Percepat Vaksinasi COVID-19, Pemprov DKI Kolaborasi dengan Kementerian BUMN Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait program vaksinasi COVID-19. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait program vaksinasi COVID-19. Kerja sama ini dilakukan untuk percepatan proses vaksinasi di ibu kota.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, kegiatan vaksinasi COVID-19 memang perlu dipercepat. Hal ini bertujuan agar warga DKI khususnya lansia, terfasilitasi dalam mendapatkan haknya untuk divaksin.

"Bagi yang belum melakukan vaksinasi, mulai menata diri agar bisa bersiap untuk ikut vaksinasi ini. Kita berharap nantinya ini menjadi salah satu model yang bisa dilakukan di berbagai tempat yang lain," ujar Anies di Jakarta, Senin (8/3).

Baca Juga:

300 PNS Pemkot Jakpus Disuntik Vaksin COVID-19

Menteri BUMN Erick Thohir menuturkan, pihaknya mendapatkan penugasan untuk menguatkan kolaborasi antara Pemprov DKI dan Kementerian Kesehatan.

Erick juga menjelaskan, pihaknya mempunyai target per hari sebanyak 5.000 vaksinasi dan akan dijalankan untuk empat bulan ke depan.

Petugas kesehatan melayani warga lansia menjalani vaksinasi COVID-19 di ruang kelas Taman Kanak-Kanak Al Muhazirin, Pondok Kopi, Jakarta Timur, Senin (8/3/2021). (ANTARA/Andi Firdaus).
Petugas kesehatan melayani warga lansia menjalani vaksinasi COVID-19 di ruang kelas Taman Kanak-Kanak Al Muhazirin, Pondok Kopi, Jakarta Timur, Senin (8/3/2021). (ANTARA/Andi Firdaus).

"Kalau di DKI prosesnya berjalan sesuai rencana, nanti akan kita kembangkan juga di daerah lainnya. Kita akan lihat perkembangannya selama satu-dua minggu ini. Jika operasionalnya baik, akan direncanakan di kota lainnya," terang Erick.

Baca Juga:

Ribuan Purnawirawan Polri Divaksinasi COVID-19

Adapun hingga saat ini, program vaksinasi nasional sudah memasuki tahap kedua yang diperuntukkan bagi pekerja publik antara lain awak media, pedagang pasar, lansia, guru, atlet, PNS. (Asp)

Baca Juga:

Gubernur dan Wagub Sumatra Barat Divaksin COVID-19

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Masih Legalkan Hukuman Mati, Harlah Pancasila Dianggap Hanya Pepesan Kosong
Indonesia
Masih Legalkan Hukuman Mati, Harlah Pancasila Dianggap Hanya Pepesan Kosong

"Selama hukuman mati masih menjadi satu bentuk sanksi dalam hukum pidana kita, maka Indonesia masih jauh dari cita-cita luhur pendiri bangsa yang terkandung dalam Pancasila," ungkap ICJR

Ekspor Makanan Halal Indonesia Bisa Rajai Dunia
Indonesia
Ekspor Makanan Halal Indonesia Bisa Rajai Dunia

Pemerintah memberikan insentif fiskal yang dapat digunakan untuk mendorong investasi dan ekspor produk halal.

Update COVID-19 Selasa (2/6): 27.549 Kasus Positif, 7.935 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Selasa (2/6): 27.549 Kasus Positif, 7.935 Sembuh

"Penambahan pada pasien positif sebanyak 609 kasus," kata Juru Bicara Pemerintah khusus penanganan COVID-19, Achmad Yurianto

Belasan Sumur Warga Klaten Amblas, ESDM Jateng Pastikan Tidak Ada Kaitan dengan Merapi
Indonesia
Belasan Sumur Warga Klaten Amblas, ESDM Jateng Pastikan Tidak Ada Kaitan dengan Merapi

Belasan sumur milik warga di Desa Jungkare, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah tiba-tiba amblas dalam waktu berdekatan.

KPK Periksa 2 Pejabat KKP Terkait Kasus Suap Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Periksa 2 Pejabat KKP Terkait Kasus Suap Edhy Prabowo

“Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka EP (Edhy Prabowo),” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri

KSPI Ajukan Legislative Review UU Ciptaker ke DPR
Indonesia
KSPI Ajukan Legislative Review UU Ciptaker ke DPR

Permohonan Legislative Review ini dilakukan KSPI untuk menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin (5/10) lalu.

Jokowi Rilis Daftar Defisit Bahan Pokok, Terparah Gula dan Bawang Putih
Indonesia
Jokowi Rilis Daftar Defisit Bahan Pokok, Terparah Gula dan Bawang Putih

Stok gula pasir dan bawang putih mengalami defisit di paling banyak provinsi

Kakorlantas Tarik Ucapan Bolehkan Mudik Sebelum Tanggal 6 Mei
Indonesia
Kakorlantas Tarik Ucapan Bolehkan Mudik Sebelum Tanggal 6 Mei

Korlantas menyiapkan 333 titik penyekatan di sejumlah jalur seperti jalan tol, jalur arteri, jalan utama, hingga jalan tikus. Penyekatan dimulai dari tanggal 6-17 Mei 2021.

Begini Komentar Kuasa Hukum Djoko Tjandra Soal Penangkapan jika Hadir di Sidang PK
Indonesia
Begini Komentar Kuasa Hukum Djoko Tjandra Soal Penangkapan jika Hadir di Sidang PK

Tim kuasa hukum tengah berusaha membela PK kasus korupsi Djoko Tjandra itu.

Menko PMK Berharap Rumah Ibadah Jadi Contoh Terapkan Protokol Kesehatan
Indonesia
Menko PMK Berharap Rumah Ibadah Jadi Contoh Terapkan Protokol Kesehatan

Pemerintah telah mengaturnya dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 tahun 2020 Tentang Panduan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah