Periksa Anies, KPK Dalami Usulan Penyertaan Modal Daerah ke Sarana Jaya Gubernur Anies Baswedan usai diperiksa KPK. (Foto: MP/Ponco)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah rampung memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur, Selasa (21/9).

Dalam pemeriksaan itu, tim penyidik mendalami proses usulan anggaran untuk dilakukannya penyertaan modal daerah (PMD) dari Pemprov DKI Jakarta kepada Perumda Sarana Jaya.

Baca Juga:

Diperiksa Jadi Saksi Korupsi Lahan Munjul, Anies Ungkit Pernah Bantu KPK

"Disamping juga soal mekanisme pelaporan atas dilakukannya pernyataan modal tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (22/9).

Selain itu, kata Ali, Anies juga memberikan informasi tambahan ke penyidik. Informasi yang disampaikan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu terkait program rumah DP Rp 0.

"Saksi menerangkan mengenai salah satu penyertaan modal kepada Perumda Sarana Jaya yang diperuntukkan bagi pembangunan rumah DP Rp 0," ungkap Ali.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di KPK, Selasa (21/9). Foto: Instagram/@aniesbaswedan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di KPK, Selasa (21/9). Foto: Instagram/@aniesbaswedan

Dalam perkara ini KPK baru menjerat lima pihak sebagai tersangka. Mereka antara lain mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (Prumda) Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan; Diretur PT. Adonara Propertindo, Tommy Adrian; Wakil Direktur PT. Adonara Propertindo, Anja Runtunewe.

KPK juga menetapkan PT Adonara Propertindo sebagai tersangka korporasi. Serta Direktur PT. Aldira Berkah Abadi Makmur (ABAM) Rudy Hartono Iskandar. KPK menduga, perbuatan para tersangka tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 152,5 miliar

KPK pun telah mendalami tujuan Perumda Sarana Jaya melakukan pengadaan tanah di Munjul. Pengadaan tanah itu diduga untuk program Rumah DP 0 Rupiah. Program itu adalah salah satu inisiatif Gubernur Anies Baswedan saat memulai masa kepemimpinannya. (Pon)

Baca Juga:

Datangi KPK, Anies Jelaskan Soal Program dan Peraturan di Jakarta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Bisa Umumkan Reshuffle Kabinet Pagi Atau Siang Hari
Indonesia
Jokowi Bisa Umumkan Reshuffle Kabinet Pagi Atau Siang Hari

Langkah reshuffle memang semakin mendesak

Bulan Ini 12 Ribu Nakes di Yogyakarta Ditargetkan Vaksin COVID-19 Dosis Ketiga
Indonesia
Bulan Ini 12 Ribu Nakes di Yogyakarta Ditargetkan Vaksin COVID-19 Dosis Ketiga

Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan sebanyak 12.000 tenaga kesehatan mendapat suntikan dosis ketiga vaksin COVID-19 pada Agustus 2021.

Wali Kota Surabaya Sebut Bisa Vaksinasi Seluruh Warga Dalam 20 Hari
Indonesia
Wali Kota Surabaya Sebut Bisa Vaksinasi Seluruh Warga Dalam 20 Hari

"Jika Surabaya dapat 2 juta dosis langsung diselesaikan dalam waktu 20 hari. Kalau dapat dua juta untuk dosis dua, maka Surabaya siap menyelesaikan dalam waktu 40 hari," kata Eri.

Kang Emil Singgung Polisi Tak Proses Kasus Kerumunan Rizieq di Bandara Soetta
Indonesia
Pemerintah Keluarkan SUN Valuta Asing Sebesar 4 Miliar
Indonesia
Pemerintah Keluarkan SUN Valuta Asing Sebesar 4 Miliar

Keseluruhan transaksi mendapatkan harga yang kompetitif, dengan final pricing yang berada pada level yang paling ketat untuk semua seri dan mencapai negative new issue premium yang signifikan.

Jika Reuni 212 Tetap Digelar, Epidemiolog UGM Yakin Kasus COVID-19 Terus Meroket
Indonesia
Jika Reuni 212 Tetap Digelar, Epidemiolog UGM Yakin Kasus COVID-19 Terus Meroket

Pemerintah harus terus melarang kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan

Lahan Makam Penuh, DKI Pakai Sistem Tumpang
Indonesia
Lahan Makam Penuh, DKI Pakai Sistem Tumpang

Setiap harinya ada tiga sampai lima jenazah COVID-19 yang harus dimakamkan di TPU Pondok Ranggon.

Dihantam Cuaca Buruk, Pencarian Sriwijaya Air Dihentikan Sementara
Indonesia
Dihantam Cuaca Buruk, Pencarian Sriwijaya Air Dihentikan Sementara

"Baru sampe mulut kolam kita terpaksa harus balik kanan karena cuacanya dapat informasi di lokasi cuaca ekstrem," ujar Deputi Bina Tenaga dan Potensi SAR, Abdul Haris Achadi

Soal 2024, Ini Pesan Megawati Untuk Pengurus PDIP Se-Indonesia
Indonesia
Soal 2024, Ini Pesan Megawati Untuk Pengurus PDIP Se-Indonesia

Pemerintah telah bertindak tepat dan bersikap baik ke rakyat

Pimpinan DPD Minta BPOM Tak Persulit Perizinan Vaksin Nusantara
Indonesia
Pimpinan DPD Minta BPOM Tak Persulit Perizinan Vaksin Nusantara

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin meminta kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), untuk segera memberikan izin terhadap Vaksin Nusantara.