Percakapan WhatsApp Tak Masuk Radar Virtual Police Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan. (ANTARA/Laily Rahmawaty)

MerahPutih.com - Polri memastikan Virtual Police yang dijalankan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim tidak menyadap akun WhatsApp (WA). Polri menilai WA merupakan area private atau ranah pribadi.

"WhatsApp merupakan area private atau ranah pribadi, dan virtual police tidak masuk ke ranah tersebut," ujar Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (17/3).

Baca Juga

Mabes Polri Jawab Isu Virtual Police Kekang Kebebasan Warganet

Ramadhan mengimbau masyarakat agar lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial (medsos). Dengan begitu medsos akan memunculkan sesuatu yang sehat.

Namun, perlu dijaga masyarakat dalam melakukan media sosial. Dalam melakukan menggunakan media sosial harus bijak, sehingga menimbulkan atau memunculkan ruang digital yang sehat dan produktif.

Ramadhan menjelaskan, teguran terhadap pemilik akun WhatsApp terkait konten hanya dilakukan jika ada pengaduan atau laporan yang diterima polisi.

Ilustrasi Virtual Police
Ilustrasi Virtual Police

Polri menerima laporan dari masyarakat dalam bentuk laporan screenshot atau tangkapan layar, misalnya dari salah satu anggota grup yang melaporkan akun yang mem-posting ujaran kebencian SARA.

"Jangan sampai ada anggapan bahwa grup WhatsApp merupakan tujuan dari patroli siber atau virtual police," ujarnya.

Namun, Ramadhan mengingatkan agar masyarakat bijaksana dalam menggunakan berbagai platform media sosial dan layanan perpesanan. Dengan demikian, ruang digital yang sehat dan produktif bisa terwujud.

"Perlu dijaga masyarakat dalam melakukan menggunakan media sosial harus bijak, sehingga menimbulkan atau memunculkan ruang digital yang sehat dan produktif," kata Ramadhan.

Ramadhan mengatakan puluhan akun media sosial sudah mendapatkan teguran dari virtual police. Unggahan-unggahan yang dilaporkan kebanyakan berasal dari Twitter. Disusul dengan Facebook, Instagram, dan WhatsApp.

"Konten yang diajukan peringatan virtual police itu didominasi oleh jenis platform Twitter yang paling banyak," katanya.

Adapun kerja virtual police yaitu memantau aktivitas di media sosial dan akan melaporkan ke atasan jika menemukan unggahan konten yang berpotensi melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Selanjutnya, unggahan konten yang diserahkan oleh petugas akan dimintakan pendapat ke para ahli, seperti ahli pidana, ahli bahasa, dan ahli ITE.

Jika ada potensi tindak pidana, unggahan konten itu akan diserahkan ke Direktur Tindak Pidana Siber atau pejabat yang ditunjuk.

Setelah pejabat setuju, virtual police akan mengirimkan peringatan kepada pemilik akun. (Knu)

Baca Juga

Virtual Police Dikhawatirkan Bias Saat Beri Teguran

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kritikan Ahok Wajib Didengar Menteri BUMN
Indonesia
Kritikan Ahok Wajib Didengar Menteri BUMN

"Jadi narasi dan kritikan Ahok wajib didengar agar menteri BUMN jangan jumawa menganggap dirinya paling bersih dan bebas kepentingan," jelas Ferdy

Jadi Anggota Komunikasi Penanganan COVID-19, Ini Tugas dan Profil Reisa Broto Asmoro
Indonesia
Jadi Anggota Komunikasi Penanganan COVID-19, Ini Tugas dan Profil Reisa Broto Asmoro

Reisa masuk menjadi anggota tim komunikasi Gugus Tugas karena latar belakangnya sebagai dokter, penggiat lawan corona, dan publik figur.

Selandia Baru Cabut Pembatasan
Indonesia
Selandia Baru Cabut Pembatasan

Perdana Menteri Jacinda Ardern mengatakan, pembatasan Auckland akan ditinjau minggu depan.

Update COVID-19 Jumat (14/9): Pasien Positif Tembus 135 Ribu Kasus
Indonesia
Update COVID-19 Jumat (14/9): Pasien Positif Tembus 135 Ribu Kasus

Satgas COVID-19 melaporkan ada 75.527 orang yang berstatus suspek

DPR Desak Jokowi Tutup Tempat Wisata Saat Libur Lebaran
Indonesia
DPR Desak Jokowi Tutup Tempat Wisata Saat Libur Lebaran

Seluruh tempat wisata ditutup penuh selama masa libur lebaran karena pesimis pemerintah memiliki cukup aparat untuk menjaga tempat-tempat wisata.

DPR Puji SKB Menteri Terkait Seragam dan Atribut Sekolah
Indonesia
DPR Puji SKB Menteri Terkait Seragam dan Atribut Sekolah

Azis yang juga politisi Partai Golkar ini berharap, SKB 3 Menteri segera dijalankan di seluruh sekolah yang berada di Indonesia.

Eks Waketum PBNU: Abu Janda Penyusup
Indonesia
Eks Waketum PBNU: Abu Janda Penyusup

Pimpinan Banser telah menegur Abu Janda agar tidak bicara lagi tentang NU atau atas nama Ansor

Tak Dapat Izin, KLB Partai Demokrat Dibubarkan Polisi?
Indonesia
Tak Dapat Izin, KLB Partai Demokrat Dibubarkan Polisi?

KLB tersebut diselenggarakan oleh kubu rival Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono

DPR Nilai PPDB Picu Ketidakadilan
Indonesia
DPR Nilai PPDB Picu Ketidakadilan

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) banyak dikeluhkan sebagian orang tua murid karena menggunakan batas usai.

KJRI Johor Baru Layani Urusan Penerbitan Paspor di Ladang Sawit
Indonesia
KJRI Johor Baru Layani Urusan Penerbitan Paspor di Ladang Sawit

182 orang pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural pulang ke Surabaya, Jawa Tmur, dengan menggunakan pesawat terbang carter Malindo OD355 dari Kuala Lumpur International Airport (KLIA), Sabtu, (27/2).