Perang Medsos Usai Pilpres Pancing Suara Lemhannas Ilustrasi Perang Medsos (Foto: Culture Digitally)

MerahPutih.com - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menyayangkan masih terjadi konflik sosial di media sosial (medsos) pascapelaksanaan Pemilu serentak 2019 yang berpotensi menghasilkan disintegrasi sosial maupun nasional.

"Pengakuan dunia internasional yang memuji pelaksanaan Pemilu serentak/pencoblosan tanggal 17 April 2019 lalu yang berjalan aman dan tertib, seharusnya tidak perlu dinodai dengan berbagai bentuk konflik sosial yang berpotensi menghasilkan disintegrasi sosial maupun nasional," kata Gubernur Lemhannas Letjen (Purn) TNI Agus Widjojo, saat jumpa pers di Kantor Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Selasa (23/4).

Agus
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI Purn Agus Widjojo. (Antara Foto/Syaiful Hakim)

Menurut Agus, publik seharusnya percaya menunggu hasil pilpres sesuai pengumuman KPU nanti, bukannya malah memicu polemik di medsos. Lemhannas pun mengimbau para elite politik dari kedua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden, baik Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandi harus memiliki keinginan untuk merajut kembali persatuan dan kesatuan bangsa pasca-Pemilu.

Agus meyakini dua pasangan calon yang ikut dalam kontestasi pemilihan presiden merupakan dua putra terbaik bangsa yang memiliki sifat negarawan. Artinya siapapun yang terpilih menjadi presiden punya kapasitas membawa Indonesia menjadi lebih baik. "Kami yakin pimpinan dua kubu yang berkontestasi tersebut selalu berpikir tentang apa yang terbaik bagi bangsa ini," ujar dia, dikutip Antara.

jokowi prabowo
Ilustrasi Jokowi-Prabowo. (Abd Rifai/ANTARA)

Meski demikian, Agus tidak menampik penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 yang lalu tidak berlangsung tanpa cacat, dan kekurangan. Menurut dia, tidak ada yang melarang untuk menyatakan temuan atas kekurangan ini, tetapi hendaknya menawarkan solusi yang menyejukan.

"Kita lakukan berdasarkan kaidah demokrasi di atas landasan kearifan para elite dan pimpinan untuk membangun kesepakatan berdasarkan musyawarah. Di atas kearifan tersebut adalah 'trust' yang kita berikan kepada lembaga fungsional untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari pelaksanaan Pemilu seperti KPU dan Bawaslu," tutup orang nomor satu di Lemhannas itu. (*)



Wisnu Cipto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH