Penyuap Mantan Sekretaris MA Nurhadi Hadapi Vonis Mantan Sekretaris MA Nurhadi saat ditangkap KPK. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Mantan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto bakal menghadapi sidang putusan kasus dugaan suap pengurusan perkara yang menjerat Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/3).

"Benar (agenda sidang putusan terdakwa Hiendra Soenjoto). Iya (sidang sore hari)," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Takdir Suhan saat dikonfirmasi, Rabu (31/3).

Baca Juga:

KPK Panggil Istri Nurhadi Terkait Kasus Perintangan Penyidikan

Takdir berharap, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap Hiendra sesuai dengan tuntutan yang diajukan tim Jaksa. Di mana sebelumya, Jaksa menuntut agar Hiendra dihukum empat tahun penjara dan denda sejumlah Rp150 juta subsidair enam bulan kurungan.

"Tentunya tim JPU berharap dakwaan yang kami ajukan dan tuntutan yang telah dibacakan di depan persidangan dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam pertimbangan putusannya, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah menurut hukum," ujarnya.

Dalam surat tuntutannya, jaksa meyakini bahwa terdakwa Hiendra Soenjoto telah terbukti bersalah menyuap Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman. Suap itu bertujuan untuk mengurus perkara PT MIT di tingkat pengadilan negeri hingga kasasi.

Adapun, hal-hal yang memberatkan tuntutan jaksa terhadap Hiendra yakni, karena terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas KKN. Kemudian, jaksa juga berpandangan Hiendra berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya.

Selanjutnya, Hiendra juga pernah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau menjadi buronan KPK serta sudah pernah dihukum sebelumnya. Sedangkan hal-hal yang meringankan tuntutan terhadap Hiendra, menurut jaksa, tidak ada.

Sebelumnya, Hiendra didakwa telah menyuap Nurhadi selaku Sekretaris MA sebesar Rp45,7 miliar untuk mengurus perkara di tingkat pengadilan negeri hingga kasasi. Uang miliaran rupiah itu diserahkan Hiendra melalui menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono.

Uang yang diberikan Hiendra tersebut untuk mengupayakan Nurhadi dan Rezky Herbiyono dalam memuluskan pengurusan perkara antara PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer di Cilincing, Jakarta Utara.

Sekretaris MA Nurhadi. (Foto: KPK)
Sekretaris MA Nurhadi. (Foto: KPK)

Nurhadi dan Rezky Herbiyono sendiri telah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Hakim menjatuhkan hukuman enam tahun penjara terhadap Nurhadi dan Rezky Herbiyono. Keduanya juga dijatuhi hukuman untuk membayar denda sejumlah Rp500 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Putusan tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan yang diajukan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK. Di mana sebelumnya, JPU pada KPK menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan pidana 12 tahun penjara terhadap Nurhadi. Sedangkan menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono dituntut dengan pidana 11 tahun penjara.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Nurhadi dan Rezky Herbiyono terbukti menerima suap sebesar Rp35.726.955.000 (Rp35 miliar). Suap itu berasal dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. (Pon)

Baca Juga:

Anak Nurhadi dan Pejabat Kemenpan RB Terseret Kasus Perintangan Penyidikan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI Sebut Sopir TransJakarta Berpotensi Jadi Tersangka
Indonesia
Wagub DKI Sebut Sopir TransJakarta Berpotensi Jadi Tersangka

"Untuk perlu diketahui hasil koordinasi antara Dishub dan Polda beberapa waktu lalu. Setelah kami tanya informasi dari Dishub kemarin memang ada potensi tersangka dari sopir itu sendiri," ucap Riza

Buruh Soroti Kemungkinan Komersialisasi Vaksin Gotong Royong
Indonesia
Buruh Soroti Kemungkinan Komersialisasi Vaksin Gotong Royong

KSPI setuju dengan vaksin gotong royong

Satgas COVID-19 Tindak Lanjuti Keluhan Pencairan Insentif Petugas Contact Tracer
Indonesia
Satgas COVID-19 Tindak Lanjuti Keluhan Pencairan Insentif Petugas Contact Tracer

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menindaklanjuti keluhan petugas contact tracer terhadap hak insentif sesuai kontrak kerja. Keterlambatan pengiriman insentif disebabkan beberapa faktor.

Kalapas Klas I Tangerang Bungkam Saat Hendak Diperiksa Polisi
Indonesia
1000 Petugas KPPS Reaktif COVID-19 di NTB
Indonesia
1000 Petugas KPPS Reaktif COVID-19 di NTB

Total seluruh anggota KPPS di tujuh daerah yang melaksanakan Pilkada sebanyak 42.609 orang dan petugas ketertiban sebanyak 12.174 orang.

Berkas Perkara Lengkap, Edhy Prabowo Segera Diadili
Indonesia
Berkas Perkara Lengkap, Edhy Prabowo Segera Diadili

KPK telah merampungkan berkas penyidikan kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

WNA dan Orang dari Luar Negeri Boleh Masuk Indonesia, Wajib Karantina Mandiri 14 Hari
Indonesia
WNA dan Orang dari Luar Negeri Boleh Masuk Indonesia, Wajib Karantina Mandiri 14 Hari

Mekanisme masuk wilayah NKRI bagi pihak yang dikecualikan ini, tidak menghilangkan kewajiban lain

Hasil Korupsi Diparkir di Singapura, Satu Negara di Luar Asia Siap Serahkan Aset Asabri
Indonesia
Hasil Korupsi Diparkir di Singapura, Satu Negara di Luar Asia Siap Serahkan Aset Asabri

Selain mengejar aset terdakwa dan tersangka di luar negeri. Penyidik fokus penyitaan aset yang ada di dalam negeri.

Polisi Tangkap Fredy Kusnadi Terkait Kasus Mafia Tanah yang Rugikan Ibu Dino Patti
Indonesia
Polisi Tangkap Fredy Kusnadi Terkait Kasus Mafia Tanah yang Rugikan Ibu Dino Patti

Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, menangkap Fredy Kusnadi alias FK terkait kasus mafia tanah yang dilaporkan keluarga Dino Patti Djalal.

DPP Partai Demokrat Sebut Kubu Moeldoko Sudah Oleng
Indonesia
DPP Partai Demokrat Sebut Kubu Moeldoko Sudah Oleng

Syahrial meyakini akan ada pihak-pihak lain yang mengambil langkah serupa seperti yang dilakukan Razman Arif Nasution.