Perdalam TWK Pegawai KPK, Komnas HAM Panggil BAIS, BIN dan BNPT KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melayangkan surat pemanggilan kepada Badan Intelijen Strategis (BAIS), Badan Intelijen Negara (BIN), dan pendalaman ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Kami mohon kepada semua pihak untuk datang ke Komnas HAM agar semakin terang informasi dan peristiwanya serta semakin jelas duduk persoalannya," kata anggota Komnas HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Selasa (23/6).

Baca Juga:

Kepala BKN: Data Hasil TWK Pegawai KPK Ada di Dinas Psikologi AD dan BNPT

Ia menegaskan, keterangan dari pihak yang dipanggil Komnas HAM dinantikan masyarakat luas. Informasi dan keterangan tersebut akan memudahkan Komnas HAM dalam mengeluarkan rekomendasi.

Setelah pemeriksaan atau meminta keterangan dari pihak terkait, pekan depan Komnas HAM menjadwalkan pemanggilan para ahli yang memiliki latar belakang keilmuan tentang hukum, psikologi, dan nilai-nilai kebangsaan.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana yang dimintai keterangan oleh Komnas HAM memberikan sejumlah keterangan salah satunya mengenai pendidikan dan pelatihan (diklat) bela negara untuk 24 pegawai yang tidak memenuhi syarat.

Ia menegaskan, dalam undang-undangnya diklat bela negara ada di bawah Kementerian Pertahanan. KPK sendiri telah menyurati Kementerian Pertahanan untuk pelaksanaannya.

Pegawai KPK.(Foto: Antara)
Pegawai KPK.(Foto: Antara)

"Diklat bela negara itu macam-macam mulai dari kurikulum dan jangka waktu," ujarnya.

Saat ini rencana diklat bela negara bagi 24 pegawai KPK masih dibahas. Terkait kebijakan apa yang akan diambil, instansi terkait masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Pertahanan.

BKN, kata ia, hanya menerima hasil dari diklat tersebut. Misalnya ada sekian orang yang bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) kemudian akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Jadi BKN tidak memutuskan yang lulus atau tidak," ujarnya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Kepala BKN Klaim Ide TWK Lahir dari Diskusi Bersama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Uji Klinis Ivermectin Dilakukan di 8 Rumah Sakit
Indonesia
Uji Klinis Ivermectin Dilakukan di 8 Rumah Sakit

Rencananya uji klinis ini akan dilakukan di delapan rumah sakit.

Pemkot Bandung Bakal Adopsi Teknologi Pengolahan Sampah TPA Manggar
Indonesia
Pemkot Bandung Bakal Adopsi Teknologi Pengolahan Sampah TPA Manggar

Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, dan rombongan Pemkot dan DPRD Bandung, tertarik mengadopsi TPA Manggar.

[HOAKS atau FAKTA]: Kriteria Baru dari WHO, 65 Tahun ke Bawah Masuk Kategori Usia Muda
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kriteria Baru dari WHO, 65 Tahun ke Bawah Masuk Kategori Usia Muda

Beredar sebuah informasi di media sosial yang mengklaim Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengeluarkan kriteria kelompok usia terbaru.

Dinyatakan Positif COVID-19, Gibran: Pelayanan Publik Tetap Berjalan 24 Jam
Indonesia
Dinyatakan Positif COVID-19, Gibran: Pelayanan Publik Tetap Berjalan 24 Jam

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terpapar COVID-19 berstatus OTG dan jalani isolasi mandiri (isoman) di Rumah Dinas (Rumdin) Loji Gandrung.

Pakar Hukum sebut Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Korban Peredaran Narkoba
Indonesia
Pakar Hukum sebut Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Korban Peredaran Narkoba

"Sebab, mereka [Nia dan Ardi] itu adalah korban dari peredaran narkoba ini," ujar Mudzakir

Eks Koruptor Emir Moeis Ditunjuk Jadi Komisaris Anak Usaha BUMN
Indonesia
Eks Koruptor Emir Moeis Ditunjuk Jadi Komisaris Anak Usaha BUMN

Eks narapidana kasus korupsi Emir Moeis ditunjuk menjadi komisaris PT Pupuk Iskandar Muda. Pupuk Iskandar adalah anak usaha dari BUMN PT Pupuk Indonesia (Persero).

AHY Minta Insan Pers Tetap Jadi Mitra Partai Politik
Indonesia
AHY Minta Insan Pers Tetap Jadi Mitra Partai Politik

Bagi Partai Demokrat, pers tidak saja berperan sebagai penggerak demokrasi

Azis Syamsuddin Terima Putusan Hakim dan Tak Ajukan Banding
Indonesia
Azis Syamsuddin Terima Putusan Hakim dan Tak Ajukan Banding

Hakim menyatakan Azis Syamsuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyuap mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju serta advokat Maskur Husain sebanyak Rp 3,099 miliar dan USD36 ribu.

Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Korupsi Tanah Munjul
Indonesia
Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK Terkait Kasus Korupsi Tanah Munjul

Anies berharap, keterangannya bisa membantu KPK membongkar kasus ini dansiap memberikan semua informasi yang dibutuhkan penyidik.

Rekonstruksi Polisi Temukan Momen Terjadinya Tabrakan Dua Bus TransJakarta
Indonesia
Rekonstruksi Polisi Temukan Momen Terjadinya Tabrakan Dua Bus TransJakarta

Jadi terjadi memang saat bus sedang ambil penumpang