Periksa 7 PNS Pemprov Sulsel, KPK Dalami Lelang Proyek Jalan Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa tujuh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) pada Jumat (12/3) kemarin.

Mereka yang diperiksa ialah Herman Parudani, Ansar, Hizar, Suhasril, Yusril Mallombasang, Asirah Massinai, dan Astrid Amirullah.

Baca Juga

Kasus Benur, KPK Sita Rumah Stafsus Edhy Prabowo di Cikarang

Dari hasil pemeriksaan itu, penyidik mendalami proses pengadaan barang dan jasa serta perizinan dan pembangunan infrastruktur di Pemprov Sulsel tahun anggaran 2020-2021.

"Para saksi tersebut didalami pengetahuannya terkait dengan proses awal dilakukannya lelang pekerjaan proyek jalan ruas Palampang- Munte-Botolempangan yang dimenangkan PT Cahaya Seppang Bulukumba (CSP)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (13/3).

Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK
Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK

Ali mengatakan, pemeriksaan dilakukan di Polda Sulsel. Pemeriksaan terhadap tujuh PNS tersebut sekaligus memenuhi berkas perkara Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

Diketahui, KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021.

Selain Nurdin Abdullah, KPK juga menetapkan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (Sekdis PU) Pemprov Sulsel, Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto sebagai tersangka.

Nurdin diduga menerima suap sebesar Rp2 miliar dari Agung. Selain itu dirinya juga diduga menerima gratifikasi dengan total nilai Rp3,4 miliar. Suap diberikan agar Agung bisa mendapatkan kembali proyek yang diinginkannya di 2021. (Pon)

Baca Juga

KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengadaan Mesin Penggilingan Tebu di PTPN

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pabrik Oksigen Ini Gratiskan Pengisian untuk Pasien COVID-19
Indonesia
Pabrik Oksigen Ini Gratiskan Pengisian untuk Pasien COVID-19

Gratisnya pengisian ulang oksigen untuk ukuran tabung 1 m3 ini sudah sejak lama dilakukan.

Teror Bom Bunuh Diri di Makassar Jadi Teguran Keras untuk Pemerintah
Indonesia
Teror Bom Bunuh Diri di Makassar Jadi Teguran Keras untuk Pemerintah

Peristiwa bom bunuh di Makassar merupakan sinyal keras bagi seluruh pihak, terutama pemerintah untuk tidak pernah kendor dalam melaksanakan ‘protokol’ penanganan ekstremisme-kekerasan.

Juliari Batubara Akui Legislator PDIP Ihsan Yunus Kerap Main ke Ruangannya
Indonesia
Juliari Batubara Akui Legislator PDIP Ihsan Yunus Kerap Main ke Ruangannya

Legislator PDIP Ihsan Yunus saat masih menjabat Wakil Ketua Komisi VIII DPR kerap berkunjung ke ruang kerjanya di Kementerian Sosial, Jakarta.

Polresta Surakarta Tutup 6 Jalanan Kawasan Bisnis
Indonesia
Polresta Surakarta Tutup 6 Jalanan Kawasan Bisnis

Penutupan jalan tersebut dilakukan seiring dengan masih tingginya mobilitas warga di tengah penetapan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

UMP 2021 tidak Naik, KSPI: Pemerintah Pro Pengusaha
Indonesia
UMP 2021 tidak Naik, KSPI: Pemerintah Pro Pengusaha

"Hanya memandang kepentingan pengusaha semata,” kata Said Iqbal

Jam Bebas Kendaraan Bermotor di Kawasan Maliboro Diubah
Indonesia
Jam Bebas Kendaraan Bermotor di Kawasan Maliboro Diubah

Perubahan jam masuk kendaraan bermotor juga diikuti perubahan rekayasa lalu lintas disekitar kawasan Malioboro

Pemprov DKI Baru Izinkan Dua Hotel Gelar Resepsi Pernikahan di Tengah PSBB
Indonesia
Pemprov DKI Baru Izinkan Dua Hotel Gelar Resepsi Pernikahan di Tengah PSBB

Parekraf DKI Jakarta baru menyetujui dua dari 22 tempat yang mengajukan perizinan kegiatan resepsi pernikahan saat masa PSBB transisi.

Wamenag Sebut PPKM Darurat Bentuk Ajaran Agama Menjaga Keselamatan Jiwa
Indonesia
Wamenag Sebut PPKM Darurat Bentuk Ajaran Agama Menjaga Keselamatan Jiwa

MUI yang melalui kajian fikih telah menerbitkan beberapa fatwa

Satgas COVID-19 Ingatkan Peserta Pilkada Harus Selamatkan Rakyat
Indonesia
Satgas COVID-19 Ingatkan Peserta Pilkada Harus Selamatkan Rakyat

Satgas Penanganan Covid-19, tidak akan melarang aktivitas politik dalam pilkada selama tidak menimbulkan potensi penularan.

Baru 0,45 Lansia Yang Disuntik Vaksin COVID-19 Lengkap
Indonesia
Baru 0,45 Lansia Yang Disuntik Vaksin COVID-19 Lengkap

Pemerintah menghadirkan 5 lokasi Sentra Vaksinasi COVID-19 Bersama BUMN di berbagai kota. langkah ini juga sebagai upaya mewujudkan Indonesia Sehat sesegera mungkin.