Perhelatan Skala Besar Dibolehkan, DPR Ingatkan Waspadai Gelombang Ketiga Pembatasan mobilitas di Jakarta. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Langkah Pemerintah memperbolehkan konser musik dan pernikahan skala besar menuai sorotan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengingatkan Pemerintah untuk tetap berhati-hati dan mempertimbangkan penuh sebelum membolehkan pelaksanaan acara konser hingga pernikahan skala besar.

Baca Juga:

Pemerintah Mulai Izinkan Konser Musik hingga Pameran Berskala Besar

"Bukan menakut-nakuti, tetapi mewaspadai juga karena sudah terjadi di berbagai negara itu lonjakan COVID-19 gelombang ketiga,” kata Dasco kepada wartawan, Senin (27/9).

Oleh karena itu, kalau pemerintah mengeluarkan perizinan dalam skala besar, selain kajian, harus ada aturan yang dibuat secara ketat. Terutama demi pentaatan protokol kesehatan, dan juga sanksi yang ketat untuk penyelenggara dan peserta apabila melanggar itu.

"Karena biar bagaimanapun kita tetep harus mewaspadai hal-hal yang terjadi di negara lain," jelas Dasco.

Namun, menurut Dasco, kebijakan tersebut akan berdampak baik bagi perekonomian masyarakat.

Pembatasan mobilitas. (Foto: Antara)
Pembatasan mobilitas. (Foto: Antara)

"Sebenarnya itu bagus untuk menggerakkan roda perekonomian di masyarakat. Pemerintah perlu membuat kajian yang mendalam tentang rencana berskala besar tersebut," kata politikus Gerindra ini.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebut pemerintah sudah mengizinkan penyelenggaraan kegiatan besar seperti konser musik hingga acara pernikahan besar dengan pedoman yang ditetapkan.

Johnny menyebut, ini dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional khususnya di sektor pariwisata dan seiring membaiknya situasi pandemi COVID-19.

"Pemerintah kini dapat memberikan izin untuk mengadakan perhelatan dan pertemuan berskala besar yang melibatkan banyak orang, asalkan mematuhi pedoman penyelenggaraan yang telah ditetapkan," kata Johnny. (Knu)

Baca Juga:

Upacara Pembukaan PON XX Papua Paling Lama 90 Menit

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Antisipasi Kemacetan, Pengelola Tambah Gardu Masuk dan Keluar Tol
Indonesia
Antisipasi Kemacetan, Pengelola Tambah Gardu Masuk dan Keluar Tol

Jasa Marga menyiapkan petugas siaga 24 jam untuk pekerjaan pemeliharaan rutin standar pelayanan minimal (SPM),

 Pakai Dosis Sinovac, Vaksin Keliling DKI 31 Agustus Sasar 6 Titik
Indonesia
Pakai Dosis Sinovac, Vaksin Keliling DKI 31 Agustus Sasar 6 Titik

Vaksin keliling mulai melayani warga pukul 08.00 hingga 12.00 WIB

PKS Pastikan Usung Kembali Anies Baswedan di Pilkada Jakarta
Indonesia
PKS Pastikan Usung Kembali Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

"Seandainya 2022 ada pilkada tentu kita akan mengusung kembali gubernur Jakarta (Anies Basweda)," ujar Ketua DPW PKS Jakarta H. Khoirudin di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan

Anies Minta Warga tak Gelar Halal bi Halal
Indonesia
Anies Minta Warga tak Gelar Halal bi Halal

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswesan mengatakan, kegiatan halal bi halal dalam rangka bertemu sanak saudara dan para tokoh masyarakat dapat diganti melalui pertemuan secara daring atau virtual.

Tidak Ada Alasan Untuk Impor, Stok Beras Menumpuk di Bulog
Indonesia
Tidak Ada Alasan Untuk Impor, Stok Beras Menumpuk di Bulog

Komisi IV akan menindaklanjuti hasil temuan Ombudsman

Koreksi Omongan Anies, Wagub Sebut Holywings Ditutup Sampai PPKM Selesai
Indonesia
Koreksi Omongan Anies, Wagub Sebut Holywings Ditutup Sampai PPKM Selesai

Pembekuan izin Holywings hanya sampai PPKM, bukan berlaku hingga pandemi COVID-19 berakhir.

TNI Kirim 176 Perwira Muda Bantu Tenaga Medis Hadapi COVID-19
Indonesia
TNI Kirim 176 Perwira Muda Bantu Tenaga Medis Hadapi COVID-19

Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengirimkan 176 tenaga kesehatan tambahan untuk membantu penanganan COVID-19 di Jakarta.

Kunjungan ke Penjara Ditiadakan Saat Lebaran
Indonesia
Kunjungan ke Penjara Ditiadakan Saat Lebaran

Kemenkumham Sumbar menyediakan alternatif layanan bagi keluarga yaitu "video call". Layanan itu memungkinkan bagi keluarga serta kerabat untuk berkomunikasi dengan warga binaan tanpa kontak langsung.

RDP dengan DPR, KPK Minta Tambahan Anggaran Rp 403 Miliar
Indonesia
RDP dengan DPR, KPK Minta Tambahan Anggaran Rp 403 Miliar

Jumlah tersebut lebih besar dari pagu anggaran indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 1.093.22 miliar. Untuk itu, Firli meminta tambahan anggaran belanja sebesar Rp 403.03 miliar

Angka Kematian akibat COVID-19 Perlu Diwaspadai
Indonesia
Angka Kematian akibat COVID-19 Perlu Diwaspadai

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyebutkan, jumlah kasus meninggal terus bertambah.