Perbolehkan Mudik Lebaran 2021, Pemerintah Menuai Kecaman Ilustrasi - Kendaraan pemudik Natal 2020 melintas menuju gerbang Tol Cipali, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Kamis (24/12/2020). ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/rwa/pri.

MerahPutih.com - Langkah pemerintah mempertimbangkan tak melarang mudik Lebaran 2021 menuai kecaman.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani meminta, pemerintah melakukan kajian ulang atas kebijakan tidak adanya pelarangan mudik Lebaran.

Tidak adanya larangan mudik Lebaran menimbulkan kekhawatiran terjadinya lonjakan kasus COVID-19.

Baca Juga:

Mudik Tak dilarang, Sri Sultan Sarankan Jatah Libur Bersama Lebaran Dikurangi

Angka kasus baru COVID-19 di Indonesia masih tinggi, bahkan angka kematiannya jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata dunia.

"Selain itu, pengalaman kita menunjukkan bahwa terjadi lonjakan kasus setiap kali terjadi mobilitas masyarakat pada saat liburan panjang,” kata Netty dalam keterangan media, Kamis (18/3).

Program vaksinasi yang sedang berjalan jangan dijadikan dalih untuk merasa aman dan mengabaikan prokes serta pembatasan mobilitas penduduk.

Apalagi, realisasinya juga masih sangat rendah, yaitu baru sekitar 200 ribu dosis per hari dengan taget pemerintah satu juta dosis.

"Dan saat ini, vaksinasi terkendala soal AstraZeneca yang diduga memiliki efek samping yang buruk sehingga penggunaannya ditunda pemerintah,” terangnya.

Ketua Tim COVID-19 Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan (Foto: antaranews)
Ketua Tim COVID-19 Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Heryawan (Foto: antaranews)

Berdasarkan laporan Satgas Penanganan COVID-19, kasus kematian meningkat 74,80 persen pada periode 22-28 Februari 2021.

Menurut Netty, penyebab tingginya angka kematian COVID-19 erat kaitannya dengan kebijakan testing, tracing dan treatment yang masih lemah.

Ia menuturkan, kebijakan 3T sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan COVID-19 masih lemah. Untuk ukuran Indonesia yang jumlah penduduknya sekitar 270 juta, seharusnya angka testing mencapai 200 – 300 ribu per hari.

Indonesia harus belajar dari pengalaman India yang angka COVID-19-nya turun drastis akibat gencarnya testing yang mereka lakukan.

"Dengan kondisi masih lemahnya kebijakan 3T dan tingginya angka kematian.

"Bagaimana mungkin pemerintah memberi kelonggaran mobilitas masyarakat melalui ketiadaan pelarangan mudik Lebaran,” ujar Netty.

Selain itu, kata Netty, penerapan prokes 3M terlihat semakin mengendur, begitu juga kebijakan PPKM skala mikro yang pelaksanaannya makin tidak jelas.

Baca Juga:

Mudik 2021 Tidak Dilarang, Warga Diminta Bijak

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar mempertimbangkan kembali semua aspek secara komprehensif sebelum memutuskan melarang atau membolehkan mudik Lebaran.

Pertimbangkan kembali semua aspeknya. "Jangan sampai kita menyesal di akhir," jelas dia.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, pemerintah tidak akan melarang masyarakat untuk mudik pada Lebaran 2021.

Perayaan Lebaran tahun ini diperkirakan masih dalam suasana pandemi COVID-19. Sementara itu, Satgas Penanganan COVID-19 pun meminta agar masyarakat secara bijak menyikapi bakal diperbolehkannya mudik tahun ini. (Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Masih Bahas soal Aturan Mudik Lebaran 2021

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BNI dan Perumnas Gelar Akad KPR Massal
KPR
BNI dan Perumnas Gelar Akad KPR Massal

Perumnas merupakan mitra strategis BNI yang mempunyai potensi ketersediaan hunian sebanyak 21.321 unit di seluruh Indonesia

Ditangkap Gagara Narkoba Bersama 11 Anak Buah, Kapolsek Astanaanyar Dicopot
Indonesia
Ditangkap Gagara Narkoba Bersama 11 Anak Buah, Kapolsek Astanaanyar Dicopot

Selain Kapolsek yang dimutasi, Polda Jawa Barat mengamankan 11 polisi yang jadi anak buah Kapolsek.

[HOAKS atau FAKTA]: Seluruh Pemilik E-KTP Bakal Diberi Bantuan Rp 3,5 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Seluruh Pemilik E-KTP Bakal Diberi Bantuan Rp 3,5 Juta

Sebuah akun Facebook bernama Viva Hoshi mengunggah artikel yang berjudul “Bantuan Uang Tunai Rp 3,5 Juta Disalurkan Pemerintah, Syaratnya Cukup Siapkan KTP”.

Warga Nyamar Jadi Pedagang, Wagub Bakal Periksa Vaksinasi di Pasar Tanah Abang
Indonesia
Warga Nyamar Jadi Pedagang, Wagub Bakal Periksa Vaksinasi di Pasar Tanah Abang

Sejumlah pedagang pasar di Tanah Abang mengeluhkan sulitnya mengikuti vaksinasi yang digelar di pasar tersebut.

PKS Ingin Pilkada Aceh Digelar 2022
Indonesia
PKS Ingin Pilkada Aceh Digelar 2022

Menurutnya, KIP Aceh selaku lembaga independen yang berwenang menyelenggarakan Pilkada/Pemilu di Aceh, sudah mempunyai acuan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Wakil Rektor Unhan Tegaskan Connie Rahakundini Bukan Dosen di Institusinya
Indonesia
Wakil Rektor Unhan Tegaskan Connie Rahakundini Bukan Dosen di Institusinya

"Bu Connie bukan dosen analis dari Unhan," kata Wakil Rektor I Bidang Akademik Kemahasiswaan Unhan, Mayjen TNI Jonni Mahroza dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (3/6)

Penyidik Polda Jabar Periksa Rizieq di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya
Indonesia
Penyidik Polda Jabar Periksa Rizieq di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya

Rizieq ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya

Emak-emak Viral Naik Motor Masuk Tol Angke Didenda Rp1,5 Juta
Indonesia
Emak-emak Viral Naik Motor Masuk Tol Angke Didenda Rp1,5 Juta

Seorang emak-emak berinisial B, yang viral masuk tol Angke, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu akhirnya ditangkap polisi.

Perbandingan Kerumunan Rizieq Vs Jokowi Versi Praktisi Hukum
Indonesia
Perbandingan Kerumunan Rizieq Vs Jokowi Versi Praktisi Hukum

Massa yang berkerumum pada saat Presiden Jokowi melintas di sepanjang jalan menuju ke Bendungan Napun Gete, adalah massa spontan

Wagub Uu: Hakulyakin Vaksin COVID-19 Tidak Berdampak Negatif
Indonesia
Wagub Uu: Hakulyakin Vaksin COVID-19 Tidak Berdampak Negatif

Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum menerima suntikan vaksin COVID-19 dosis kedua di lobi Paviliun Parahyangan RSHS Bandung.