Penyuap Juliari Ungkap Tiga Sosok Tak Tersentuh Hukum di Kasus Bansos Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjalani sidang pembacaan dakwaan. ANTARA/Desca Lidya Natalia

MetahPutih.com - Direktur Utama PT Tigapilar Argo Utama, Ardian Iskandar Maddanatja mengungkap tiga pihak yang menyeretnya dalam perkara dugaan suap bansos COVID-19. Dia menamakan tiga sosok tersebut sebagai "broker bansos", yakni Nuzulia Hamzah Nasution, Helmi Rivai, dan Isro Budi Nauli Batubara.

Ardian mengatakan, ketiga pihak itu yang aktif berkomunikasi dengan pejabat Kemensos, yakni Dirjen Linjamsos Pepen Nazaruddin, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Adi Wahyono, Pejabat Pengguna Antara (PPK) Matheus Joko Santoso. Namun, Nuzulia, Helmi, dan Isro, tidak tersentuh dalam kasus ini.

"Broker bansoslah otak yang merencanakan sampai dengan mendapatkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa atau SPPBJ dan surat pesanan SP dari Kemensos RI, tanpa melibatkan saya sama sekali," kata Ardian saat membacakan pledoi atau nota pembelaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/4).

Baca Juga:

Penyuap Juliari Ditagih Fee Bansos Sejak COVID-19 Baru Masuk Indonesia

Ardian mengatakan, dirinya bersepakat dengan broker bansos untuk menyiapkan bahan sembako sesuai dengan spesifikasi sekaligus berkoordinasi dengan perusahaan logistik yang ditunjuk Kemensos. Setelah pekerjaan selesai, Ardian mengaku melakukan penagihan kepada Kemensos.

Ardian juga mengklaim baru mengenal Matheus Joko Santoso saat mengurus tagihan tahap sembilan dan juga tahap sepuluh. Pada saat itu, Ardian diminta oleh broker bansos untuk menyerahkan dua kali uang fee kepada Matheus.

"Saya menyadari bahwa menyerahkan uang fee kepada Saudara Matheus Joko Santoso adalah salah. Namun perlu diketahui bahwa saya melakukan hal tersebut dengan amat terpaksa untuk menyelamatkan tagihan perusahaan saya, dan atas perintah broker bansos. Saya merasa dijebak dan terseret masuk pusaran tindak pidana korupsi," ujarnya.

Bekas Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, tiba untuk diperiksa, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/3/2021). ANTARA FOTO/Indrianto E Suwarso
Bekas Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, tiba untuk diperiksa, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/3/2021). ANTARA FOTO/Indrianto E Suwarso

Ardian mengaku memutuskan untuk menyetop pengerjaan paket bansos COVID-19 walaupun SPPBJ dan SP untuk tahap komunitas sudah terlanjur terbit sebesar 40 ribu paket. Namun, Ardian mengaku ditekan broker bansos apabila PT Tigapilar Agro Utama gagal dalam pekerjaan ini, maka akan masuk dalam daftar hitam perusahaan penyedia barang dan jasa.

Menurut dia, perusahaannya itu bukan hanya dicoret dari Kemensos, tetapi juga pada kementerian lain.

"Saya sangat terpaksa kembali mengerjakan paket komunitas tersebut, namun saya sudah menegaskan kepada broker bansos bahwa saya sudah tidak mau lagi diperintah untuk menyerahkan uang fee kepada Saudara Matheus Joko Santoso," kata dia.

Baca Juga:

Dapil Juliari di Jateng Kecipratan Duit Suap Bansos

Dia mengklaim PT Tigapilar Agro Utama hanya mendapatkan laba sebesar Rp231.954.550 atau 1,7 persen khusus untuk tahap kesepuluh saja.

Sementara itu, pada tahap kesembilan, perusahaan menderita kerugian sebesar Rp127.893.058. Sedangkan broker bansos tidak tersentuh hukum dan bebas.

"Broker bansos justru menikmati keuntungan yang sangat besar yaitu Rp1.349.000.000 dari success fee yang kami berikan. Saat ini, broker bansos masih bersuka-cita karena sama sekali tidak tersentuh oleh jeratan hukum, sementara saya yang sudah bekerja keras agar pengadaan paket bansos sukses terlaksana, saat ini malah menjadi terdakwa," kata Ardian. (Pon)

Baca Juga:

Ini Sederet Perusahaan Pemberi Fee Bansos ke Eks Mensos Juliari

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DKI Masuki Fase Genting COVID-19, Anak Buah Anies Minta Pusat Tambah Tracer
Indonesia
DKI Masuki Fase Genting COVID-19, Anak Buah Anies Minta Pusat Tambah Tracer

Pemprov DKI Jakarta terus melakukan upaya penanganan COVID-19 yang mengalami kenaikan kasus signifikan dalam beberapa pekan terakhir.

 Keseharian 'Raja OTT' Pasca Dipecat KPK: Urus Pesantren dan Berdagang
Indonesia
Keseharian 'Raja OTT' Pasca Dipecat KPK: Urus Pesantren dan Berdagang

Harun lahir dan besar di lingkungan pesantren Nahdlatul Ulama (NU) di Madura. Hal tersebut yang mendorong Harun mendirikan pesantren sekaligus mengajar mengaji untuk anak-anak di sekitar rumahnya di kawasan Bogor.

Merasa Dimanfaatkan Juliari, Eks Pejabat Kemensos Ajukan JC
Indonesia
Merasa Dimanfaatkan Juliari, Eks Pejabat Kemensos Ajukan JC

Tim jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) akan menanggapi pengajuan JC

Kasus Dugaan Korupsi PT KAI Purwokerto Naik ke Penyidikan
Indonesia
Kasus Dugaan Korupsi PT KAI Purwokerto Naik ke Penyidikan

Kejaksaan Negeri Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menaikkan status kasus dugaan korupsi di PT KAI Daop 5 Purwokerto ke tahap penyidikan.

KPK Ogah Tanggapi Demo BEM SI
Indonesia
KPK Ogah Tanggapi Demo BEM SI

KPK tetap fokus pada kerja-kerja pemberantasan korupsi

Pembelajaran Tatap Muka Dibuka, Setiap Sekolah Wajib Bentuk Satgas COVID-19
Indonesia
Pembelajaran Tatap Muka Dibuka, Setiap Sekolah Wajib Bentuk Satgas COVID-19

31 persen dari total laporan 261.040 satuan pendidikan yang berada pada daerah dengan PPKM Level 3, 2 dan 1 sudah menggelar sistem pembelajaran tatap muka

UNS Surakarta Lakukan Uji Coba Perkuliahan Tatap Muka Perdana di 3 Fakultas
Indonesia
UNS Surakarta Lakukan Uji Coba Perkuliahan Tatap Muka Perdana di 3 Fakultas

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah melakukan uji coba perdana perkuliahan tatap muka perdana di tiga fakultas, Rabu (7/4).

Warga Panik, Gempa Nias Barat 7,2 M Terasa Sampai Sumbar
Indonesia
Bos-Bos BUMN Siap-Siap Dicopot, Intip Kriteria Perombakan Erick Thohir
Indonesia
Bos-Bos BUMN Siap-Siap Dicopot, Intip Kriteria Perombakan Erick Thohir

Fokus ini merujuk kepada arahan Presiden Joko Widodo.