Percepat RUU IKN, Panja Bikin Tim Perumus Gagasan rencana dan kriteria disain ibu kota negara. (ANTARA/Paparan Kementerian PUPR/am/h-fdh)

MerahPutih.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas, terus dikebut pembahasannya oleh DPR dan Pemerintah.

Hingga Rabu (15/12) malam, Panja RUU IKN masih membahas 34 daftar inventaris masalah (DIM) dari target 277 DIM yang menjadi usulan Pemerintah. Rincian DIM itu, yakni 35 DIM tetap, 224 yang substansial, dan 18 DIM yang bersifat redaksional.

Baca Juga:

Legislator PKS Minta Pembahasan RUU IKN Ditunda

"Disepakati dibawa ke timus, dengan catatan kalau belum selesai pembahasan di timus untuk hal-hal yang substansi, akan dibawa kembali ke panja," kata Wakil Ketua Pansus RUU IKN Saan Mustopa dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU IKN, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu malam.

Sebanyak tujuh fraksi dan perwakilan DPD RI setuju pembahasan dilakukan di tim perumus. Sementara dua fraksi yakni Partai Demokrat dan PKS tidak menyetujui pembahasan di tim perumus, tetapi tetap di panitia kerja.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 158 ayat (4), jumlah tim panitia perumus maksimal dua pertiga dari anggota panitia kerja.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) Saan Mustopa. ANTARA/Abdu Faisal
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) Saan Mustopa. ANTARA/Abdu Faisal

Ketua Panja Ahmad Doli Kurnia menyarankan, jumlah anggota tim perumus sebanyak 11 orang, dengan pembagian sembilan orang perwakilan fraksi ditambah dua orang tambahan dari unsur pimpinan panja, yakni Junimart Girsang dari Fraksi PDI Perjuangan dan Saan Mustopa dari Fraksi NasDem.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) Saan Mustopa menegaskan, DPR dan Pemerintah ingin menghasilkan Undang-Undang IKN yang berkualitas.

"Kami ingin menghasilkan UU IKN yang berkualitas dan tentu tidak mudah untuk digugat oleh orang lain," kata Saan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU IKN, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu.

Rapat Panja RUU IKN masih membahas persoalan terkait frasa pemerintahan daerah khusus IKN dan frasa kewenangan otorita. Pimpinan telah mengirimkan poin-poin penting terkait pembahasan itu kepada pimpinan fraksi.

"Itu berpengaruh pada pembahasan DIM yang lain, mana yang substansi bisa dibahas di panja dan yang tidak substansi bisa diserahkan untuk dibahas di tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin)," ujar Saan. (Pon)

Baca Juga:

Pansus Targetkan RUU IKN Disahkan Awal Tahun Depan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Investigasi Hepatitis Akut, Satu Kasus Miliki Penyakit Penyerta
Indonesia
Investigasi Hepatitis Akut, Satu Kasus Miliki Penyakit Penyerta

Kemenkes dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan investigasi kontak untuk mengetahui faktor risiko terhadap tiga kasus hepatitis akut pada anak.

[Hoaks atau Fakta]: Pesawat Dilarang Terbang di Atas Ka'bah Karena Pusat Bumi
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Pesawat Dilarang Terbang di Atas Ka'bah Karena Pusat Bumi

eori adanya gelombang magnet di atas Ka’bah belum bisa dibuktikan. Bahkan, rumor tersebut ditepis oleh seorang pilot sekaligus pengamat penerbangan Arab Saudi, Hasan Al-Ghamidi.

Indonesia Terima Bantuan Penanganan COVID-19 dari Turki Senilai Rp 100 Miliar
Indonesia
Indonesia Terima Bantuan Penanganan COVID-19 dari Turki Senilai Rp 100 Miliar

Bantuan tersebut terdiri dari 50 set ventilator dan 600.000 box obat-obatan senilai lebih dari Rp 100 miliar.

Besok Pimpinan DPR Gelar Rapim Tentukan AKD RUU TPKS
Indonesia
Besok Pimpinan DPR Gelar Rapim Tentukan AKD RUU TPKS

Mekanisme penentuan AKD guna membahas RUU TPKS harus melalui Rapim dan Bamus sebelum dibawa ke rapat paripurna.

[HOAKS atau FAKTA]: Ratusan Bus di Bakauheni Menuju Jakarta Diputar Balik
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ratusan Bus di Bakauheni Menuju Jakarta Diputar Balik

Akun Twitter @KotakPandora5 mengunggah video yang memperlihatkan ratusan bus yang menuju Jakarta diputarbalikkan secara paksa oleh polisi di Pelabuhan Bakauheni.

Pansus Ciptaker Sebut Mekanisme Perubahan UU Cipta Kerja Perlu Diantisipasi
Indonesia
Pansus Ciptaker Sebut Mekanisme Perubahan UU Cipta Kerja Perlu Diantisipasi

Dampaknya banyak draft peraturan yang sudah ditinggal ditetapkan maka terhenti

Harapan Fraksi Partai Demokrat Terkait Pembahasan RUU HKPD
Indonesia
Harapan Fraksi Partai Demokrat Terkait Pembahasan RUU HKPD

FPD memahami bahwa kebijakan skema opsen pajak daerah untuk meningkatkan pemasukan pajak juga akan berksekuensi pada bertambahnya beban pajak bagi masyarakat

Banting Mahasiswa, Bripka NP Dibui 21 Hari dan Penundaan Kenaikan Pangkat
Indonesia
Banting Mahasiswa, Bripka NP Dibui 21 Hari dan Penundaan Kenaikan Pangkat

Brigadir Kepala (Bripka) NP, anggota polri yang membanting mahasiswa saat demo di Tangerang

Sempat Ditunda Gara-Gara JPU Sakit, Jerinx SID Jalani Sidang Tuntutan
Indonesia
Sempat Ditunda Gara-Gara JPU Sakit, Jerinx SID Jalani Sidang Tuntutan

Sidang tuntutan Jerinx dengan jenis perkara Informasi dan Transaksi Elektronik itu digelar di Ruang Muhammad Hatta Ali.

Elite Demokrat Sebut Pandangan Bahlil Soal Penundaan Pilpres Sesat
Indonesia
Elite Demokrat Sebut Pandangan Bahlil Soal Penundaan Pilpres Sesat

Kalau ada yang berpandangan di luar konstitusi berarti dia adalah merusak demokrasi