Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Aliran Uang Korupsi PT Dirgantara Indonesia Gedung KPK. Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Bupati Blora Djoko Nugroho dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Badan SAR Nasional (Basarnas) Suhardi dalam kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia.

Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Budi Santoso. Dalam pemeriksaan ini, penyidik mencecar Djoko Nugroho dan Suhardi mengenai aliran uang dalam kasus suap tersebut.

Baca Juga

KPK Maksimalkan Pasal Pencucian Uang pada Korporasi

KPK juga menduga ada kickback atau imbal balik berupa aliran uang kepada pihak-pihak di kementerian atau lembaga terkait yang menggunakan produk PT Dirgantara Indonesia.

"Penyidik mendalami keterangan para saksi tersebut antara lain terkait adanya pengetahuan saksi perihal dugaan penerimaan uang sebagai kickback dari PT DI kepada pihak-pihak end user/pemilik proyek pekerjaan pengadaan barang di kementrian/lembaga terkait," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (6/8).

Usai diperiksa, Djoko mengaku dicecar sejumlah pertanyaan oleh penyidik KPK. Salah satunya mengenai aliran uang terkait PT DI.

"Dikonfirmasi soal aliran dana ke saya. Jumlahnya berapa saya kurang tahu, cuma saya merasa tidak tahu menahu tentang masalah ini," kata Djoko usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta.

Logo KPK. Foto: ANTARA

Djoko mengklaim tidak tahu menahu masalah aliran uang yang dipertanyakan tersebut. Selain aliran dana, Djoko juga dicecar seputar pengetahuannya mengenai sejumlah perusahaan yang menjadi mitra PT DI dan hubungannya dengan sejumlah petinggi PT DI yang kini telah berstatus tersangka.

"(Ditanya) kenal nggak sama pejabat-pejabat PT DI. Kenal nggak sama PT-PT sebagai mitra mereka. (Dikonfirmasi) Dirutnya, semuanya. Pejabat-pejabat utama," ujarnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan Irzal Rizaldi sebagai tersangka karena diduga merugikan keuangan negara hingga Rp 330 miliar.

Baca Juga

Bupati Blora Terseret Kasus Korupsi Pesawat PT Dirgantara Indonesia

Keduanya diduga melakukan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa fiktif terkait penjualan dan pemasaran produk PT DI seperti pesawat terbang, helikopter dan lainnya.

Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tak Divaksin Dosis Kedua Gegara Demam, Wakil Wali Kota Depok Positif COVID-19
Indonesia
Tak Divaksin Dosis Kedua Gegara Demam, Wakil Wali Kota Depok Positif COVID-19

Ia berharap agar Pradi cepat dinyatakan sembuh dan pulih

Ikutan Serang Polsek Ciracas, Oknum Prajurit TNI AL Jadi Tersangka
Indonesia
Ikutan Serang Polsek Ciracas, Oknum Prajurit TNI AL Jadi Tersangka

Dari pemeriksaan tersebut, sebanyak enam prajurit TNI AL ditetapkan sebagai tersangka, sementara dari matra TNI AU masih dalam pemeriksaan.

KPU Minta Pemilih Bawa Alat Tulis Sendiri ke TPS
Indonesia
KPU Minta Pemilih Bawa Alat Tulis Sendiri ke TPS

Meskipun di TPS ada 5 pulpen yang tersedia tapi itu kan sebenarnya kebutuhan untuk petugas

Dua Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Berhasil Teridentifikasi
Indonesia
Dua Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Berhasil Teridentifikasi

Identifikasi jenazah korban pesawat Sriwijaya Air SJ 182 masih terus dilakukan tim Disaster Victim Identification (DVI) Rumah Sakit (RS) Polri.

KPK Komitmen Kerja Sama dengan CPIB Singapura Tangani Pemberantasan Korupsi
Indonesia
KPK Komitmen Kerja Sama dengan CPIB Singapura Tangani Pemberantasan Korupsi

Bersama CPIB, KPK meminta bantuan pemanggilan saksi warga negara Singapura

Wagub Akui DKI Kekurangan Darah Plasma Konvalesen
Indonesia
Wagub Akui DKI Kekurangan Darah Plasma Konvalesen

Riza kembali mengingatkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi calon pendonor

Sudah 20 Hari Gubernur Anies Lakukan Isolasi Mandiri
Indonesia
Sudah 20 Hari Gubernur Anies Lakukan Isolasi Mandiri

Meski isolasi mandiri Gubernur Anies masih tetap bekerja memimpin rapat membahas program yang sudah disusun pemerintah DKI dengan anak buahnya di Pemprov.

DPR Minta Pemerintah Lakukan Operasi Tanggap Darurat Gempa Sulbar
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Lakukan Operasi Tanggap Darurat Gempa Sulbar

Data per Jumat (15/1), pukul 06.00 WIB, BPBD Mamuju melaporkan korban meninggal dunia 3 orang dan luka-luka 24. Sebanyak 2.000 warga mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Alat Deteksi COVID-19 Karya Peneliti UGM Bisa Tes 12 Ribu Orang Per Hari
Indonesia
Alat Deteksi COVID-19 Karya Peneliti UGM Bisa Tes 12 Ribu Orang Per Hari

Dengan 100 unit batch pertama yang akan dilepas, Kuwat berharap dapat melakukan 120 tes per alat atau atau totalnya 12 ribu orang sehari.

Warga Terpapar COVID-19 di Perumahan Griya Melati Bogor Terus Bertambah
Indonesia
Warga Terpapar COVID-19 di Perumahan Griya Melati Bogor Terus Bertambah

Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor telah menyimpulkan ada kegiatan utama yang menyebabkan penularan disana