Pemilu
Peradilan Etik Penyelenggara Pemilu Dicontoh Berbagai Negara Sidang DKPP. (Foto: MP/Ponco).

MerahPutih.com - Peradilan etika penyelenggara pemilu yang diterapkan di Indonesia diklaim telah dicontoh banyak negara lain di dunia. Indonesia menjadi negara pertama di dunia sekaligus pelopor dalam membangun sistem dan infrastruktur peradilan etika bagi penyelenggara pemilu.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengatakan, beberapa KPU dan Bawaslu dari sejumlah negara berkunjung ke DKPP, belajar bagaimana membangun peradilan etika penyelenggara pemilu yang sifatnya terbuka,” kata Muhammad.

Peradilan etika yang diselenggarakan DKPP dilakukan secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggara pemilu.

Baca Juga:

Mendekati Pencoblosan, Gibran Jalani Prosesi Ruwatan

Seluruh penyelenggara pemilu yang diadukan ke DKPP secara langsung dan tidak boleh diwakilkan kepada pengacara atau kuasa hukum.

Sejak era kepemimpinan Jimly Ashiddiqie (Ketua DKPP periode 2012-2017), fokus DKPP dalam menjalankan peradilan etika bagi penyelenggara pemilu adalah patut atau tidak patut, bukan benar atau salah.

Muhammad mencontohkan, selama masa penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, DKPP mengimbau penyelenggara pemilu menjauhi kedai kopi yang menjadi tempat berkumpulnya pasangan calon tim sukses, partai politik, pendukung atau simpatisan, dan lainnya.

“Kalau benar atau salah, penyelenggara ke kedai kopi bayar sendiri tidak ada salah. Tetapi publik akan melihat itu patut atau tidak patut, bukan benar atau salah. Itu adalah etika, patut atau tidak patut,” kata dia lagi.

Muhammad meminta penyelenggara pemilu untuk mempedomani Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilu. Aturan tersebut menjadi katalisator bagi penyelenggara dalam mengelola kepercayaan publik terkait penyelenggaraan pemilu.

“Core business penyelenggara pemilu adalah public trust. Kalau bisa mengelola kepercayaan itu dengan baik maka akan menghasilkan pilkada atau pemilu yang berintegritas,” ujarnya.

Baca Juga:

Bawaslu Sebut Ada 1.874 Pelanggaran di Pertengahan Kampanye

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Tak Larang Masyarakat Pakai Masker Scuba
Indonesia
Pemprov DKI Tak Larang Masyarakat Pakai Masker Scuba

Satpol PP DKI Jakarta tidak akan menindak masyarakat yang memakai masker jenis scuba atau buff dalam penanganan COVID-19 di ibu kota.

Berbulan-bulan Gaji Belum Dibayarkan, Puluhan PMI di Arab Saudi Minta Dipulangkan
Indonesia
Berbulan-bulan Gaji Belum Dibayarkan, Puluhan PMI di Arab Saudi Minta Dipulangkan

Ada 25 pengaduan PMI yang diberangkatkan ke Arab Saudi oleh PT Amalindo Langgeng sejak lama.

[HOAKS atau FAKTA] Warga Diminta di Rumah karena Rumah Sakit Penuh Penderita COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Warga Diminta di Rumah karena Rumah Sakit Penuh Penderita COVID-19

Imbauan tersebut diklaim berasal dari dokter spesialis paru beserta Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Riau.

Buntut e-KTP Djoko Tjandra, Wali Kota Jaksel: Silakan Tanya Dukcapil DKI
Indonesia
Buntut e-KTP Djoko Tjandra, Wali Kota Jaksel: Silakan Tanya Dukcapil DKI

"Yang ngeluarin KTP bukan lurah, tapi Dukcapil di kelurahan," kata Marullah

Ketua MPR Kecam Pemerintah karena Izinkan Masuk Ratusan TKA Tiongkok
Indonesia
Ketua MPR Kecam Pemerintah karena Izinkan Masuk Ratusan TKA Tiongkok

Mereka diajukan oleh pihak perusahaan di Morosi dalam pembangunan PLTU.

BNN Tetap Ingin Diskotek Golden Crown Ditutup
Indonesia
BNN Tetap Ingin Diskotek Golden Crown Ditutup

Langkah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) DKI menutup Golden Crown sudah tepat.

9 WNA India di Yogyakarta Positif COVID-19
Indonesia
9 WNA India di Yogyakarta Positif COVID-19

"Jumlah mereka ada 15 orang. Mereka bergabung dalam aktivitas keagamaan jamaah tabligh yang terpusat di Masjid Al-Ittihad," jelas Biwara

Tetap Waras Bagi Jurnalis: Kelola Youtube Hingga Bisnis Herbal
Indonesia
Tetap Waras Bagi Jurnalis: Kelola Youtube Hingga Bisnis Herbal

merahputih.com berinisiasi mencanangkan kampanye Satgas Waras

Tes Corona, Moral dan Etika Anggota DPR Dipertanyakan
Indonesia
Tes Corona, Moral dan Etika Anggota DPR Dipertanyakan

Didik berpandangan sikap DPR yang menginformasikan ke publik terkait rencana menjalani tes virus corona itu telah melanggar etika politik dan sangat tidak terhormat.

10 Jalur Sepeda di Jakarta
Indonesia
10 Jalur Sepeda di Jakarta

Disiapkan jalur sepeda sementara di Jalan Sudirman-Jalan Thamrin-Jalan Merdeka Barat, dimana pada ruang lalu lintas dengan empat lajur atau lebih.