Pergerakan Orang di Kawasan Jabodetabek Bisa Tanpa SIKM Pemeriksaan kendaraan yang akan masuk ke wilayah DKI Jakarta di kawasan perbatasan Bekasi-Karawang, Jawa Barat, Jumat (29/5). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww

Merahputih.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan pergerakan orang di antara kawasan aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) bisa tanpa menggunakan surat izin keluar masuk (SIKM) seperti tahun sebelumnya.

"Dalam kawasan aglomerasi itu tidak diperlukan SIKM," kata Syafrin di Balai Kota Jakarta, Senin (19/4).

Baca Juga:

Mudik Dilarang, Pemprov DKI Berlakukan Kembali SIKM?

Para pelaju di kawasan Jabodetabek masih dapat bepergian seperti biasa di tengah masa Larangan Mudik Lebaran 2021 mulai 6 hingga 17 Mei 2021 tanpa melampirkan prasyarat perjalanan SIKM tersebut.

SIKM mengacu pada Surat Edaran Satgas Nasional Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tetap berlaku bagi pelaku perjalanan yang masuk atau keluar daerah Jabodetabek.

"Yang dari luar Jabodetabek masuk Jabodetabek itu akan diperlukan SIKM," katanya.

Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo. (Foto: MP/Asropih)
Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo. (Foto: MP/Asropih)

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan bahwa kebijakan SIKM Jakarta menyusul larangan mudik Lebaran 2021, masih dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

"Kebijakan mengenai pengaturan mudik itu akan terintegrasi karena tidak bisa hanya diatur per wilayah saja harus terintegrasi secara nasional. Oleh karena itu, kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat," kata Anies.

Baca Juga:

Wagub DKI Tegaskan Pemberlakukan Kembali SIKM Ada di Tangan Anies

Dengan demikian, arah kebijakan SIKM Jakarta atau larangan mudik di Ibu Kota bakal mengikuti regulasi dari pemerintah pusat.

"Nanti akan dilaksanakan sama-sama karena tidak mungkin bisa dilakukan hanya sendiri saja," tuturnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
TPS Ditutup, Biden Unggul Sementara dari Trump
Dunia
TPS Ditutup, Biden Unggul Sementara dari Trump

Pada pemilu kali ini, perhitungan suara diprediksi bakal lebih lama, karena lebih banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya menggunakan pos.

Antrean Kebutuhan Plasma Konvalesen Capai 800 Antrean Per Hari
Indonesia
Antrean Kebutuhan Plasma Konvalesen Capai 800 Antrean Per Hari

Donor plasma konvalesen adalah salah satu pilihan terapi untuk mempercepat penyembuhan pasien COVID-19.

Miliki KIP Kuliah, Peserta SBMPTN Dilarang Bayar Uang Daftar
Indonesia
Miliki KIP Kuliah, Peserta SBMPTN Dilarang Bayar Uang Daftar

Jika sudah telanjur membayar biaya pendaftaran, maka biaya pendaftaran tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.

Polda Metro Bakal Proses Hukum Korlap Aksi 1812
Indonesia
Polda Metro Bakal Proses Hukum Korlap Aksi 1812

Sebab, dalam aksi demo itu, ditemukan massa yang membawa senjata tajam, ganja, hingga melakukan pembacokan pada anggota yang bertugas di lapangan.

Kejar Pertumbuhan 7 Persen, Tito Ingatkan APBD Digunakan Buat Belanja Produktif
Indonesia
Kejar Pertumbuhan 7 Persen, Tito Ingatkan APBD Digunakan Buat Belanja Produktif

Mendagri terus mendorong agar pemerintah daerah mempercepat eksekusi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang menjadi bagian dari program nasional untuk mengendalikan pandemi.

Puan Klaim DPR Konsisten Perjuangkan Kepentingan Buruh
Indonesia
Puan Klaim DPR Konsisten Perjuangkan Kepentingan Buruh

"Komitmen DPR RI untuk konsisten memperjuangkan kepentingan buruh. Kami ingin perekonomian Indonesia bangkit dan para pekerja Indonesia sejahtera,” kata Puan

17 Kapal Sitaan TPPU Kasus PT Asabri Dilelang, Ini Kisaran Harganya
Indonesia
17 Kapal Sitaan TPPU Kasus PT Asabri Dilelang, Ini Kisaran Harganya

Hingga kini nilai sementara aset sitaan para tersangka baru mencapai Rp14 triliun

PBNU Terus Pantau Uji Klinis Vaksin COVID-19 di Bandung
Indonesia
PBNU Terus Pantau Uji Klinis Vaksin COVID-19 di Bandung

Hasil uji klinis tahap 3 masih membutuhkan waktu untuk sampai ke masyarakat.

Penanganan Banjir di Jakarta Diklaim Bakal Bisa Dirasakan Warga 3 Tahun ke Depan
Indonesia
Penanganan Banjir di Jakarta Diklaim Bakal Bisa Dirasakan Warga 3 Tahun ke Depan

Pemprov serius mengatasi banjir pada tahun 2021 dengan memproyeksikan anggaran sebesar Rp4,05 triliun

Jadi Perantara Suap Djoko Tjandra, Andi Irfan Jaya Divonis 6 Tahun Penjara
Indonesia
Jadi Perantara Suap Djoko Tjandra, Andi Irfan Jaya Divonis 6 Tahun Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap Andi Irfan Jaya.