Pergub Kerap Jadi Macan Ompong, Perda PSBB DKI Mendesak Diterbitkan Operasi Yustisi di Pantai Maju PIK, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (20/9/2020). (ANTARA/HO-Polres Metro Jakarta Utara)

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai dasar hukum untuk menanggulangi penyebaran virus corona (COVID-19).

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, Perda PSBB mendesak diterbitkan.

Pasalnya, tiga peraturan gubernur (pergub) yang mendasari PSBB dianggap lemah dari sisi penegakan hukum dan sanksi.

Baca Juga:

Tak Pernah Diajak Musyawarah, DPRD DKI Bakal Buat Perda PSBB

"Sementara sanksi dalam sistem hukum di Indonesia itu yang bisa menyalurkan sanksi kuat adalah undang-undang, perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang), atau perda," kata Trubus kepada wartawan yang dikutip di Jakarta, Senin (21/9).

Menurut dia, PSBB di bawah payung hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 mengandung konsekuensi hukum yang tegas melalui perda.

Namun, Trubus menyebut banyak kepala daerah tak mau repot menerbitkan perda. Pasalnya, peraturan kepala daerah seperti pergub dan peraturan bupati (perbup) lebih cepat diterbitkan.

"Tetapi persoalannya ketika di dalamnya mengandung sanksi. Itu tentu jadi lemah, enggak bisa dianggap sebagai sebuah aturan yang terus menerus," kata dia.

Penertiban area kantin yang menyediakan makan di tempat di kawasan Cakung, Jakarta, Selasa (15/9/2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.
Penertiban area kantin yang menyediakan makan di tempat di kawasan Cakung, Jakarta, Selasa (15/9/2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.

Selain itu, pengetatan kembali, berdampak pada ekonomi warga.

"Daya beli masyarakat atau konsumsi rumah tangga dalam kondisi yang merosot tajam, terutama untuk menengah ke bawah. Kedua, banyak terjadi PHK,” kata dia.

Trubus mengatakan, pengetatan aktivitas sosial-ekonomi bukan solusi yang baik. Alasannya, semua wilayah Jakarta, termasuk daerah penyangga, sudah zona merah penularan COVID-19.

Menurut dia, yang terpenting adalah pengawasan terhadap protokol kesehatan.

"Kedua, penegakan hukum. Yang melanggar diberi sanksi tegas," kata dia.

Baca Juga:

Imbas PSBB, Kunjungan Wisatawan ke Cianjur Merosot Tajam

Trubus menjelaskan, usaha Anies dalam menekan angka penularan COVID-19 masih setengah hati.

Termasuk, kata dia, kegiatan penghormatan terakhir kepada Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah yang wafat karena COVIS-19 di Balai Kota pada Rabu (16/9).

"Masyarakat kecil di bawah dikejar-kejar, tapi elite-elitenya enggak. Jadi menurut saya, kalau kita berharap untuk memutuskan mata rantai, saya kira impossible," tutur Trubus. (Knu)

Baca Juga:

Jakarta PSBB Lagi, Daihatsu Batasi Karyawannya Kerja di Kantor

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 HUT ke-20 Pasoepati, Persis Solo Adakan Uji Coba dengan Persib Bandung
Olahraga
HUT ke-20 Pasoepati, Persis Solo Adakan Uji Coba dengan Persib Bandung

"Kami berharap dengan uji coba ini bisa menambah pengalaman bagi tim Persis Solo yang saat ini sedang berjuang di Liga 2," ujar Sengkut, Kamis (6/2).

e-Tilang Resmi Diterapkan di Surabaya
Indonesia
e-Tilang Resmi Diterapkan di Surabaya

Tri Rismaharini menegaskan kesiapan kota yang dipimpinnya untuk menerapkan program tersebut

Polisi Awasi Ketat Protokol Kesehatan di Masjid dan Lokasi Penyembelihan Hewan Kurban
Indonesia
Polisi Awasi Ketat Protokol Kesehatan di Masjid dan Lokasi Penyembelihan Hewan Kurban

Petugas memastikan para jamaah mematuhi protokol kesehatan di tengah ancaman COVID-19.

Pandemi COVID-19, Sabun Cuci Indonesia Dicari Warga Filipina
Indonesia
Pandemi COVID-19, Sabun Cuci Indonesia Dicari Warga Filipina

Pangsa pasar produk sabun cuci Indonesia ke Filipina pada akuartal I 2020 sebesar 31,64 persen. Sementara nilai ekspornya di kuartal yang sama mencapai 9,3 juta dolar AS

Mahfud MD Jelaskan Arti Diplomasi Lunak ke Muslim Uighur
Indonesia
Mahfud MD Jelaskan Arti Diplomasi Lunak ke Muslim Uighur

Diplomasi lunak yang dimaksud ialah pemerintah tidak ikut campur secara langsung dalam masalah muslim Uighur di Xinjiang.

Buruh Long March, Ruas Jalan di Tangerang Macet
Foto
Buruh Long March, Ruas Jalan di Tangerang Macet

Ratusan buruh melakukan long march menuju pintu tol Bitung, Tangerang menuntut dicabutnya pengesahan omnibus law undang-undang Cipta Kerja di jalan Gatot Subroto, Kota Tangerang, Banten

Polisi Temukan Lubang Seperti Terowongan, Diduga Tempat Merakit Bom
Indonesia
Polisi Temukan Lubang Seperti Terowongan, Diduga Tempat Merakit Bom

Polisi yang menemukan ini kemudian memasang garis polisi

Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru di Sekolah Butuh Biaya Besar
Indonesia
Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru di Sekolah Butuh Biaya Besar

Data dari survei KPAI yang melibatkan 6.729 sekolah juga menunjukkan, infrastruktur pendukung budaya bersih dan sehat di satuan pendidikan, baik sekolah maupun madrasah, masih minim.

Lolos Verifikasi, Pasangan Bajo Tantang Gibran di Pilwakot Solo
Indonesia
Lolos Verifikasi, Pasangan Bajo Tantang Gibran di Pilwakot Solo

Dengan demikian Bajo berhak mendaftar sebagai cawali dan cawawali di Pilwakot Solo 2020 pada tanggal 4-6 September untuk melawan pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa dari PDIP.

Alasan PDIP Masih Rahasiakan Jagoannya di Pilkada Surabaya
Indonesia
Alasan PDIP Masih Rahasiakan Jagoannya di Pilkada Surabaya

Kader diminta tegak lurus terhadap keputusan partai tidak hanya berlaku di Pilkada Kota Surabaya.