Soal Penggagas Ide TWK

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
1 Bulan Jadi Kasatreskrim Jakpus, Teuku Arsya Naik Jabatan Jadi Kapolres Probolinggo
Indonesia
1 Bulan Jadi Kasatreskrim Jakpus, Teuku Arsya Naik Jabatan Jadi Kapolres Probolinggo

Pada awalnya Akpol angkatan Tantya Sudira Jati ini langsung ditempatkan di Polwiltabes Surabaya dan ditugaskan di unit Jatanras.

Jokowi Didesak Pecat Pimpinan KPK karena Terbukti Melanggar HAM
Indonesia
Jokowi Didesak Pecat Pimpinan KPK karena Terbukti Melanggar HAM

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak memecat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikomandoi Firli Bahuri, karena telah terbukti melakukan pelanggaran HAM dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).

Sidang Pledoi, Djoko Tjandra Merasa Ditipu Pinangki
Indonesia
Sidang Pledoi, Djoko Tjandra Merasa Ditipu Pinangki

Djoko Tjandra merasa menjadi korban dalam perkara dugaan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA).

Hadapi Banjir, DKI Bakin Rencana Evakuasi Warga
Indonesia
Hadapi Banjir, DKI Bakin Rencana Evakuasi Warga

"280 perahu karet kami sifatnya standby untuk penyelamatan dan evakuasi, pos pemadam kita ada 139 pos. Baik di kecamatan atau kelurahan satu pos minimal satu atau dua perahu karet,” jelas Satriadi.

Tahan Laju COVID-19, Masyarakat Diimbau tidak Liburan saat Imlek
Indonesia
Tahan Laju COVID-19, Masyarakat Diimbau tidak Liburan saat Imlek

Pandu Riono mengajak masyarakat tidak bepergian saat libur tahun baru Imlek, akhir pekan ini untuk menahan laju pandemik COVID-19.

BNPT Harap Taliban Jangan Dijadikan 'Role Mode' Anak Muda Indonesia
Indonesia
BNPT Harap Taliban Jangan Dijadikan 'Role Mode' Anak Muda Indonesia

Boy menekankan kepada masyarakat agar bijak

Satgas COVID-19 Ingatkan ASN Patuhi SE Menpan-RB
Indonesia
Satgas COVID-19 Ingatkan ASN Patuhi SE Menpan-RB

Surat Edaran Menpan-RB tersebut mengatur bahwa ASN yang boleh bepergian keluar kota adalah mereka yang memang memiliki pekerjaan dinas

[Hoaks atau Fakta]: Ma'ruf Amin Perbolehkan Jual Miras Demi Kas Negara
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Ma'ruf Amin Perbolehkan Jual Miras Demi Kas Negara

Dalam hasil tangkapan layar juga diperlihatkan gambar Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia sekaligus Wakil Presiden RI.

Pakai Mafela Palestina Saat Sidang, Rizieq Shihab Ditegur Hakim
Indonesia
Pakai Mafela Palestina Saat Sidang, Rizieq Shihab Ditegur Hakim

Setelah melepas mafela, Rizieq kembali duduk di kursi pesakitan