Perang Rusia-Ukraina Jadi Alasan Tunda Pemilu 2024 Dinilai Mengada-ada Persiapan logistik kotak suara Pemilu 2019 di Gedung Serba Guna (GSG) Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Rabu, (10/4/2019). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Salah satu alasannya yaitu karena perang Rusia dan Ukraina.

Menurut Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari, alasan tersebut terlalu dipaksakan.

“Itu kan jauh sekali alasannya, dipaksakan sekali,” ujar Feri dalam diskusi virtual bertajuk “Tolak Penundaan Pemilu 2024”, Sabtu (26/2).

Baca Juga:

Penundaan Pemilu 2024 Berpotensi Ancam Stabilitas, Langkah Tegas Jokowi Ditunggu

Feri mengatakan, pelaksanaan pemilu penting untuk membangun stabilitas negara.

Atas dasar itu, dia menekankan akan berbahaya jika kemudian Pemilu 2024 ditunda terlalu jauh demi alasan-alasan yang tidak jelas.

Untuk mendukung pandangannya, Feri mencontohkan Amerika Serikat (AS) yang tidak menunda pelaksanaan pemilu dalam jangka waktu panjang.

Meski, saat itu AS sedang menghadapi Serangan 11 September 2001.

Oleh sebab itu, dia menekankan Pemilu 2024 dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal.

“Demi melindungi konstitusi, kita semua harus bersuara. Jika terjadi pelanggaran konstitusi, menurut saya memang harus diberi ancaman dan hukuman yang serius dalam aspek ketatanegaraan,” ungkapnya.

Baca Juga:

Gerindra Ogah Ikutan Wacana Tunda Pemilu, Fokus Jadikan Prabowo Presiden

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menyebut, masyarakat harus menolak penundaan Pemilu 2024, termasuk perpanjangan masa jabatan presiden.

Arya memaparkan sejumlah alasan. Menurutnya, penundaan pemilu mengingkari komitmen demokrasi.

Arya menegaskan, komitmen berdemokrasi di Indonesia ditandai dengan adanya batasan periode jabatan presiden.

Di Indonesia, masa jabatan presiden dibatasi dua periode.

Dalam Pasal 7 UUD 1945, presiden dan wakil presiden dipilih untuk lima tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan.

“Jadi, dorongan untuk memperpanjang itu, sekali lagi mengingkari komitmen demokratis ya,” ujar Arya.

Arya mengatakan, perpanjangan masa jabatan presiden akan menutup atau mengunci terjadinya suksesi kepemimpinan secara nasional.

“Jadi, bayangkan kalau ada perpanjangan jabatan atau penundaan pemilu, pelaksanaan pemilu akan diundur dan tidak terjadi suksesi kepemimpinan di tingkat nasional,” tutur Arya.

Arya menambahkan, tidak ada kompetisi dalam politik apabila pemilu ditunda.

Arya mengatakan dalam negara-negara demokrasi, pejabat publik dipilih melalui pemilu.

“Karena tidak ada kompetisi politik, dapat dikatakan tidak demokratis, maka gagasan tersebut atau dorongan itu jelas adalah tindakan yang tidak demokratis,” ucap Arya.

Arya menegaskan, penundaan pemilu sudah sepatutnya ditolak karena mengingkari prinsip-prinsip pembatasan kekuasaan.

Dalam sistem presidensial, ada doktrin soal pembatasan kekuasaan yang tujuan untuk memberikan kemungkinan regenerasi politik dan sirkulasi kepemimpinan di semua level.

“Makanya kepala daerah juga ada time limitnya, presiden dan anggota DPR juga ada time limit-nya supaya ada sirkulasi elite,” ucap Arya. (Knu)

Baca Juga:

Partai Gelora Uji Materi ke MK, Tolak Pemilu Serentak 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Intens Komunikasi dengan Arab Saudi, Menag Harap Kuota Haji 2023 Meningkat
Indonesia
Intens Komunikasi dengan Arab Saudi, Menag Harap Kuota Haji 2023 Meningkat

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, berdasarkan informasi dari Menteri Haji Arab Saudi kemungkinan kuota haji Indonesia pada 2023 akan lebih banyak dari tahun ini.

Pemprov DKI Siapkan Anggaran Rp 80 Miliar untuk Bangun Jalur Sepeda
Indonesia
Pemprov DKI Siapkan Anggaran Rp 80 Miliar untuk Bangun Jalur Sepeda

"Tapi, saya kira di atas Rp 80 miliar lebih mungkin yah," papar orang nomor dua di Jakarta itu.

Pemerintah Diminta Perbanyak Tempat Penukaran Uang Baru
Indonesia
Pemerintah Diminta Perbanyak Tempat Penukaran Uang Baru

emerintah dan Bank Indonesia diminta untuk mensosialisasikan adanya terbitan uang baru ini secara masif.

Polri Diminta Percepat Pembentukan Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak
Indonesia
Polri Diminta Percepat Pembentukan Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), Bintang Puspayoga meminta Polri untuk mempercepat kenaikan level kelembagaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) menjadi direktorat.

Masih Ditemukan Jemaah Haji yang Masukan Air Zamzam ke Koper
Indonesia
Masih Ditemukan Jemaah Haji yang Masukan Air Zamzam ke Koper

Padahal, untuk setiap jemaah haji sudah mendapatkan jatah air zamzam sebanyak lima liter yang telah disiapkan di tanah air.

Segudang Tugas dari Jokowi Menanti Heru Budi Hartono di Jakarta
Indonesia
Segudang Tugas dari Jokowi Menanti Heru Budi Hartono di Jakarta

Jokowi memberikan tugas berat untuk Heru Budi Hartono yang ditunjuk menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Awas Hujan Petir di Jaksel dan Jaktim
Indonesia
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Awas Hujan Petir di Jaksel dan Jaktim

"Waspadai potensi hujan disertai kilat di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada sore hingga menjelang malam hari," demikian keterangan laman resmi BMKG di Jakarta, Rabu (5/10)

Semua Fraksi di DPR Diklaim Setujui RUU KIA
Indonesia
Semua Fraksi di DPR Diklaim Setujui RUU KIA

setelah disahkan menjadi RUU usul inisiatif DPR, yang akan dilakukan DPR yakni menunggu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah untuk segera dibahas.

Hari Ini, DKI Jakarta Diperkirakan akan Hujan Disertai Petir
Indonesia
Hari Ini, DKI Jakarta Diperkirakan akan Hujan Disertai Petir

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan agar warga mewaspadai potensi hujan disertai kilat petir serta angin kencang di wilayah Jakarta pada Rabu, (8/6).

Rekayasa Kasus oleh Aparat Diusulkan Masuk RKUHP
Indonesia
Rekayasa Kasus oleh Aparat Diusulkan Masuk RKUHP

hingga saat ini tidak ada tindak pidana yang bisa dikenakan kepada penegak hukum, seandainya melakukan rekayasa kasus semacam itu, karena tidak ada pasal pidana yg secara spesifik mengaturnya.