Periksa Belasan Saksi, Bareskrim Usut Aliran Uang Korupsi Bupati Nganjuk ke Parpol Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat. Foto: Istimewa

Merahputih.com - Bareskrim Polri telah telah memeriksa belasan saksi terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat dalam kasus dugaan tindak pidana jual beli jabatan.

"Dari penangkapan itu, kita telah memeriksa beberapa saksi, terkait kasus itu ada 18 saksi diperiksa terkait penangkapan," ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (11/5).

Baca Juga

KPK Serahkan Kasus Bupati Nganjuk ke Bareskrim Polri

Setelah pemeriksaan 18 saksi tersebut, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dirtipikor) Bareskrim Polri dan penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai diduga hasil tindak pidana jual beli jabatan senilai Rp 647.900.000 dari brankas pribadi bupati Nganjuk.

Penyidik juga menyita barang bukti delapan unit telepon genggam, dan satu buku tabungan Bank Jatim atas nama Tri Basuki Widodo. "Dan ada beberapa dokumen terkait jual beli jabatan," ungkap Argo.

Setelah 18 saksi diperiksa, lalu pemeriksaan tersangka, penyidik melakukan gelar perkara. "Semua peserta gelar menyetujui bahwa kasus ini naik ke tingkat penyidikan, sehingga naik ke tingkat penyidikan para tersangka dibawa ke Jakarta," kata Argo.

Polisi masih terus mengusut kasus suap terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Salah satunya soal dugaan masuknya aliran dana ke partai politik.

"Nanti pasti akan kita perdalam, akan kita tanyakan secara mendetail, terima uang, uang dibelikan apa, uang dikirim ke mana, atau uang dibuat apa," tutur Argo.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (kiri) bersama Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Pol Agus Andrianto (tengah) dan Juru Bicara KPK Ali Fikri (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Gabungan KPK dan Bareksrim Mabes Polri di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Senin (10/5/2021). Pada OTT tersebut Tim Penyidik KPK dan Polri mengamankan Bupati Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur (Jatim) Novi Rahman Hidayat dan empat orang camat Wilayah Kabupaten Nganjuk serta barang bukti uang sekitar Rp647 juta dan sejumlah barang yang diduga suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/hp.
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (kiri) bersama Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Pol Agus Andrianto (tengah) dan Juru Bicara KPK Ali Fikri (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Gabungan KPK dan Bareksrim Mabes Polri di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Senin (10/5/2021). ANTARA FOTO/ Reno Esnir/hp.

Sejauh ini memang belum didapati temuan dana masuk ke petinggi partai politik. Meski begitu, penyidik masih terus bekerja bahkan sampai ke dugaan tersebut. "Nanti pasti akan kita dalami ya," jelas Argo.

Polisi telah menetapkan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Novi ditempatkan di sel tahanan Bareskrim Polri.

Selain Novi, Bareskrim juga menjerat Camat Pace Dupriono (DR), Camat Tanjungnaom dan Plt Camat Sukomoro Edie Srijato (ES), Camat Berbek Haryanto (HY), Camat Loceret Bambang Subagio (BS), mantan Camat Sukomoro Tri Basuki Widodo (TBW), dan ajudan Bupati Nganjuk M Izza Muhtadin.

Baca Juga

Bareskrim Polri Tetapkan Bupati Nganjuk Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan

Penetapan tersangka dilakukan usai mereka ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bareskrim bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Modus operandinya yakni para camat memberikan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudan bupati terkait mutasi dan promosi jabatan mereka dan pengisian jabatan tingkat kecamatan di jajaran Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya ajudan Bupati Nganjuk menyerahkan uang tersebut kepada Bupati Nganjuk. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anak Buah Anies Ingin Pinjam Rp 5,3 Triliun ke Pemerintah Pusat Kendalikan Banjir Jakarta
Indonesia
Kapolri Dinilai Tepat Tempatkan Irjen Fadil Imran Jadi Kapolda Metro Jaya
Indonesia
Kapolri Dinilai Tepat Tempatkan Irjen Fadil Imran Jadi Kapolda Metro Jaya

Fadil dengan tegas membubarkan acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)

Tertinggi Selama PSBB, Penumpang KRL Tembus 350 Ribu
Indonesia
Tertinggi Selama PSBB, Penumpang KRL Tembus 350 Ribu

Hal ini terlihat dari keramaian yang terjadi di sejumlah stasiun karena sudah beroprasinya sejumlah kegiatan perkantoran.

Ribuan Orang Dievakuasi karena Tanggul Citarum Jebol
Indonesia
Ribuan Orang Dievakuasi karena Tanggul Citarum Jebol

Personel gabungan TNI–Polri dan Basarnas telah mengevakuasi ribuan warga korban tanggul Citarum jebol, Pebayuran, Kabupaten Bekasi.

Isu Perpanjangan Masa Jabatan Dinilai untuk Cek Ombak Respon Jokowi
Indonesia
Isu Perpanjangan Masa Jabatan Dinilai untuk Cek Ombak Respon Jokowi

Direktur Eksekutif Indopolling Network, Wempy Hadir menilai, kelompok yang melempar isu masa jabatan 3 periode hanya ingin melihat respons Presiden Joko Widodo.

Pengamat Tegaskan Gibran Bukan Bagian Dinasti Politik
Indonesia
Pengamat Tegaskan Gibran Bukan Bagian Dinasti Politik

"Karena (pencalonan Gibran) kan baru proses politik dan yang menentukan masyarakat sendiri, apakah memilih dia atau tidak," kata Wempy

Ridwan Kamil Perpanjang PSBB Proporsional Bodebek hingga 16 Juli
Indonesia
Ridwan Kamil Perpanjang PSBB Proporsional Bodebek hingga 16 Juli

"Sehingga kita belum punya keyakinan untuk melakukan relaksasi, mengingat epidemiologi dengan wilayah DKI Jakarta masih dinamis, fluktuatif, dan belum bisa terprediksi," katanya

Lonjakan COVID-19 Ancam Tingkat Keterisian Tempat Tidur RS Darurat Wisma Atlet
Indonesia
Lonjakan COVID-19 Ancam Tingkat Keterisian Tempat Tidur RS Darurat Wisma Atlet

Sisa tempat tidur pasien di RS Darurat COVID-19 Wisma Atlet tinggal 1.843 unit.

Satu Lagi Anak Buah Anies Baswedan Mengundurkan Diri, Ini Alasannya
Indonesia
Satu Lagi Anak Buah Anies Baswedan Mengundurkan Diri, Ini Alasannya

Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta, Pujiono mengundurkan diri dari jabatannya terhitung per tanggal 17 Mei 2021 lalu.

Pedoman Jaksa Agung Timbulkan Kecurigaan Publik
Indonesia
Pedoman Jaksa Agung Timbulkan Kecurigaan Publik

Pedoman agar pemeriksaan jaksa atas seizin Jaksa Agung dapat menimbulkan kecurigaan dan sinisme publik.