Peran dan Kewenangan Bakamla Resmi Diperkuat Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia (kanan) (ANTARA/HO-Humas Bakamla)

Merahputih.com - Komisi I DPR sepakat memperkuat peran dan kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam menjaga keamanan wilayah laut. Termasuk dari sisi regulasi dengan percepatan RUU Keamanan Laut.

Komisi I mempunyai pandangan yang sama akan pentingnya percepatan RUU tentang Keamanan Laut.

"Antara lain memberikan peran dan kewenangan yang lebih pada Bakamla dari posisi saat ini," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto di Jakarta, Selasa (2/2).

Baca Juga

Terungkap, Asal Muasal Makam di Jalan Umum Pisangan Lama

Hal tersebut merupakan kesimpulan rapat yang disampaikan Utut saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia.

Kesimpulan lain, Komisi I DPR memahami capaian kinerja Bakamla pada tahun anggaran 2020 dan realisasi anggaran TA 2020 sebesar Rp545,08 miliar atau 96,39 persen dari pagu TA 2020 sebesar Rp565,47 miliar.

Untuk selanjutnya, kata dia, Komisi I DPR mendorong Bakamla untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam rangka mewujudkan komitmen dan integritas Bakamla, termasuk mengupayakan laporan keuangan mendapatkan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Di sisi lain, sebagaimana dikutip Antara, Utut menyampaikan keprihatinan Komisi I DPR atas pagu alokasi TA 2021 yang semula Rp515,5 miliar yang mengalami penurunan menjadi Rp478,13 miliar.

Kapal Bakamla. (Foto: Antara)
Kapal Bakamla. (Foto: Antara)

Komisi I DPR juga mengharapkan program-program prioritas nasional dapat terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan pada RKP secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam RDP tersebut, kalangan legislator menyampaikan dukungannya terhadap penguatan Bakamla, seperti disampaikan Junico Siahaan yang mengakui bahwa hambatan yang dihadapi Bakamla sangat luar biasa.

Oleh karena itu, Nico Siahaan, sapaan akrab legislator Komisi I DPR RI itu memastikan dukungannya untuk mendorong segera dirampungkannya RUU Bakamla.

Senada, Bobby Adhityo Rizaldi yang juga anggota Komisi I DPR sepakat mendukung eksistensi dan kerja Bakamla ke depan bisa lebih baik, melalui penganggaran maupun legislasi.

Baca Juga

Ratusan Pedagang Pasar Baru Jalani Tes Swab COVID-19

Namun, diakuinya, DPR mengalami kesulitan mendorong peningkatan anggaran karena laporan keuangan Bakamla dari BPK masih disclaimer hingga 2019. Sementara itu, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi I DPR RI terhadap institusi yang dipimpinnya sejak awal 2020 itu.

Aan berjanji akan berupaya meningkatkan peran Bakamla ke depan dengan keterbatasan yang dimilikinya, termasuk membenahi laporan keuangan agar dapat memperoleh predikat WTP dari BPK. "Di kepemimpinan saya, saya yakin akan ada perubahan," kata Aan menegaskan. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies Sebut 9 Juta Lebih Warga Terima Jatah Vaksin di DKI
Indonesia
Anies Sebut 9 Juta Lebih Warga Terima Jatah Vaksin di DKI

Sebanyak sembilan juta lebih masyarakat telah menerima vaksin di Jakarta.

Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Perlu Diaudit
Indonesia
Proyek Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Perlu Diaudit

Proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) memerlukan audit keuangan guna meminimalisir pembengkakan biaya yang tengah terjadi.

Pengakuan Fatia 'Kontras' dan Haris Azhar setelah Diperiksa Polisi Terkait Laporan Luhut
Indonesia
Pengakuan Fatia 'Kontras' dan Haris Azhar setelah Diperiksa Polisi Terkait Laporan Luhut

Haris dan Fatia adalah terlapor dalam laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

Gelar Vaksinasi COVID-19, Unpad Tidak Layani Masyarakat Umum
Indonesia
Gelar Vaksinasi COVID-19, Unpad Tidak Layani Masyarakat Umum

setelah vaksinasi bagi anggota keluarga dosen dan tenaga kependidikan selesai, Unpad juga berencana untuk menggelar vaksinasi massal bagi masyarakat di sekitar Jatinangor dalam waktu dekat.

Pemilik Borneo Lumbung Energi Samin Tan Didakwa Menyuap Eni Saragih Rp 5 Miliar
Indonesia
Pemilik Borneo Lumbung Energi Samin Tan Didakwa Menyuap Eni Saragih Rp 5 Miliar

Pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk (PT BLEM) Samin Tan didakwa menyuap mantan anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih senilai Rp 5 miliar.

Lulusan SMA/SMK Bisa Daftar CPNS Jadi Tim SAR Basarnas Kantor Palangka Raya
Indonesia
Lulusan SMA/SMK Bisa Daftar CPNS Jadi Tim SAR Basarnas Kantor Palangka Raya

Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi mengumumkan pendaftaran seleksi CPNS 2021, serta dibuka mulai 30 Juni 2021 lalu hingga 21 Juli 2021.

Para Tokoh Demokrat Raih Penghargaan dari Partai, Termasuk SBY dan Bu Ani
Indonesia
Para Tokoh Demokrat Raih Penghargaan dari Partai, Termasuk SBY dan Bu Ani

SBY meyakini, 20 tahun mendatang dan selamanya, Partai Demokrat bisa mencetak dan meraih sukses-sukses atau kegemilangan baru di masa depan.

AS Segera Jual Amunisi Rp 2,3 Triliun ke Ukraina
Dunia
AS Segera Jual Amunisi Rp 2,3 Triliun ke Ukraina

Pentagon tidak mengidentifikasi kontraktor utama untuk penjualan senjata itu tapi mengatakan, skema Pembiayaan Militer Asing akan digunakan untuk membayar amunisi-amunisi itu.

Galeri Salapak, Tempat UMKM Bandung Pasarkan Produk
Indonesia
Galeri Salapak, Tempat UMKM Bandung Pasarkan Produk

Sebanyak 80 pelaku usaha mikro dengan 90 produk yang telah bergabung di Galeri Salapak. Mulai dari fesyen, kerajinan, hingga kuliner.

Tunjuk Abdee Slank Jadi Komisaris, Istana Minta Hentikan Dikotomi Pendukung Jokowi
Indonesia
Tunjuk Abdee Slank Jadi Komisaris, Istana Minta Hentikan Dikotomi Pendukung Jokowi

Telkom diklaim memerlukan sosok yang bisa memanfaatkan kemajuan teknologi guna menghadirkan industri kreatif.