Periksa Eksportir Benur, KPK Dalami Pertemuan Bahas Fee Edhy Prabowo Konferensi pers KPK terkait penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan jajaran KKP lain, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami pertemuan di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diduga membahas nilai fee yang akan diberikan eksportir benih lobster atau benur kepada eks Menteri KP Edhy Prabowo dan timnya.

Pendalaman itu dilakukan tim penyidik saat memeriksa Direktur PT Maradeka Karya Semesta, Untyas Anggraeni dan pihak swasta bernama Bambang Sugiarto, Senin (4/1) kemarin. Keduanya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap perizinan ekspor benur yang menjerat Edhy Prabowo.

"Didalami juga adanya dugaan pertemuan di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengondisikan nilai fee yang akan diberikan ke berbagai pihak di antaranya tersangka EP (Edhy Prabowo) bersama tim," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (5/1).

Baca Juga:

KPK Telisik Penunjukan Tigapilar Agro Utama sebagai Vendor Bansos COVID-19

Tim penyidik juga mengonfirmasi Untyas dan Bambang mengenai keikutsertaan perusahaan keduanya sebagai salah satu eksportir benih lobster yang mendapatkan rekomendasi.

Selain memeriksa kedua saksi, dalam mengusut kasus suap izin ekspor benur, pada Senin (4/1) kemarin, penyidik juga memeriksa Edhy Prabowo.

Dalam pemeriksaan tersebut, tim penyidik menggali mengenai proses penyusunan dan penerbitan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berbicara pada awak media setelah konferensi pers KPK terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus ekspor benih lobster, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11) malam. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berbicara pada awak media setelah konferensi pers KPK terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus ekspor benih lobster, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11) malam. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Aturan yang ditandatangani Edhy selaku Menteri Kelautan dan Perikanan dan diundangkan sehari kemudian itu menjadi pertanda dibukanya keran ekspor benur yang sebelumnya telah dilarang.

"Edhy Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, digali pengetahuannya terkait proses penyusunan dan penerbitan Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan di Wilayah Negara Republik Indonesia," ujar Ali.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tujuh tersangka. Ketujuh tersangka itu yakni, Edhy Prabowo, tiga staf khusus Edhy, Andreau Pribadi Misanta, Safri serta Amril Mukminin; Siswadi selaku pengurus PT Aero Citra Kargo; Ainul Faqih selaku staf istri Menteri KP; dan Suharjito selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama.

Baca Juga:

Jokowi Perintahkan Gubernur Awasi Penyaluran Bansos Tunai

Edhy bersama Safri, Andreau Pribadi Misanta, Siswadi, Ainul Faqih, dan Amril Mukminin diduga menerima suap sebesar Rp10,2 miliar dan USD100 ribu dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benur.

Sebagian uang suap tersebut digunakan oleh Edhy dan istrinya Iis Rosyati Dewi untuk belanja barang mewah di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat pada 21-23 November 2020. Sekitar Rp750 juta digunakan untuk membeli jam tangan Rolex, tas Tumi dan Louis Vuitton serta baju Old Navy. (Pon)

Baca Juga:

Kasus Bansos, KPK Garap Staf PT. Tiga Pilar Agro Utama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Nurdin Abdullah, KPK Dalami Aliran Duit ke Pokja Dinas PUTR Pemprov Sulsel
Indonesia
Kasus Nurdin Abdullah, KPK Dalami Aliran Duit ke Pokja Dinas PUTR Pemprov Sulsel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran uang kepada kelompok kerja (Pokja) di Dinas PUTR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal itu didalami penyidik saat memeriksa seorang pihak swasta bernama Indar, Rabu (24/3)

KPK Duga Bupati Bintan Terima Rp 6,3 Miliar dari Pengaturan Cukai Rokok dan Miras
Indonesia
KPK Duga Bupati Bintan Terima Rp 6,3 Miliar dari Pengaturan Cukai Rokok dan Miras

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Bintan Apri Sujadi menerima uang sekitar Rp 6,3 miliar dari pengaturan cukai rokok dan minuman keras (miras) di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan.

Gibran Copot Lurah Gajahan dan Kembalikan Uang Pungli Rp11,5 Juta
Indonesia
Gibran Copot Lurah Gajahan dan Kembalikan Uang Pungli Rp11,5 Juta

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, akhirnya mencopot Lurah Gajahan, Suparno yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) pada warga yang memiliki usaha di wilayah Kelurahan Gajahan.

Tiga Pos Pantau Pintu Air Siaga II, Warga DKI di Bantaran Sungai Diminta Waspada
Indonesia
Tiga Pos Pantau Pintu Air Siaga II, Warga DKI di Bantaran Sungai Diminta Waspada

Tinggi muka air Pos Pasar Ikan setinggi 204 cm, kondisi cuaca masih gerimis

Sembuh Setelah Dirawat, Yahya Waloni Langsung Dijemput Polisi
Indonesia
Sembuh Setelah Dirawat, Yahya Waloni Langsung Dijemput Polisi

Kondisi Yahya Waloni sudah dinyatakan membaik dan diperbolehkan untuk menjalani rawat jalan.

Bandara Banyuwangi Batalkan 7 Penerbangan akibat Hujan Abu Gunung Raung
Indonesia
Bandara Banyuwangi Batalkan 7 Penerbangan akibat Hujan Abu Gunung Raung

Akibat hujan abu vulkanik erupsi Gunung Raung, Bandara Blimbingsari Banyuwangi kembali ditutup.

Pertama Kerja Sama dengan KPK, Mabes Polri Klaim Langsung Tangkap Kepala Daerah
Indonesia
Pertama Kerja Sama dengan KPK, Mabes Polri Klaim Langsung Tangkap Kepala Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri bersinergi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat

Pungli Pemakaman Jenazah COVID-19 di Bandung Disinyalir Sering Terjadi
Indonesia
Pungli Pemakaman Jenazah COVID-19 di Bandung Disinyalir Sering Terjadi

Pungli dilakukan oknum Pekerja Harian Lepas (PHL) kepada keluarga korban COVID-19 muslim maupun non-muslim.

Antisipasi Lonjakan Kasus Pasca-Lebaran, Anies Perpanjang PPKM
Indonesia
Antisipasi Lonjakan Kasus Pasca-Lebaran, Anies Perpanjang PPKM

Gubernur Anies Baswedan kembali perpanjang masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro selama dua pekan dari 18 hingga 31 Mei 2021.

Sekolah dan Kuliah Tatap Muka Baru Bisa Dilakukan Setelah Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Sekolah dan Kuliah Tatap Muka Baru Bisa Dilakukan Setelah Vaksinasi COVID-19

Saat ini, di Kota Bandung tercatat sekitar 2.200 PTK yang sudah menjalani penyuntikan vaksin. Total target sasaran untuk PTK di seluruh jenjang di Kota Bandung yakni sebanyak 35.904 orang.