Periksa 2 Hakim Sebagai Saksi, KPK Telusuri Aliran Dana Tersangka Suap Hakim Itong Gedung KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pemeriksaan kasus korupsi yang melibatkan tersangka hakim Pengadilan Negeri Surabaya nonaktif, Itong Isnaeni Hidayat (IIH), agar segera tuntas.

Teranyar, KPK menelusuri dugaan adanya aliran sejumlah uang dari tersangka ke beberapa pihak. Mengonfirmasi hal itu, KPK pada Rabu (13/4) telah memeriksa dua hakim, masing-masing Dede Suryaman dan R Moh Fadjarisman, sebagai saksi.

Baca Juga:

Hakim Itong Diduga Bermain Banyak Perkara di PN Surabaya

"Didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan aliran penerimaan uang oleh tersangka IIH dan juga dikonfirmasi lebih lanjut mengenai dugaan aliran sejumlah uang dari tersangka IIH ke beberapa pihak terkait," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (14/4).

KPK telah menetapkan Hidayat bersama Panitera Pengganti PN Surabaya nonaktif, Hamdan (HD), sebagai tersangka penerima suap dan pengacara sekaligus kuasa dari PT Soyu Giri Primedika (SGP), Hendro Kasiono (HK), sebagai tersangka pemberi suap.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Hidayat selaku hakim tunggal PN Surabaya menyidangkan perkara permohonan pembubaran PT SGP yang diwakili Kasiono sebagai kuasa hukum perusahaan itu.

Dalam penanganan perkara itu, KPK menduga ada kesepakatan antara Kasiono dan pihak perwakilan PT SGP untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada hakim.

KPK menduga uang yang disiapkan untuk mengurus perkara itu berkisar Rp1,3 miliar, dimulai dari tingkat putusan pengadilan negeri hingga tingkat putusan Mahkamah Agung. Sebagai langkah awal realisasi uang Rp1,3 miliar itu, Kasiono menemui Hamdan, lalu meminta agar hakim yang menangani perkaranya bisa memutus sesuai dengan keinginan Kasiono.

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat berbalik badan saat dirilis oleh KPK (MP/Dicke Prasetia)
Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat berbalik badan saat dirilis oleh KPK (MP/Dicke Prasetia)

Untuk memastikan persidangan perkaranya berjalan sesuai dengan harapan, Kasiono diduga berulang kali menjalin komunikasi dengan Hamdan menggunakan istilah "upeti" demi menyamarkan maksud dari pemberian uang.

KPK mengungkapkan setiap hasil komunikasi antara Kasiono dan Hamdan diduga selalu dilaporkan Hamdan kepada Hidayat. KPK pun menyebutkan putusan yang diinginkan Kasiono adalah agar PT SGP dinyatakan dibubarkan dengan nilai aset yang bisa dibagi sejumlah Rp50 miliar.

Hamdan lalu menyampaikan keinginan Kasiono kepada Hidayat, yang kemudian menyatakan bersedia dengan imbalan sejumlah uang.

Pada 19 Januari 2022, uang imbalan diserahkan Kasiono kepada Hamdan sejumlah Rp 140 juta untuk Hidayat. Selain itu, KPK menduga pula Hidayat menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di PN Surabaya sehingga hal itu akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik. (Pon)

Baca Juga:

Diumumkan Sebagai Tersangka, Hakim Itong Balik Badan, Teriak, Lalu Mengelak

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cek Riwayat Kesehatan Hewan Kurban Lewat Aplikasi e-Selamat
Indonesia
Cek Riwayat Kesehatan Hewan Kurban Lewat Aplikasi e-Selamat

sapi-sapi yang dijual untuk hewan kurban nantinya akan terdeteksi oleh aplikasi e-Selamat. Deteksi ini meliputi histori hewan kurban yang akan dijual.

Buya Syafii Wafat, DPD RI: Kita Kehilangan Guru Bangsa
Indonesia
Buya Syafii Wafat, DPD RI: Kita Kehilangan Guru Bangsa

Cendekiawan Muslim yang juga mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif atau Buya Syafii, meninggal dunia pada Jumat pukul 10.15 WIB di RS PKU Muhammadiyah Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pimpinan DPD RI turut menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Buya Syafii Maarif. Bagi Wakil Ketua DPD, Mahyudin, kepergian mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu telah meninggalkan rasa kehilangan bagi bangsa Indonesia.

Kemenkes Siapkan Posko Vaksinasi Booster di Jalur Mudik
Indonesia
Kemenkes Siapkan Posko Vaksinasi Booster di Jalur Mudik

Untuk memfasilitasi animo para pemudik yang akan Lebaran di kampung halaman, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan pos layanan vaksinasi booster di jalur mudik.

Jepang Puji Keberhasilan Indonesia Gelar KTT G20
Indonesia
Jepang Puji Keberhasilan Indonesia Gelar KTT G20

Jepang menyampaikan apresiasi atas Presidensi G20 Indonesia yang menyuarakan pesan kuat dalam perdamaian dan pemulihan ekonomi dunia.

PSI Tak Benarkan Aksi Rasisme Pemuda yang Sebut Anies 'Orang Yaman'
Indonesia
PSI Tak Benarkan Aksi Rasisme Pemuda yang Sebut Anies 'Orang Yaman'

Beredar video di media sosial seorang pemuda berbaju kuning menyindir baliho bergambar wajah Gubernur Anies Baswedan dengan sebutan "Orang Yaman". Diketahui tindakan tak pantas itu terjadi di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Menyikapi hal tersebut, Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar menyayangkan aksi rasisme yang dapat menimbulkan perpecahan.

Kapolri Sebut Mudik Gunakan Kapal Laut Mampu Tekan Angka Kemacetan di Jalan
Indonesia
Kapolri Sebut Mudik Gunakan Kapal Laut Mampu Tekan Angka Kemacetan di Jalan

Moda transportasi laut diklaim memiliki keuntungan tersendiri dan bisa dimanfaatkan bagi masyarakat yang melaksanakan mudik. Pasalnya, pemudik dapat terhindar sekaligus mengurangi beban kemacetan di jalur darat saat memasuki puncak arus mudik.

Kasus Harian dan Kematian Turun, Indonesia Optimistis Endemi Segera Terwujud
Indonesia
Kasus Harian dan Kematian Turun, Indonesia Optimistis Endemi Segera Terwujud

Berdasarkan survei internal yang telah dilakukan Kemenko PMK

Legislator Golkar Usul Jabatan Panglima TNI Andika Perkasa Diperpanjang
Indonesia
Legislator Golkar Usul Jabatan Panglima TNI Andika Perkasa Diperpanjang

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022. Meski dalam hitungan hari Andika bakal purnatugas, namun belum ada kepastian soal sosok penggantinya.

Kompolnas Tunggu Klarifikasi Polda Metro Soal Status Hukum Ade Armando
Indonesia
Kompolnas Tunggu Klarifikasi Polda Metro Soal Status Hukum Ade Armando

Kompolnas turun tangan menindaklanjuti simpangsiurnya status hukum Ade Armando yang kini menjadi polemik di masyarakat. Pasalnya, polisi tak kunjung memberikan informasi pasti apakah dosen Universitas Indonesia (UI) itu masih berstatus tersangka kasus dugaan penodaan agama atau tidak.