Penyuap Edhy Prabowo Jalani Sidang Tuntutan Terdakwa Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (23-3-2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

MerahPutih.com - Suharjito, penyuap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo akan menghadapi tuntutan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tuntutan akan dibacakan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (7/4).

Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) ini akan menghadapi tuntutan perkara suap izin ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Iya benar (sidang tuntutan Suharjito)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi.

Baca Juga:

Berkas Perkara Lengkap, Edhy Prabowo Segera Diadili

Dalam perkara ini, Suharjito mengajukan diri sebagai justice collaborotor (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Majelis hakim Pengadilan Tipikor menyatakan akan mempelajari permintaan Suharjito itu.

"Kemarin pada persidangan sebelumnya, Saudara mengajukan surat tertulis tentang pengajuan justice collaborator. Itu masih kami cermati, kami pelajari tentang urgensi atau relevansinya," ujar hakim ketua Albertus Usada di Pengadilan Tipikor, Rabu (24/3).

Menurut Hakim Albertus, Suharjito mengajukan JC lantaran merasa bukan hanya dirinya eksportir yang menyuap demi mendapat izin ekspor benur di KKP. Hakim pun meminta KPK mengusutnya.

"Memang banyak, 65 perusahaan, bisa saja punya potensi seperti Pak Suharjito. Persoalannya kenapa satu? Tapi bukan kewenangan majelis menjawab, tapi ada pada penyidik," kata hakim.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22-3-2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22-3-2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

Hakim berkeyakinan, banyak eksportir yang bermain dalam kasus ini. Namun, hakim merasa heran hanya Suharjito yang dijerat sebagai pemberi suap.

"Nah persoalannya, ini dari sekian yang diberi izin ekspor maupun izin budidaya, ada sekian perseroan atau perusahaan, tetapi yang dihadirkan di persidangan hanya satu. Itu kan juga menjadi pertanyaan dan catatan majelis dalam hubungannya dengan permohonan Saudara. Apakah kemudian urgensi dan relevansi pengajuan JC itu akan sedang kami pelajari," ucap hakim Albertus.

Menanggapi ini, kuasa hukum Suharjito, Aldwin Rahadian mengaku sudah sejak awal kliennya ingin mengajukan diri sebagai JC. Aldwin menyatakan, kliennya siap buka-bukaan di persidangan.

"Soal permohonan JC tentu dari awal proses penyidikan kita sudah sampaikan ke penyidik sebelum pelimpahan ke JPU. Bukan apa-apa, itu karena iktikad baik dan kooperatif saja, apa pun akan siap menjawab dengan sejujur-jujurnya," kata Aldwin.

Diberitakan sebelumnya, pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito didakwa menyuap Edhy Prabowo. Jaksa penuntut umum pada KPK mengatakan, Suharjito menyuap Edhy sebesar USD103 ribu dan Rp706 juta.

Baca Juga:

Kasus Edhy Prabowo, KPK Sita Duit Rp3 Miliar dari Bekas Caleg Gerindra

Suharjito menyuap Edhy Prabowo melalui Safri dan Andreau Pribadi Misanta selaku staf khusus Menteri KKP, Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy Prabowo, Ainul Faqih selaku staf pribadi Iis Rosita Dewi sebagai anggota DPR sekaligus istri Edhy Prabowo, dan Siswandi Pranoto Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI) sekaligus Pendiri PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

Jaksa menyebut, pemberian suap yang diberikan Suharjito kepada Edhy melalui lima orang itu dengan tujuan agar Edhy Prabowo mempercepat persetujuan perizinan ekspor benih lobster atau benur di KKP tahun anggaran 2020.

Menurut jaksa, uang tersebut diperuntukkan bagi kepentingan Edhy Prabowo dan istrinya, Iis Rosita Dewi. (Pon)

Baca Juga:

KPK Sita Mobil Pengacara Terkait Suap Benur Edhy Prabowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penumpang KLB Wajib Punya SIKM, Jika Tidak Tiket Dikembalikan 100 Persen
Indonesia
Penumpang KLB Wajib Punya SIKM, Jika Tidak Tiket Dikembalikan 100 Persen

KAI telah menjual 2.231 tiket KLB ke berbagai rute untuk perjalanan hingga 31 Mei 2020

Tokoh Pers Pendiri Kompas Jakob Oetama Meninggal Dunia
Indonesia
Tokoh Pers Pendiri Kompas Jakob Oetama Meninggal Dunia

Pendiri Kompas Gramedia, Jakob Oetama meninggal dunia pada Rabu (9/9) di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara

PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang hingga 16 Agustus 2020
Indonesia
PSBB Proporsional Bodebek Diperpanjang hingga 16 Agustus 2020

Daud mengimbau warga Bodebek untuk mematuhi semua ketentuan dan peraturan PSBB secara proporsional, dan konsisten menerapkan protokol kesehatan.

PKS Nilai Penistaan dan Tindakan Marcon Menyakitkan Umat Islam
Indonesia
BTN Optimis Kredit Rumah Tetap Melonjak Disaat Pandemi
KPR
BTN Optimis Kredit Rumah Tetap Melonjak Disaat Pandemi

Paling tidak, BTN telah menyalurkan kredit dan pembiayaan senilai Rp253,25 triliun hingga akhir kuartal I-2020. Posisi tersebut tumbuh 4,59 persen secara tahunan (yoy) dari Rp242,13 triliun di kuartal I-2019.

Trump Doakan Joe Biden dan Kamala Harris Sukses Pimpin AS
Indonesia
Trump Doakan Joe Biden dan Kamala Harris Sukses Pimpin AS

Trump juga mengaku sangat bangga pernah menjadi Presiden AS

Pemerintah Lanjutkan Diskon Tarif Listrik
Indonesia
Pemerintah Lanjutkan Diskon Tarif Listrik

Kebutuhan anggaran stimulus subsektor ketenagalistrikan hingga Juni 2021 diperkirakan Rp6,94 triliun dengan pelanggan penerima manfaat 33,9 juta pelanggan.

Nama Baik Keluarga Tercoreng Jika Penyakit Ustaz Maaher At Thuwalibi Disebut
Indonesia
Mahfud MD: Penangkapan Nurhadi Jadi Pembuktian KPK Serius Kejar Koruptor
Indonesia
Mahfud MD: Penangkapan Nurhadi Jadi Pembuktian KPK Serius Kejar Koruptor

Melalui penangkapan ini, Mahfud menyebut, anggapan KPK tidak serius mengejar dan menangkap buronan ini terbantahkan.

Ketua DPC PDIP Solo: Purnomo Harus Patuhi Keputusan Bersama
Indonesia
Ketua DPC PDIP Solo: Purnomo Harus Patuhi Keputusan Bersama

Rudy menegaskan DPC PDIP Solo tetap mengusung pasangan cawali dan cawawali, Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa di Pilwakot Solo