Perantara Suap Djoko Tjandra, Tommy Sumardi Dituntut 1,5 Tahun Penjara Djoko Tjandra (tengah) di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (31/7/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

MerahPutih.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara terhadap pengusaha Tommy Sumardi.

Jaksa meyakini Tommy bersalah menjadi perantara suap antara Djoko Tjandra dengan Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo. Suap itu ditujukan agar nama Djoko Tjandra dihapus dalam red notice Interpol Polri.

Baca Juga:

Djoko Tjandra Bantah Pernah Beri Uang ke Pinangki

"Menghukum Terdakwa Tommy Sumardi dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dng perintah agar Terdakwa tetap ditahan di rutan," kata Jaksa membacakan surat tuntutan, Selasa (15/12).

Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra menjadi saksi untuk terdakwa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11). (Antara/Desca Lidya Natalia)
Terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra menjadi saksi untuk terdakwa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/11). (Antara/Desca Lidya Natalia)

Tommy Sumardi juga dituntut untuk membayar denda sejumlah Rp100 juta subsider 6 bulan pidana badan. Jaksa juga menuntut agar Tommy Sumardi dinyatakan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator (JC) dalam kasus ini.

Dalam melayangkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal memberatkan, Tommy dinilai tidak mendukung pemberantasan korupsi.

Baca Juga:

Saksi Ungkap Tommy Sumardi Terima Uang 6 Kali dari Djoko Tjandra, Total Rp8,5 M

Sementara untuk yang meringankan,Tommy dinilai mengakui perbuatannya di dalam persidangan. Tommy, lanjut jaksa, juga bukan pelaku utama.

"Terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau Justice Collaborator telah memberikan keterangan atau bukti-bukti yang signifikan dalam mengungkap tindak pidana dan pelaku lainnya," kata jaksa. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KontraS Minta Polisi Transparan soal Dugaan Kepemilikan Senpi Laskar FPI
Indonesia
KontraS Minta Polisi Transparan soal Dugaan Kepemilikan Senpi Laskar FPI

"Proses transparansinya harus dibuat terang. Terutama terkait dengan penggunaan senjata apinya," kata Arif

BNN Tetap Ingin Diskotek Golden Crown Ditutup
Indonesia
BNN Tetap Ingin Diskotek Golden Crown Ditutup

Langkah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) DKI menutup Golden Crown sudah tepat.

Peraturan Resepsi Pernikahan hingga Nonton Bioskop di PSBB Transisi
Indonesia
Peraturan Resepsi Pernikahan hingga Nonton Bioskop di PSBB Transisi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperbolehkan acara akad nikah dan upacara pernikahan di dalam gedung selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi.

 Dewa United FC Berbagi Kebahagiaan Ramadan Bersama Anak Yatim
Indonesia
Dewa United FC Berbagi Kebahagiaan Ramadan Bersama Anak Yatim

Kegiatan sosial ini merupakan inisiatif seluruh elemen Dewa United FC, untuk mengisi Ramadan dengan kegiatan yang penuh manfaat.

Alur Penyerahan Duit Suap Djoko Tjandra ke Tommy Buat Irjen Napoleon
Indonesia
Alur Penyerahan Duit Suap Djoko Tjandra ke Tommy Buat Irjen Napoleon

uang itu diserahkan kepada Tommy di dalam ruangan di Bisnis Centre Hotel Mulia.

105 Anggota DPRD DKI Segera Jalani Test Swab
Indonesia
105 Anggota DPRD DKI Segera Jalani Test Swab

Ketiga kelompok itu terdiri dari anggota DPRD, staf Sekretariat DPRD dan Petugas Jasa Layanan Perorangan (PJLP) Sekretariat DPRD DKI.

Lebih dari Sepekan KPK OTT 4 Kader PDIP
Indonesia
Lebih dari Sepekan KPK OTT 4 Kader PDIP

Dalam 11 hari terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil operasi tangkap tangan (OTT) terhadap para pejabat yang diduga melakukan korupsi.

Penutupan Jalur Tol Berpotensi Ganggu Mobilitas Karyawan di Cikarang
Indonesia
Penutupan Jalur Tol Berpotensi Ganggu Mobilitas Karyawan di Cikarang

Sistem buka tutup ini juga berlaku pada sore hari

Kasus Dugaan LGBT Jenderal Polisi Jadi Evaluasi Pimpinan Polri
Indonesia
Kasus Dugaan LGBT Jenderal Polisi Jadi Evaluasi Pimpinan Polri

Kasus ini mulai menguak setelah ada kabar yang menyebut jika adanya kelompok LGBT dilingkup TNI-Polri

Kalau Butuh Ini, Polisi Bakal Periksa Ulang Anies
Indonesia
Kalau Butuh Ini, Polisi Bakal Periksa Ulang Anies

Direskrimum Polda enggan menjelaskan lebih jauh karena sudah masuk materi penyidikan.