Percepat Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Integrasikan Data Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah akan mengintegrasikan data penduduk miskin dari Badan Pusat Statistik (BPS), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, dimana pemerintah sedang mempersiapkan pengintegrasian data kemiskinan untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Baca Juga:

Wapres Ma'ruf Amin Buka Opening Ceremony ASEAN Para Games di Stadion Manahan

"Sehingga semuanya disatukan menjadi satu data yang utuh," kata Wakil Presiden setelah memimpin rapat pleno mengenai implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Dikutip dari Antara, Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pemerintah selama tahun 2022 melakukan survei di 212 kabupaten dan kota.

"Diharapkan itu bisa memenuhi. Baik data yang nanti ada tertinggal, itu masih akan ada validasi lagi, menyusul lagi, karena itu kita libatkan dari pemerintah daerah," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, bahwa pemerintah mengupayakan akurasi data pendukung upaya penanganan kemiskinan.

"Karena itu untuk penanganan kemiskinan ekstrem ini datanya kita gunakan data spesifik, namanya P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem). P3KE ini adalah data yang data final dari triangulasi, pemutakhiran melalui penyortiran data-data yang ada," kata Muhadjir.

Data P3KE antara lain bersumber dari hasil survei BPS, DTKS Kementerian Sosial, data keluarga BKKBN, dan data desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

"Nanti ada tambahan dari Kementerian Kesehatan, dari kementerian di bawah Pak Menko Ekonomi, nanti akan kita kompilasi," katanya.

Baca Juga:

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Tak Ada Unsur Politik dalam Pertemuannya dengan Anies

Pemerintah, menurut dia, akan melakukan pengecekan silang data dari sumber-sumber data yang digunakan untuk memastikan kelompok target program penanganan kemiskinan berdasarkan nama dan alamat.

"Kalau nanti belum ada NIK (nomor induk kependudukan), justru ini menjadi kesempatan untuk mereka (warga dalam kategori) kemiskinan ekstrem ada NIK-nya. Jadi (yang) selama ini tidak dapat bansos kita pastikan (akan) dapat bansos," kata Muhadjir.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2022 mencapai 9,54 persen dari total penduduk, yang jumlahnya 270,20 juta jiwa menurut hasil sensus penduduk tahun 2020.

Sedangkan angka kemiskinan ekstrem, menurut dia, sudah turun menjadi 2,04 persen atau sekitar 5,59 juta orang pada Maret 2022.

Instruksi Presiden No.4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem ditetapkan pada 8 Juni 2022 guna mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Instruksi Presiden tersebut mengamanatkan kepada 22 kementerian, enam lembaga, dan pemerintah daerah untuk menjalankan langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing guna melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Ukuran tingkat kemiskinan ekstrem yang digunakan pemerintah mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu 1,9 dolar AS PPP (purchasing power parity/paritas daya beli) per kapita per hari, di bawah ukuran tingkat kemiskinan yang digunakan BPS sebesar 2,5 dolar AS PPP per kapita per hari. (*)

Baca Juga:

Wapres Ma'ruf Amin Pimpin Pemerintahan sampai 29 Juli 2022

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Ajukan Banding atas Kekalahan Putusan Banjir Mampang
Indonesia
Anies Ajukan Banding atas Kekalahan Putusan Banjir Mampang

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun mengajukan banding pada putusan PTUN Jakarta soal pengerukan Kali Mampang sampai dengan Pondok Jaya.

Kasus COVID-19 Terus Melandai, Warga Jatim Diminta Tetap Patuhi Prokes
Indonesia
Kasus COVID-19 Terus Melandai, Warga Jatim Diminta Tetap Patuhi Prokes

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kini terus fokus mempercepat capaian vaksinasi dan masyarakat diwajibkan terus menjaga protokol kesehatan.

7 Kota di Jatim Alami Hari Tanpa Bayangan
Indonesia
7 Kota di Jatim Alami Hari Tanpa Bayangan

Fenomena alam tersebut dialami Pacitan, Trenggalek, Blitar, Kepanjen Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. Fenomena ini tak terjadi setiap saat. Fenomena tersebut mengartikan bahwa sumbu rotasi Bumi miring 66,6° terhadap ekliptika.

Polda Metro Kejar Pelaku Mirip Abdul Manaf yang Menganiaya Ade Armando
Indonesia
Polda Metro Kejar Pelaku Mirip Abdul Manaf yang Menganiaya Ade Armando

lda Metro Jaya meralat informasi terkait Abdul Manaf yang ternyata bukan sosok tersangka dan terlibat dalam kasus pengeroyokan pegiat media sosial Ade Armando. Hal ini berdasarkan face recognition terbaru dan hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik usai mengamankan Abdul Manaf di Karawang, Jawa Barat.

Situs BSSN Diretas, Anggota Komisi I DPR Sebut Memalukan
Indonesia
Situs BSSN Diretas, Anggota Komisi I DPR Sebut Memalukan

Namanya BSSN seharusnya harus update terhadap perkembagan dunia digital dan dunia siber.

Kejagung Usut Dugaan Korupsi Proyek Satelit Kementerian Pertahanan
Indonesia
Kejagung Usut Dugaan Korupsi Proyek Satelit Kementerian Pertahanan

Kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertahanan terungkap ke publik setelah ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam proyek satelit Kemhan.

PT KAI Dapat Subsidi Rp 3,2 Triliun
Indonesia
PT KAI Dapat Subsidi Rp 3,2 Triliun

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 3,2 Triliun lebih untuk penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO) dan Subsidi Kereta Api Perintis Tahun 2022.

Khidmatnya Ritual Penjamasan Keris dan Tombak Pusaka Sunan Kudus
Indonesia
Khidmatnya Ritual Penjamasan Keris dan Tombak Pusaka Sunan Kudus

Penjamasan dilakukan untuk merawat dan menjaga senjata pusaka Sunan Kudus agar bebas dari karat.

Akun WhatsApp 7 Pegawai Nonaktif KPK Diretas
Indonesia
Akun WhatsApp 7 Pegawai Nonaktif KPK Diretas

Sebanyak tujuh pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami peretasan.

DPRD DKI Jakarta Bentuk Pansus Aset
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Bentuk Pansus Aset

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta resmi membentuk panitia khusus (pansus) aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.