Perbedaan Ideologi Ini Buat Pertikaian Politik Berlanjut di Pilpres 2024 Ilustrasi: Layar laptop menampilkan paparan survei terkini bertajuk 15 Capres 2024 Yang Lolos Radar di kantor Lembaga Survei Indonesia (LSI), Jakarta, Selasa (2/7) ANTARA FOTO/Reno Esnir

Merahputih.com - Pengamat politik Denny JA menilai pertikaian politik akan berlanjut hingga kontestasi Pilpres 2024. Seperti saling kritik dan saling menghujat.

Denny menambahkan, perpecahan yang terjadi saat ini belum bisa mereda hingga Pilpres 2024 mendatang.

“Situasi perpecahan yang kita alami kini tidak akan mereda. Sebab dibalik pertikaian politik itu ada perbedaan ideologis ada posisi yang berseberangan dalam bernegara,” kata dia kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/7).

BACA JUGA: Peneliti: Ganjar Pranowo Lebih Besar Kansnya Dibandingkan Puan Maharani di Pilpres 2024

Pendiri Lingkaran Survei Indonesia ini memaparkan empat ideologi yang saat ini masih berkembang di Indonesia. Pertama, ideologi politik reformasi, yang dibawa oleh Presiden Habibie dahulu.

“Paham politik reformasi itu adalah varian demokrasi yang khas Indonesia. Ada kebebasan politik di sana, berbeda dengan orde baru ataupun orde lama. Ada kebebasan ekonomi, semua warganegara punya hak yang sama apapun agamanya,” tuturnya.

Pendiri Lembaga Survei Indonesia (LSI), Denny JA. (Antara/A Rauf Andar Adipati)

Dibandingkan sistem demokrasi di negara-negara barat, lanjut Denny, Indonesia memiliki perbedaan tersendiri dalam membangun demokrasi lantaran adanya kementerian agama.

Pasalnya, di Indonesia agama memiliki peran besar. “Ini ideologi mainstream. PDI Perjuangan ada di sini, juga Golkar, dan kaum minoritas. Dalam Pilpres 2019 mayoritas pendukung ideologi ini ada di kubu Jokowi,” jelasnya.

BACA JUGA: Anies Berharap ETLE Ubah Perilaku Pengendara Lebih Tertib

Yang kedua, ideologi islam politik, paham tersebut menginginkan adanya syariat islam menonjol di kalangan masyarakat. Kemudian yang ketiga, ideologi kembali ke UUD 45 yang asli.

Paham ini tak menyetujui sistem politik ekonomi yang berlaku sekarang. Mereka menganggapnya, secara politik terlalu liberal. Secara ekonomi, terlalu memberikan ruang pada perusahaan asing. (Knu)



Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH