Penyuap Juliari Batubara Dituntut 4 Tahun Penjara Mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta agar menjatuhkan vonis empat tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider empat bulan kurungan terhadap Ardian Iskandar Maddanatja.

Jaksa meyakini Bos PT Tigapilar Argo Utama itu telah menyuap Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial sebesar Rp 1,95 miliar terkait pengadaan bansos COVID-19 di Kementerian Sosial.

"Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP," kata jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/4).

Bekas Menteri Sosial, Juliari P Batubara di Gedung KPK. Foto: ANTARA

Dalam mengajukan tuntutannya, tim jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Untuk hal yang memberatkan, perbuatan Ardian tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

"Perbuatan korupsi yang dilakukan terdakwa dilakukan pada saat terjadi bencana nasional atau COVID-19," ujar jaksa.

Sementara hal yang meringankan yakni terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.

Sebelumnya Ardian didakwa menyuap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara senilai Rp1,95 miliar.

Jaksa menyebut suap itu juga mengalir kepada mantan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Kantor Pusat Kemensos dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan bansos sembako COVID-19 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos Oktober-Desember 2020 Adi Wahyono.

Suap juga disebut diberikan untuk eks PPK pengadaan bansos sembako pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos April-Oktober 2020 Matheus Joko Santoso.

Ardian memberikan uang itu agar mendapatkan penunjukan pengadaan paket bansos melalui PT Tigapilar Agro Utama untuk tahap 9, tahap 10, tahap komunitas, dan tahap 12 sebanyak 115 ribu paket.

Ardian dituntut melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BUMN Bakal Dipangkas Jadi 100 Perusahaan
Indonesia
BUMN Bakal Dipangkas Jadi 100 Perusahaan

Saat ini masih terus dilakukan assessment atas portofolio dari semua BUMN untuk memilah dan memastikan terpenuhinya dua kriteria dasar tersebut.

Kemenag Cairkan Bantuan Tahap II Buat Pesantren Terdampak COVID-19
Indonesia
Kemenag Cairkan Bantuan Tahap II Buat Pesantren Terdampak COVID-19

Isu pemotongan bantuan pesantren sempat muncul pada pencairan tahap I. Sebagai antisipasi, Kemenag melakukan perbaikan teknis pencairan dan mengumumkan daftar nama bantuan melalui website agar mudah diakses.

Anies Terjunkan 2.000 ASN Awasi PSBB Transisi
Indonesia
Anies Terjunkan 2.000 ASN Awasi PSBB Transisi

Jumlah 2.000 petugas yang tersebar di seluruh penjuru ibu kota untuk mengawasi 11 juta lebih penduduk DKI Jakarta.

UU Cipta Kerja Jadi Materi yang Disiapkan Anies dalam RPP Belajar Online
Indonesia
UU Cipta Kerja Jadi Materi yang Disiapkan Anies dalam RPP Belajar Online

"UU Cipta Kerja sebagai materi pembelajaran, makanya kita berikan bahan ajarnya, kalau tidak ada RPP justru guru akan kesulitan," ujar Anies

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy Terpapar COVID-19
Indonesia
Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy Terpapar COVID-19

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy masuk rumah sakit setelah terinfeksi virus corona awal pekan ini.

Fraksi PDIP Rotasi Johan Budi ke Komisi III Jelang Uji Kelayakan Calon Kapolri
Indonesia
Fraksi PDIP Rotasi Johan Budi ke Komisi III Jelang Uji Kelayakan Calon Kapolri

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPR melakukan rotasi atau perubahan penugasan terhadap sejumlah anggota DPR.

Wagub DKI: Virus COVID-19 Lebih Bahaya dari Perang Antar-Negara
Indonesia
Wagub DKI: Virus COVID-19 Lebih Bahaya dari Perang Antar-Negara

Jakarta saat ini masih dalam keadaan bahaya dengan mewabahnya virus corona.

KPK Dalami Hotel Mulia Jadi Jaminan Action Plan Pembebasan Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Dalami Hotel Mulia Jadi Jaminan Action Plan Pembebasan Djoko Tjandra

Pimpinan KPK telah memerintahkan Deputi Penindakan untuk menerbitkan surat perintah supervisi skandal Djoko Tjandra

Jokowi ke NTT Pantau Lumbung Pangan dan Resmikan Bendungan Napun Gete
Indonesia
Jokowi ke NTT Pantau Lumbung Pangan dan Resmikan Bendungan Napun Gete

Selepas meninjau lokasi lumbung pangan, Jokowi menuju Kabupaten Sikka dengan menempuh perjalanan udara melalui Bandar Udara Tambolaka dan tiba di Bandar Udara Frans Seda, Kabupaten Sikka.

Ratusan Rumah Rusak di Demak Akibat Angin Puting Beliung, Satu Dilaporkan Roboh
Indonesia