Periksa Anak Buah Anies, KPK Dalami Pengelolaan Keuangan APBD DKI Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri atas kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur, Rabu (4/8) kemarin.

Selain Edi, tim penyidik juga turut memeriksa Kepala Bidang Pembinaan Pembiayaan BPKD DKI Jakarta Asep Erwin Djuanda dan pejabat BPKD DKI Jakarta Faisal Syafruddin serta pegawai BUMD DKI Jakarta Farouk. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Rudy Hartono Iskandar.

Baca Juga

KPK Dalami Mark Up Harga Tanah di Munjul Lewat Direktur Sarana Jaya

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan dalam pemeriksaan terhadap anak buah Gubernur DKI Anies Baswedan itu, tim penyidik mendalami pengelolaan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta.

"Para saksi seluruhnya hadir dan dikonfirmasi antara lain pengetahuan para saksi mengenai proses pengelolaan keuangan APBD DKI Jakarta yang diduga terdapat adanya peruntukkan yang tidak sesuai khususnya terkait pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (5/8).

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Sebelumnya Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri menyatakan pihaknya akan mendalami besaran anggaran yang dikeluarkan dari APBD DKI Jakarta untuk pembelian tanah di Munjul, DKI Jakarta yang berujung rasuah tersebut.

"Jadi tentu itu akan didalami, termasuk berapa anggaran yang sesungguhnya yang diterima BUMD Sarana Jaya," kara Firli dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/8) malam.

Firli menyebut pihaknya menemukan dua dokumen terkait pencairan dana untuk pembelian tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Salah satu dokumen yang ditemukan untuk pembelian tanah itu mencapai Rp 1,8 triliun.

"Cukup besar yang kami terima, misalnya angkanya sesuai dengan APBD itu ada Surat Keputusan Nomor 405 itu besarannya Rp 1,8 triliun. Terus ada lagi Surat Keputusan Nomor 1684 itu dari APBD Perubahan sebesar Rp 800 miliar," kata Firli.

Baca Juga

KPK Cecar Senior Manajer Sarana Jaya Terkait Investasi Tanah Munjul

Sebelumnya, KPK memastikan bakal segera memeriksa Gubernur DKI Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur Tahun Anggaran 2019.

Firli Bahuri mengatakan, pemeriksaan terhadap Anies dan Prasetyo Edi dilakukan lantaran keduanya diduga mengetahui proses pengadaan tanah ini. Apalagi, anggaran dalam pengadaan tanah Munjul bersumber dari APBD yang dibahas dan ditetapkan oleh Pemprov dan DPRD DKI. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MAKI bakal Gugat Puan Maharani ke PTUN Terkait Seleksi Calon Anggota BPK
Indonesia
MAKI bakal Gugat Puan Maharani ke PTUN Terkait Seleksi Calon Anggota BPK

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) bakal menggugat Ketua DPR, Puan Maharani ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait proses seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Luhut Minta Perketat Pencegahan COVID-19, Ini Tanggapan Satpol PP DKI
Indonesia
Luhut Minta Perketat Pencegahan COVID-19, Ini Tanggapan Satpol PP DKI

Satgas COVID-19 DKI Jakarta akan mengevaluasi penerapan PSBB terkait arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

6 Juta Bahan Baku Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia
Indonesia
6 Juta Bahan Baku Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia

Dalam satu bulan ke depan, Menkes memperkirakan Indonesia memiliki tambahan 20 juta dosis lagi atas kedatangan 6 juta bulk vaksin pada Minggu ini.

KPK Duga Edhy Prabowo Beli Tanah Pakai Duit Suap Benur
Indonesia
KPK Duga Edhy Prabowo Beli Tanah Pakai Duit Suap Benur

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tujuh tersangka

Terpengaruh Miras, Dua Anggota Geng Motor Nekat Bacok Anggota Polsek Menteng
Indonesia
Terpengaruh Miras, Dua Anggota Geng Motor Nekat Bacok Anggota Polsek Menteng

"Di sana mereka minum miras, mereka konsumsi sehingga sebelum melakukan aksi mereka menjadi bertambah berani," jelas Iver di Polres Metro Jakarta Pusat

Buruh di Kawasan Industri Pulo Gadung Tolak UU Cipta Kerja dan Mogok Kerja
Indonesia
Buruh di Kawasan Industri Pulo Gadung Tolak UU Cipta Kerja dan Mogok Kerja

Tuntutan buruh adalah Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tanpa syarat, tidak menghilangkan Upah Minimum Sektoral, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak seumur hidup serta tidak boleh ada "outsourcing" seumur hidup.

DPRD DIY Dukung Wacana Sri Sultan Berlakukan Lockdown Total
Indonesia
DPRD DIY Dukung Wacana Sri Sultan Berlakukan Lockdown Total

DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendukung wacana Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X terkait penerapan lockdown total di wilayah DIY.

Polisi Ultimatum Restoran Hingga Tempat Hiburan Jangan Bikin Kerumunan
Indonesia
Polisi Ultimatum Restoran Hingga Tempat Hiburan Jangan Bikin Kerumunan

Selama razia, polisi kerap menemukan beberapa kafe yang masih buka melewati batas jam operasional

Ternyata, Orang Indonesia Lebih Loyal Pada E-Commerce Karya Anak Bangsa
Indonesia
Ternyata, Orang Indonesia Lebih Loyal Pada E-Commerce Karya Anak Bangsa

Di tengah pandemi yang membatasi interaksi, sejumlah perusahaan e-commerce memiliki karakteristik produk yang paling laku yang tidak beda jauh. Di Tokopedia, Bukalapak dan JDID, produk terlaris adalah aksesoris ponsel, perlengkapan rumah, baju, hobbies and colllection, serta perawatan tubuh.

Kemenag Sebut Hanya 38 Travel Umrah di Aceh Miliki Izin
Indonesia
Kemenag Sebut Hanya 38 Travel Umrah di Aceh Miliki Izin

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh merilis hanya 38 penyelenggara atau travel umrah di wilayah tersebut yang memiliki izin.