Peran dan Kewenangan Bakamla Resmi Diperkuat Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia (kanan) (ANTARA/HO-Humas Bakamla)

Merahputih.com - Komisi I DPR sepakat memperkuat peran dan kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam menjaga keamanan wilayah laut. Termasuk dari sisi regulasi dengan percepatan RUU Keamanan Laut.

Komisi I mempunyai pandangan yang sama akan pentingnya percepatan RUU tentang Keamanan Laut.

"Antara lain memberikan peran dan kewenangan yang lebih pada Bakamla dari posisi saat ini," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto di Jakarta, Selasa (2/2).

Baca Juga

Terungkap, Asal Muasal Makam di Jalan Umum Pisangan Lama

Hal tersebut merupakan kesimpulan rapat yang disampaikan Utut saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia.

Kesimpulan lain, Komisi I DPR memahami capaian kinerja Bakamla pada tahun anggaran 2020 dan realisasi anggaran TA 2020 sebesar Rp545,08 miliar atau 96,39 persen dari pagu TA 2020 sebesar Rp565,47 miliar.

Untuk selanjutnya, kata dia, Komisi I DPR mendorong Bakamla untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam rangka mewujudkan komitmen dan integritas Bakamla, termasuk mengupayakan laporan keuangan mendapatkan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Di sisi lain, sebagaimana dikutip Antara, Utut menyampaikan keprihatinan Komisi I DPR atas pagu alokasi TA 2021 yang semula Rp515,5 miliar yang mengalami penurunan menjadi Rp478,13 miliar.

Kapal Bakamla. (Foto: Antara)
Kapal Bakamla. (Foto: Antara)

Komisi I DPR juga mengharapkan program-program prioritas nasional dapat terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan pada RKP secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam RDP tersebut, kalangan legislator menyampaikan dukungannya terhadap penguatan Bakamla, seperti disampaikan Junico Siahaan yang mengakui bahwa hambatan yang dihadapi Bakamla sangat luar biasa.

Oleh karena itu, Nico Siahaan, sapaan akrab legislator Komisi I DPR RI itu memastikan dukungannya untuk mendorong segera dirampungkannya RUU Bakamla.

Senada, Bobby Adhityo Rizaldi yang juga anggota Komisi I DPR sepakat mendukung eksistensi dan kerja Bakamla ke depan bisa lebih baik, melalui penganggaran maupun legislasi.

Baca Juga

Ratusan Pedagang Pasar Baru Jalani Tes Swab COVID-19

Namun, diakuinya, DPR mengalami kesulitan mendorong peningkatan anggaran karena laporan keuangan Bakamla dari BPK masih disclaimer hingga 2019. Sementara itu, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi I DPR RI terhadap institusi yang dipimpinnya sejak awal 2020 itu.

Aan berjanji akan berupaya meningkatkan peran Bakamla ke depan dengan keterbatasan yang dimilikinya, termasuk membenahi laporan keuangan agar dapat memperoleh predikat WTP dari BPK. "Di kepemimpinan saya, saya yakin akan ada perubahan," kata Aan menegaskan. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Pastikan Penembakan Dekat Kompleks Pati Polri tidak Terkait Teror
Indonesia
Penuhi Kebutuhan Lebaran, Warga Diminta Belanja Online
Indonesia
Penuhi Kebutuhan Lebaran, Warga Diminta Belanja Online

Warga diminta mengikuti Surat Edaran (SE) Nomor 800/2794/ SJ Tentang Pembatasan Kegiatan Buka Puasa Bersama Selama Bulan Ramadan dan Halal Bihalal Pada Hari Raya Idul Fitri 1442 H/ 2021.

Jokowi: 16,9 Juta Pelayan Publik Akan Terima Vaksin COVID-19
Indonesia
Jokowi: 16,9 Juta Pelayan Publik Akan Terima Vaksin COVID-19

Ada sebanyak 16,9 juta pelayan publik yang akan menerima vaksin COVID-19 dalam program vaksinasi nasional tahap kedua.

Polisi Berencana Panggil Pihak yang Laporkan David Noah
Indonesia
Kepung Balkot Surabaya, Warga: Di Madura Tidak Ada Corona yang Ada Markona
Indonesia
Kepung Balkot Surabaya, Warga: Di Madura Tidak Ada Corona yang Ada Markona

'Hentikan penyekatan yang diskriminatif', 'Wali Kota Surabaya harus minta maaf ke pada warga Madura', 'Di Madura gak ada corona yang ada markona'

MAKI Minta KPK Ungkap Sosok 'King Maker' dalam Kasus Pinangki
Indonesia
MAKI Minta KPK Ungkap Sosok 'King Maker' dalam Kasus Pinangki

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sosok 'King Maker' yang berada di balik kasus pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk kepentingan Djoko Tjandra.

Ogah Kasasi Vonis Pinangki, Kejagung Dinilai Gagalkan Komitmen Jokowi Berantas Korupsi
Indonesia
Ogah Kasasi Vonis Pinangki, Kejagung Dinilai Gagalkan Komitmen Jokowi Berantas Korupsi

"Kondisi ini menyedihkan. Menambah deret panjang cerita ketidakberesan lembaga penegak hukum di negeri ini. Alhasil Jaksa Agung ST Burhanuddin semakin tidak populis di mata masyarakat," kata Haris.

Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang Dikirim ke RS Polri
Foto
Jenazah Korban Kebakaran Lapas Tangerang Dikirim ke RS Polri

Petugas Kepolisian membawa kantung jenazah berisi korban Kebakaran Lapas Klas 1 Tangerang untuk dikirim ke RS POLRI Kramat Jati di RSUD Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Banten

Penjemputan Rizieq Shihab Rusak Fasiltas Bandara, Panitia Diminta Tanggung Jawab
Indonesia
Penjemputan Rizieq Shihab Rusak Fasiltas Bandara, Panitia Diminta Tanggung Jawab

Panitia penjemput harus bertanggung jawab memperbaiki segala kerusakan fasilitas umum di Bandara.

KPK Panggil 2 Pegawai Pemprov Banten Terkait Korupsi Lahan SMKN 7 Tangsel
Indonesia
KPK Panggil 2 Pegawai Pemprov Banten Terkait Korupsi Lahan SMKN 7 Tangsel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Senin (13/9).