Perantara Suap Djoko Tjandra, Tommy Sumardi Dituntut 1,5 Tahun Penjara Djoko Tjandra (tengah) di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (31/7/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

MerahPutih.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara terhadap pengusaha Tommy Sumardi.

Jaksa meyakini Tommy bersalah menjadi perantara suap antara Djoko Tjandra dengan Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo. Suap itu ditujukan agar nama Djoko Tjandra dihapus dalam red notice Interpol Polri.

Baca Juga:

Djoko Tjandra Bantah Pernah Beri Uang ke Pinangki

"Menghukum Terdakwa Tommy Sumardi dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dng perintah agar Terdakwa tetap ditahan di rutan," kata Jaksa membacakan surat tuntutan, Selasa (15/12).

Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra menjadi saksi untuk terdakwa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11). (Antara/Desca Lidya Natalia)
Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra menjadi saksi untuk terdakwa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11). (Antara/Desca Lidya Natalia)

Tommy Sumardi juga dituntut untuk membayar denda sejumlah Rp100 juta subsider 6 bulan pidana badan. Jaksa juga menuntut agar Tommy Sumardi dinyatakan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator (JC) dalam kasus ini.

Dalam melayangkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal memberatkan, Tommy dinilai tidak mendukung pemberantasan korupsi.

Baca Juga:

Saksi Ungkap Tommy Sumardi Terima Uang 6 Kali dari Djoko Tjandra, Total Rp8,5 M

Sementara untuk yang meringankan,Tommy dinilai mengakui perbuatannya di dalam persidangan. Tommy, lanjut jaksa, juga bukan pelaku utama.

"Terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau Justice Collaborator telah memberikan keterangan atau bukti-bukti yang signifikan dalam mengungkap tindak pidana dan pelaku lainnya," kata jaksa. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Korupsi di Indonesia Sudah Sistemik, Pemicunya Demi Balik Modal Politik
Indonesia
Korupsi di Indonesia Sudah Sistemik, Pemicunya Demi Balik Modal Politik

Korupsi bukan penyakit personal tetapi sudah masalah sistemik

Dapat Dana Talangan Rp3,5 Triliun, PT KAI Wajib Lakukan Terobosan
Indonesia
Dapat Dana Talangan Rp3,5 Triliun, PT KAI Wajib Lakukan Terobosan

Direksi PT KAI, dimintanya membuat satu terobosan dari segi bisnis perkeretaapian. Sebab potensi bisnisnya memang sangat banyak.

Bawaslu Sebut Tren Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Meningkat
Indonesia
Bawaslu Sebut Tren Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Kampanye Meningkat

237 pelanggaran prokes terjadi pada sepuluh hari pertama pelaksanaan kampanye Pilkada 2020

Pasien Sembuh COVID-19 di Mimika Bertambah 218 Orang
Indonesia
Pasien Sembuh COVID-19 di Mimika Bertambah 218 Orang

Jumlah pasien sembuh dari COVID-19 di Kabupaten Mimika, Papua bertambah 218 orang.

69 Pasien di Jawa Timur Pulih dari COVID-19, Tingkat Kesembuhannya Capai 17 Persen!
Indonesia
69 Pasien di Jawa Timur Pulih dari COVID-19, Tingkat Kesembuhannya Capai 17 Persen!

Secara rinci, jumlah pasien sembuh atau terkonversi negatif adalah 35 orang berasal dari Kota Surabaya

Jaksa Sebut Alasan Spontanitas Dua Terdakwa Peneror Novel Baswedan Tidak Berdasar
Indonesia
Jaksa Sebut Alasan Spontanitas Dua Terdakwa Peneror Novel Baswedan Tidak Berdasar

"Alasan spontanitas tidak beralasan, sehingga tidak dapat diterima," kata Jaksa Satria Irawan

BUMN Layanan Publik Rontok Jika Pemerintah Terapkan Lockdown
Indonesia
BUMN Layanan Publik Rontok Jika Pemerintah Terapkan Lockdown

Wacana penerapan lockdown juga harus mempertimbangkan penerimaan sosial dari masyarakat

IPW Kecam Aksi Brutal Anggota Polsek Percut Sei Tuan Aniaya Saksi
Indonesia
IPW Kecam Aksi Brutal Anggota Polsek Percut Sei Tuan Aniaya Saksi

"Kasus ini menunjukkan bahwa Polri masih jauh dari sikap promoter dalam menangani sebuah perkara," jelas Neta.

Jasa Marga Siapkan Teknologi 'Tanpa Tapping' di Pintu Tol
Indonesia
Jasa Marga Siapkan Teknologi 'Tanpa Tapping' di Pintu Tol

Baik di Pulau Jawa maupun di Pulau Bali

Ingat! Luhut Bilang Mudik tidak Dilarang, Tapi...
Indonesia
Ingat! Luhut Bilang Mudik tidak Dilarang, Tapi...

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memastikan bila masih ada masyarakat yang mudik