Penyuap Mantan Sekretaris MA Nurhadi Hadapi Vonis Mantan Sekretaris MA Nurhadi saat ditangkap KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Mantan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto bakal menghadapi sidang putusan kasus dugaan suap pengurusan perkara yang menjerat Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/3).

"Benar (agenda sidang putusan terdakwa Hiendra Soenjoto). Iya (sidang sore hari)," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Takdir Suhan saat dikonfirmasi, Rabu (31/3).

Baca Juga:

KPK Panggil Istri Nurhadi Terkait Kasus Perintangan Penyidikan

Takdir berharap, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap Hiendra sesuai dengan tuntutan yang diajukan tim Jaksa. Di mana sebelumya, Jaksa menuntut agar Hiendra dihukum empat tahun penjara dan denda sejumlah Rp150 juta subsidair enam bulan kurungan.

"Tentunya tim JPU berharap dakwaan yang kami ajukan dan tuntutan yang telah dibacakan di depan persidangan dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam pertimbangan putusannya, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah menurut hukum," ujarnya.

Dalam surat tuntutannya, jaksa meyakini bahwa terdakwa Hiendra Soenjoto telah terbukti bersalah menyuap Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman. Suap itu bertujuan untuk mengurus perkara PT MIT di tingkat pengadilan negeri hingga kasasi.

Adapun, hal-hal yang memberatkan tuntutan jaksa terhadap Hiendra yakni, karena terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas KKN. Kemudian, jaksa juga berpandangan Hiendra berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya.

Selanjutnya, Hiendra juga pernah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau menjadi buronan KPK serta sudah pernah dihukum sebelumnya. Sedangkan hal-hal yang meringankan tuntutan terhadap Hiendra, menurut jaksa, tidak ada.

Sebelumnya, Hiendra didakwa telah menyuap Nurhadi selaku Sekretaris MA sebesar Rp45,7 miliar untuk mengurus perkara di tingkat pengadilan negeri hingga kasasi. Uang miliaran rupiah itu diserahkan Hiendra melalui menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono.

Uang yang diberikan Hiendra tersebut untuk mengupayakan Nurhadi dan Rezky Herbiyono dalam memuluskan pengurusan perkara antara PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer di Cilincing, Jakarta Utara.

Sekretaris MA Nurhadi. (Foto: KPK)
Sekretaris MA Nurhadi. (Foto: KPK)

Nurhadi dan Rezky Herbiyono sendiri telah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Hakim menjatuhkan hukuman enam tahun penjara terhadap Nurhadi dan Rezky Herbiyono. Keduanya juga dijatuhi hukuman untuk membayar denda sejumlah Rp500 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Putusan tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan yang diajukan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK. Di mana sebelumnya, JPU pada KPK menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan pidana 12 tahun penjara terhadap Nurhadi. Sedangkan menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono dituntut dengan pidana 11 tahun penjara.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Nurhadi dan Rezky Herbiyono terbukti menerima suap sebesar Rp35.726.955.000 (Rp35 miliar). Suap itu berasal dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. (Pon)

Baca Juga:

Anak Nurhadi dan Pejabat Kemenpan RB Terseret Kasus Perintangan Penyidikan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Cecar Edhy Prabowo Soal Modus Suap dari Eksportir Benur
Indonesia
KPK Cecar Edhy Prabowo Soal Modus Suap dari Eksportir Benur

KPK memang sedang mengusut dugaan penerimaan uang Edhy Prabowo dari sejumlah perusahaan pengekspor benur.

Gibran Minta Bawaslu Berikan Teguran Jika Terbukti Melanggar
Indonesia
Gibran Minta Bawaslu Berikan Teguran Jika Terbukti Melanggar

Petugas tersebut bisa memberikan teguran langsung jika terbukti ada pelanggaran protokol kesehatan.

Polrestabes Bandung Amankan 10 Orang Terkait Kerusuhan di DPRD Jabar
Indonesia
Polrestabes Bandung Amankan 10 Orang Terkait Kerusuhan di DPRD Jabar

Polrestabes Bandung mengamankan 10 orang terduga ikut melakukan kerusuhan di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (6/10)

Anies Klaim Kasus Corona di DKI Terkendali
Indonesia
Anies Klaim Kasus Corona di DKI Terkendali

Pasalnya, angka kematian di Jakarta terbilang menurun.

Pemda Tidak Boleh Paksakan Sekolah Tatap Muka
Indonesia
Pemda Tidak Boleh Paksakan Sekolah Tatap Muka

Para orang tua/komite sekolah termasuk organisasi guru dan komunitas untuk bersama-sama mengawasi dan memantau rencana pembukaan sekolah.

Belum Laporkan Harta Kekayaan, Kasad Sempat Konsultasi dengan KPK
Indonesia
Belum Laporkan Harta Kekayaan, Kasad Sempat Konsultasi dengan KPK

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Andika Perkasa belum melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gempa Bumi Malang, Ganjar Pastikan Tidak Ada Laporan Kerusakan di Jateng
Indonesia
Gempa Bumi Malang, Ganjar Pastikan Tidak Ada Laporan Kerusakan di Jateng

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan tidak ada laporan kerusakan di wilayah Jawa Tengah akibat gempa magnitudo sebesar 6,7 berpusat di Kabupaten Malang.

OPM Ancam Habisi Militer dan Warga Pendatang di Papua, Begini Reaksi Polri
Indonesia
OPM Ancam Habisi Militer dan Warga Pendatang di Papua, Begini Reaksi Polri

- Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menebar ancaman akan menghabisi militer Indonesia dan warga pendatang di tanah Papua.

Anies Bertemu Rizieq Shihab, Gerindra: Jangan Dipersoalkan
Indonesia
Anies Bertemu Rizieq Shihab, Gerindra: Jangan Dipersoalkan

"Saya kira pertemuan itu biasa aja, jangan dipersoalkan," ucap M. Taufik

Perekrutan Kelompok Teror Makin Intens
Indonesia
Perekrutan Kelompok Teror Makin Intens

Harus ada upaya bersama penanggulangan terorisme antartiga negara untuk penanganan extrimisme berbasis kekerasan.