Pergub Kerap Jadi Macan Ompong, Perda PSBB DKI Mendesak Diterbitkan Operasi Yustisi di Pantai Maju PIK, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (20/9/2020). (ANTARA/HO-Polres Metro Jakarta Utara)

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai dasar hukum untuk menanggulangi penyebaran virus corona (COVID-19).

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, Perda PSBB mendesak diterbitkan.

Pasalnya, tiga peraturan gubernur (pergub) yang mendasari PSBB dianggap lemah dari sisi penegakan hukum dan sanksi.

Baca Juga:

Tak Pernah Diajak Musyawarah, DPRD DKI Bakal Buat Perda PSBB

"Sementara sanksi dalam sistem hukum di Indonesia itu yang bisa menyalurkan sanksi kuat adalah undang-undang, perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang), atau perda," kata Trubus kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Senin (21/9).

Menurut dia, PSBB di bawah payung hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 mengandung konsekuensi hukum yang tegas melalui perda.

Namun, Trubus menyebut banyak kepala daerah tak mau repot menerbitkan perda. Pasalnya, peraturan kepala daerah seperti pergub dan peraturan bupati (perbup) lebih cepat diterbitkan.

"Tetapi persoalannya ketika di dalamnya mengandung sanksi. Itu tentu jadi lemah, enggak bisa dianggap sebagai sebuah aturan yang terus menerus," kata dia.

Penertiban area kantin yang menyediakan makan di tempat di kawasan Cakung, Jakarta, Selasa (15/9/2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.
Penertiban area kantin yang menyediakan makan di tempat di kawasan Cakung, Jakarta, Selasa (15/9/2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.

Selain itu, pengetatan kembali, berdampak pada ekonomi warga.

"Daya beli masyarakat atau konsumsi rumah tangga dalam kondisi yang merosot tajam, terutama untuk menengah ke bawah. Kedua, banyak terjadi PHK,” kata dia.

Trubus mengatakan, pengetatan aktivitas sosial-ekonomi bukan solusi yang baik. Alasannya, semua wilayah Jakarta, termasuk daerah penyangga, sudah zona merah penularan COVID-19.

Menurut dia, yang terpenting adalah pengawasan terhadap protokol kesehatan.

"Kedua, penegakan hukum. Yang melanggar diberi sanksi tegas," kata dia.

Baca Juga:

Imbas PSBB, Kunjungan Wisatawan ke Cianjur Merosot Tajam

Trubus menjelaskan, usaha Anies dalam menekan angka penularan COVID-19 masih setengah hati.

Termasuk, kata dia, kegiatan penghormatan terakhir kepada Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah yang wafat karena COVIS-19 di Balai Kota pada Rabu (16/9).

"Masyarakat kecil di bawah dikejar-kejar, tapi elite-elitenya enggak. Jadi menurut saya, kalau kita berharap untuk memutuskan mata rantai, saya kira impossible," tutur Trubus. (Knu)

Baca Juga:

Jakarta PSBB Lagi, Daihatsu Batasi Karyawannya Kerja di Kantor

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah dan DPR Belum Sepakat Soal Format Lembaga Pengawas Data Pribadi
Indonesia
Pemerintah dan DPR Belum Sepakat Soal Format Lembaga Pengawas Data Pribadi

Kominfo menekankan urgensi RUU PDP sebagai payung hukum yang kuat untuk pelindungan data pribadi. Kementerian juga berkomitmen untuk segera menyelesaikan regulasi primer ini. T

Wali Kota Bogor Minta Kasus Rizieq Shihab di RS UMMI Dituntaskan
Indonesia
Wali Kota Bogor Minta Kasus Rizieq Shihab di RS UMMI Dituntaskan

Wali Kota Bogor, Bima Arya mendatangi Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi. Ia diperiksa dalam kasus penghalang-halangan Swab test COVID-19 di RS UMMI Bogor yang melibatkan Rizieq Shihab

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Formappi: Suara Kritis Dibungkam
Indonesia
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Formappi: Suara Kritis Dibungkam

"Pemerintah Jokowi tak ingin mendapatkan interupsi atau gangguan dari suara-suara kritis dan kritik warga. Alat-alat negara mulai dimaksimalkan untuk membungkam suara kritis," ujar Lucius.

Menteri Gus Yaqut Gali Makna Idul Fitri dan Kenaikan Isa Almasih di Hari yang Sama
Indonesia
Menteri Gus Yaqut Gali Makna Idul Fitri dan Kenaikan Isa Almasih di Hari yang Sama

Umat Nasrani dan Muslim di tanah air dapat menjadikan momen penting ini untuk terus merajut kebersamaa

69.612 Pasien COVID-19 Sembuh dari RSD Wisma Atlet
Indonesia
69.612 Pasien COVID-19 Sembuh dari RSD Wisma Atlet

Sebanyak 69.612 pasien COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat, dinyatakan telah sembuh.

Edhy Prabowo Bantah Beli Wine dari Uang Korupsi Benur
Indonesia
Edhy Prabowo Bantah Beli Wine dari Uang Korupsi Benur

Namun, Edhy mengklaim tak menggunakan uang suap dari para eksportir benur untuk membeli wine tersebut. Dia hanya membenarkan wine tersebut dibeli oleh sekretaris pribadinya, Amiril Mukminin yang juga tersangka dalam kasus ini

 BI Catat Uang Beredar Naik 11,5 Persen
Indonesia
BI Catat Uang Beredar Naik 11,5 Persen

Erwin memastikan jika kontraksi pertumbuhan kredit mulai membaik, atau tercatat sebesar minus 2,4 persen (yoy) pada April 2021.

Dipolisikan Diduga Sebar Hoaks, Anji: Maksud Baik Malah Dianggap Jelek
Indonesia
Dipolisikan Diduga Sebar Hoaks, Anji: Maksud Baik Malah Dianggap Jelek

Menurut Anji, ia tak bermaksud membuat keonaran dan tak menduga akan mendapat respons yang tak diinginkannya.

Tenaga Medis Bakal Divaksin Tiga Kali
Indonesia
Tenaga Medis Bakal Divaksin Tiga Kali

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut vaksinasi booster atau vaksinasi dosis ketiga akan segera dilakukan.

Sektor Perumahan Berperan Besar Serap Tenaga Kerja Kala Pandemi
Indonesia
Sektor Perumahan Berperan Besar Serap Tenaga Kerja Kala Pandemi

Menteri Basuki menekankan peningkatan penggunaan produk lokal dalam pembangunan perumahan, guna mendorong peningkatan lapangan kerja dalam negeri.