Peralatan Damkar Anak Buah Anies Belum Ideal, ORI Jakarta Beri Empat Catatan Ilustrasi: Petugas Damkar DKI Jakarta menyelamatkan seorang korban dari kebakaran tempat karaoke di Jatengara, Minggu (9/2) pagi (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho menilai standar peralatan pemadam kebakaran (Damkar) di Ibu Kota belum ideal, belajar dari kasus pemadaman kebakaran di Kantor Kejaksaan Agung yang berlangsung lama.

"Bisa dilihat dari cepatnya kebakaran yang terjadi dan lamanya penanganan kebakaran tersebut," ujar Teguh, Senin (24/8).

Penilaian ini berdasarkan hasil rapid assessment tahun 2019 yang dilakukan Ombudsman Jakarta Raya terkait tata kelola penanganan kebakaran oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta.

Baca Juga

Yang Dilakukan Tim Puslabfor Saat Masuk Pertama Kali di Gedung Kejagung

Ada empat catatan Ombudsman, yakni pertama masih minimnya tenaga (petugas) pengawasan fasilitas kebakaran dan keamanan gedung dalam menghadapi kebakaran.

"Minimnya petugas ini menyebabkan tidak optimalnya pengawasan terhadap kesiapsiagaan gedung-gedung di Jakarta dalam menghadapi kebakaran," ujar Teguh.

Ada kecenderungan gedung pemerintah memiliki standar keamanan gedungnya dari kebakaran lebih minim daripada gedung swasta. Terutama potensi kebakaran dari korsleting listrik akibat pengelolaan jaringan listrik yang buruk.

"Pengawasan ini akhirnya diserahkan kepada masing-masing pengelola gedung," jelas dia.

Selain itu, pengawas gedung oleh Damkar DKI Jakarta terkait kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran dilakukan secara acak (random).

Sejumlah mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebakaran
Ilustrasi: Sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran (@humasjakfire)

Potensi kedua, dari sisi peralatan dan personel Damkar DKI secara proporsional belum mencapai angka ideal untuk penanganan kebakaran.

"Sebagai kota megapolitan yang setara dengan New York, SDM dan fasilitas kita jauh dibanding New York," katanya.

Ombudsman juga menyoroti, status tenaga Damkar di DKI Jakarta yang mayoritas merupakan tenaga honorer dengan beban kerja dan risiko kerjanya tinggi, tapi pendapatannya (honor) sama dengan tenaga kebersihan dan pramubakti kantor PPSU atau PJLP.

"Untungnya, pelatihan standar kemampuan mereka tetap diasah di Pusdiklat Damkar DKI," ujar Teguh.

Selanjutnya, yang ketiga adalah potensi air yang masih dikelola swasta menyebabkan penggunaan air bersih yang tidak menguntungkan seperti banyak hidran yang tidak teraliri air.

Kondisi ini, saat dibutuhkan, jumlah dan tekanan air tidak memadai untuk memadamkan api pada saat kebakaran terjadi.

Baca Juga

ICW minta KPK Turun Tangan Usut Kebakaran di Kejagung

Yang keempat, terkait layanan 112 untuk pelaporan kebakaran, walau sudah terintegrasi, tapi mekanisme koordinasinya masih konvensional, dalam artian telpon ke 112 tidak langsung terhubung ke Damkar. Petugas 112 tetap menelpon ulang ke tim Damkar DKI dan menyebabkan waktu tunggu (delay time) masih tinggi.

"Padatnya lalu lintas di Jakarta yang meyebabkan lambatnya penanganan kebakaran, selain belum berfungsinya komunitas perbantuan kebakaran di kelurahan-kelurahan," ujar Teguh.

Ombudsman Jakarta Raya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengusutan terkait kebakaran yang terjadi di Kantor Kejaksaan Agung. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Bubarkan Kerumunan Warga di Jakarta Pusat
Indonesia
Polisi Bubarkan Kerumunan Warga di Jakarta Pusat

Aparat gabungan menemukan sejumlah warga masih tak patuh dalam penerapan protokol kesehatan. Polisi pun membubarkan kerumunan warga tersebut.

Anak-Anak Pengungsi Merapi Masih Bisa Tetap Belajar
Indonesia
Anak-Anak Pengungsi Merapi Masih Bisa Tetap Belajar

Pemerintah Kabupaten Sleman memasang wireless fidelity (Wi-fi) gratis di lokasi pengungsian Merapi di desa Glagaharjo Kecamatan Cangkringan.

 KPK Cecar Komisioner KPU Viryan Aziz Soal Proses PAW Caleg PDIP
Indonesia
KPK Cecar Komisioner KPU Viryan Aziz Soal Proses PAW Caleg PDIP

"Seputar pergantian PAW. Pergantian calon terpilih dari Riezky Aprilia dengan Harun Masiku," kata Viryan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (28/1).

5.765 Warga Yogyakarta Ikut Rapid Test Massal
Indonesia
5.765 Warga Yogyakarta Ikut Rapid Test Massal

"Mereka yang ikut tes adalah pengunjung Indogrosir yang sudah mendaftar dan memenuhi persyaratan," ujar Sri Purnomo

Buruh Butuh Jaminan Pemerintah Jangan Jadikan Corona Alasan PHK Massal
Indonesia
Buruh Butuh Jaminan Pemerintah Jangan Jadikan Corona Alasan PHK Massal

Jangan membonceng musibah Corona untuk mem-PHK pekerja

Defisit Melebar, Utang Indonesia Tambah Bengkak
Indonesia
Defisit Melebar, Utang Indonesia Tambah Bengkak

Pemerintah telah melakukan kebijakan relaksasi defisit anggaran di atas batas 3 persen untuk memenuhi kebutuhan belanja dan pembiayaan.

  Ketua DPRD Kaget Masih Ada SKPD Pemprov DKI Anggarkan Lahan Bukan untuk Corona
Indonesia
Ketua DPRD Kaget Masih Ada SKPD Pemprov DKI Anggarkan Lahan Bukan untuk Corona

"Karena bukan apa-apa, kita semua di DPRD telah mengalihkan seluruh anggaran kegiatan AKD untuk penanganan dan pemulihan corona. Kok ini malah belanja-belanja seperti itu," tutupnya.

BI: Pertumbuhan Ekonomi Jakarta 2020 Capai 6,3 Persen
Indonesia
BI: Pertumbuhan Ekonomi Jakarta 2020 Capai 6,3 Persen

ekonomi di Jakarta masih berpeluang untuk meningkat seiring dengan mulai beroperasinya angkutan massal dan ruas tol yang berada di wilayah lingkar Jabodetabek.

 Kereta Bandara Adi Soemarmo Solo Perpanjang Rute Sampai Stasiun Klaten
Indonesia
Kereta Bandara Adi Soemarmo Solo Perpanjang Rute Sampai Stasiun Klaten

"Diperpanjangnya rute KA BIAS ini bertujuan untuk memudahkan penumpang yang akan menuju Bandara Adi Soemarmo menggunakan KA Bandara dari Stasiun Klaten," ujar Manajer Humas PT KAI Daop 6 Eko Budiyanto

2 Anak Buah Anies Positif Corona, Gedung Blok G Balai Kota Disemprot Disinfektan
Indonesia
2 Anak Buah Anies Positif Corona, Gedung Blok G Balai Kota Disemprot Disinfektan

Penyemprotan disinfektan ini dilakukan menyusul ada 2 anak buah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang berkantor di Blok G terpapar COVID-19.