Pergerakan Perjalanan ke Kantor Menurun Saat PPKM Darurat Petugas Kepolisian Polda Metro Jaya melakukan pembatasan mobilitas dari arah Tangerang menuju Jakarta saat hari pertama pelaksanaan PPKM Darurat di wilayah Kalideres, Jakarta, Sabtu, (3/7). Foto: MP/R

Merahputih.com - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang diterapkan rupanya belum total meredam mobilitas warga.

Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Dedy Permadi mengatakan, pada pekan lalu berdasarkan laporan mobilitas masyarakat dari Google, rata-rata pergerakan perjalanan ke kantor menurun di kisaran 30 persen. Sedangkan perjalanan dengan kendaraan umum menurun di kisaran 40 persen.

Baca Juga

Pemerintah Klaim Tidak Biarkan Rakyat Kelaparan Selama PPKM Darurat

Hasil ini menurutnya masih perlu terus dioptimalkan hingga terjadi penurunan mobilitas masyarakat sampai 50 persen.

“Tak cukup dengan 30 persen seperti di awal tahun saat kita menekan lonjakan kasus akibat libur Natal dan Tahun Baru,” kata Dedy Permadi dalam keterangan pers harian PPKM Darurat, Senin (12/7).

Petugas Kepolisian Polda Metro Jaya melakukan pembatasan mobilitas dari arah Tangerang menuju Jakarta saat hari pertama pelaksanaan PPKM Darurat di wilayah Kalideres, Jakarta, Sabtu, (3/7/2021). Presiden Joko Widodo menetapkan PPKM Darurat untuk pulau Jawa dan Bali mulai 3-20 Juli 2021. Hampir seluruh kendaraan diwajibkan putar balik, kecuali kendaraan ekpedisi barang, farmasi, tenaga medis, dan ojek online. Merahputih.com / Rizki Fitrianto
Petugas Kepolisian Polda Metro Jaya melakukan pembatasan mobilitas dari arah Tangerang menuju Jakarta saat hari pertama pelaksanaan PPKM Darurat di wilayah Kalideres, Jakarta, Sabtu, (3/7/2021). Presiden Joko Widodo menetapkan PPKM Darurat untuk pulau Jawa dan Bali mulai 3-20 Juli 2021. Hampir seluruh kendaraan diwajibkan putar balik, kecuali kendaraan ekpedisi barang, farmasi, tenaga medis, dan ojek online. Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Dalam pelaksanaan PPKM darurat, target utamanya adalah menekan laju penularan COVID-19 yakni dengan menurunkan kasus sampai dengan 10 ribu kasus per hari di Agustus 2021.

Pemerintah tetap mempertahankan angka testing dan tracing yang tinggi, yaitu empat kali lipat dibandingkan dengan masa sebelum PPKM darurat.

"Ini dilakukan agar kita tetap mendapatkan angka konkrit, di mana kasus harian yang menurun betul-betul berarti bahwa penularan di tengah masyarakat memang menurun,” tegas Dody.

Baca Juga

Luhut: Capaian Penurunan Mobilitas Warga PPKM Darurat Meleset dari Target

Dody juga meminta kepala daerah agar dapat menelaah kembali Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang target testing tiap kabupaten/kota yang masuk dalam PPKM darurat.

Koordinator PPKM darurat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meminta pemerintah daerah dapat terus mengejar target tersebut. "Salah satunya untuk memastikan bahwa PPKM darurat bisa berakhir tanggal 20 Juli 2021,” kata Dody. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
ASN Protes Tunjangannya Dipotong, Gibran: Sudah Saya Selesaikan
Indonesia
ASN Protes Tunjangannya Dipotong, Gibran: Sudah Saya Selesaikan

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengumpulkan semua aparatur sipil negara (ASN) di Balai Kota Solo, Senin (30/8).

SBY Jalani Operasi 2 Jam 15 Menit, AHY Sampaikan Kabar Gembira
Indonesia
SBY Jalani Operasi 2 Jam 15 Menit, AHY Sampaikan Kabar Gembira

AHY, Edhie Baskoro, Anisa Pohan dan Aliya Rajasa berkesempatan untuk mendampingi SBY

Eks Direktur KPK Sebut Respons Dewas Perkuat Dugaan Pelanggaran Hukum Lili Pintauli
Indonesia
Eks Direktur KPK Sebut Respons Dewas Perkuat Dugaan Pelanggaran Hukum Lili Pintauli

Dewas KPK menolak permintaan Novel Baswedan cs melaporkan dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Tim Pemburu Vaksin Dikerahkan Ajak Warga Mau Ikut Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Tim Pemburu Vaksin Dikerahkan Ajak Warga Mau Ikut Vaksinasi COVID-19

Program Tim Pemburu Vaksin ditujukan untuk percepatan pencapaian Herd Immunity. Targetnya, sampai tanggal 17 Agustus sebanyak 80 persen dari jumlah masyarakat.

Tahan Imbang Thailand, Timnas Indonesia Gagal Angkat Piala AFF 2020
Indonesia
Tahan Imbang Thailand, Timnas Indonesia Gagal Angkat Piala AFF 2020

Ini merupakan keenam kalinya Indonesia gagal di Piala AFF

KPK Bakal Konfirmasi Bukti Kasus Suap Laporan Keuangan Pemkab Bogor ke Ade Yasin
Indonesia
KPK Bakal Konfirmasi Bukti Kasus Suap Laporan Keuangan Pemkab Bogor ke Ade Yasin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati nonaktif Bogor, Ade Yasin bersama dua tersangka lain dalam penyidikan kasus pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun anggaran 2021.

Kenaikan Kasus COVID-19 Pasca-Libur Lebaran Capai 381 Persen
Indonesia
Kenaikan Kasus COVID-19 Pasca-Libur Lebaran Capai 381 Persen

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menyebut lonjakan kasus positif pasca-periode libur Idulfitri menunjukkan kenaikan hingga 381 persen.

Oknum Polisi yang Diduga Jual Senjata ke KKB Terancam Hukuman Mati
Indonesia
Oknum Polisi yang Diduga Jual Senjata ke KKB Terancam Hukuman Mati

Menurut Poengky, tindakan kedua oknum polisi tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Berdasarkan Undang-Undang tersebut tindakan kedua orang tersebut dapat dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup.

Legislator PKS Desak Pertamina Atasi Kelangkaan Solar
Indonesia
Legislator PKS Desak Pertamina Atasi Kelangkaan Solar

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendesak PT Pertamina (Persero) mengatasi kelangkaan bahan bakar solar bersubsidi yang terjadi di berbagai daerah.

Kasus Suap Bupati PPU, Sekjen DPC Demokrat Mangkir dari Panggilan KPK
Indonesia
Kasus Suap Bupati PPU, Sekjen DPC Demokrat Mangkir dari Panggilan KPK

Aco sedianya bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).