Penyuap Edhy Prabowo Jalani Sidang Tuntutan Terdakwa Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (23-3-2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

MerahPutih.com - Suharjito, penyuap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo akan menghadapi tuntutan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tuntutan akan dibacakan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (7/4).

Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) ini akan menghadapi tuntutan perkara suap izin ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Iya benar (sidang tuntutan Suharjito)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi.

Baca Juga:

Berkas Perkara Lengkap, Edhy Prabowo Segera Diadili

Dalam perkara ini, Suharjito mengajukan diri sebagai justice collaborotor (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Majelis hakim Pengadilan Tipikor menyatakan akan mempelajari permintaan Suharjito itu.

"Kemarin pada persidangan sebelumnya, Saudara mengajukan surat tertulis tentang pengajuan justice collaborator. Itu masih kami cermati, kami pelajari tentang urgensi atau relevansinya," ujar hakim ketua Albertus Usada di Pengadilan Tipikor, Rabu (24/3).

Menurut Hakim Albertus, Suharjito mengajukan JC lantaran merasa bukan hanya dirinya eksportir yang menyuap demi mendapat izin ekspor benur di KKP. Hakim pun meminta KPK mengusutnya.

"Memang banyak, 65 perusahaan, bisa saja punya potensi seperti Pak Suharjito. Persoalannya kenapa satu? Tapi bukan kewenangan majelis menjawab, tapi ada pada penyidik," kata hakim.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22-3-2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22-3-2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

Hakim berkeyakinan, banyak eksportir yang bermain dalam kasus ini. Namun, hakim merasa heran hanya Suharjito yang dijerat sebagai pemberi suap.

"Nah persoalannya, ini dari sekian yang diberi izin ekspor maupun izin budidaya, ada sekian perseroan atau perusahaan, tetapi yang dihadirkan di persidangan hanya satu. Itu kan juga menjadi pertanyaan dan catatan majelis dalam hubungannya dengan permohonan Saudara. Apakah kemudian urgensi dan relevansi pengajuan JC itu akan sedang kami pelajari," ucap hakim Albertus.

Menanggapi ini, kuasa hukum Suharjito, Aldwin Rahadian mengaku sudah sejak awal kliennya ingin mengajukan diri sebagai JC. Aldwin menyatakan, kliennya siap buka-bukaan di persidangan.

"Soal permohonan JC tentu dari awal proses penyidikan kita sudah sampaikan ke penyidik sebelum pelimpahan ke JPU. Bukan apa-apa, itu karena iktikad baik dan kooperatif saja, apa pun akan siap menjawab dengan sejujur-jujurnya," kata Aldwin.

Diberitakan sebelumnya, pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito didakwa menyuap Edhy Prabowo. Jaksa penuntut umum pada KPK mengatakan, Suharjito menyuap Edhy sebesar USD103 ribu dan Rp706 juta.

Baca Juga:

Kasus Edhy Prabowo, KPK Sita Duit Rp3 Miliar dari Bekas Caleg Gerindra

Suharjito menyuap Edhy Prabowo melalui Safri dan Andreau Pribadi Misanta selaku staf khusus Menteri KKP, Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy Prabowo, Ainul Faqih selaku staf pribadi Iis Rosita Dewi sebagai anggota DPR sekaligus istri Edhy Prabowo, dan Siswandi Pranoto Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI) sekaligus Pendiri PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

Jaksa menyebut, pemberian suap yang diberikan Suharjito kepada Edhy melalui lima orang itu dengan tujuan agar Edhy Prabowo mempercepat persetujuan perizinan ekspor benih lobster atau benur di KKP tahun anggaran 2020.

Menurut jaksa, uang tersebut diperuntukkan bagi kepentingan Edhy Prabowo dan istrinya, Iis Rosita Dewi. (Pon)

Baca Juga:

KPK Sita Mobil Pengacara Terkait Suap Benur Edhy Prabowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bank Diperintah Segera Proses KPR FLPP
KPR
Bank Diperintah Segera Proses KPR FLPP

Pekan pertama Maret 2021, Jumat (5/3) PPDPP telah menyalurkan dana FLPP senilai Rp201,098 miliar untuk 1.840 unit atau 1,17 persen dari target unit yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dua Kali Mangkir, FPI Sebut Rizieq 'Gentlemen'
Indonesia
Dua Kali Mangkir, FPI Sebut Rizieq 'Gentlemen'

Rizieq dua kali tak memenuhi panggilan polisi dikarenakan tengah memulihan diri

PPKM Diperpanjang Lagi, Anak di Bawah 12 Tahun dan Lansia Dilarang Masuk Mal
Indonesia
PPKM Diperpanjang Lagi, Anak di Bawah 12 Tahun dan Lansia Dilarang Masuk Mal

Inmendagri itu dikeluarkan di Jakarta dan ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 9 Agustus 2021.

Pemerintah Siapkan Pengendalian Transportasi untuk Sukseskan Larangan Mudik
Indonesia
Pemerintah Siapkan Pengendalian Transportasi untuk Sukseskan Larangan Mudik

Masukan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun aturan terkait pengendalian transportasi

KPK Cecar Senior Manajer Sarana Jaya Terkait Investasi Tanah Munjul
Indonesia
KPK Cecar Senior Manajer Sarana Jaya Terkait Investasi Tanah Munjul

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Senior Manajer Perumda Pembangunan Sarana Jaya Harbandiyono pada Kamis (29/7).

Vaksinasi di Bulan Puasa, Peserta Diminta Perhatikan Asupan Makanan Saat Sahur
Indonesia
Vaksinasi di Bulan Puasa, Peserta Diminta Perhatikan Asupan Makanan Saat Sahur

Adapun mengenai makanan saat sahur, Budi menyarankan peserta vaksinasi agar memakan makanan yang mampu mencukupi kebutuhan gizi, di antaranya mengandung protein yang cukup, makan sayur-sayuran, hingga mengandung lemak yang cukup.

Jaksa KPK Panggil 12 Saksi di Sidang Suap Bansos
Indonesia
Jaksa KPK Panggil 12 Saksi di Sidang Suap Bansos

Pengadilan Tipikor Jakarta akan kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek, Senin (29/3).

Kapolda Metro Sindir Ormas yang Sering Lakukan Penghasutan Hingga Sebar Hoaks Berulang-ulang
Indonesia
Kapolda Metro Sindir Ormas yang Sering Lakukan Penghasutan Hingga Sebar Hoaks Berulang-ulang

Tindakan ormas yang kerap melakukan tindak pidana itu mengganggu iklim investasi

Ridwan Kamil Ajak NU dan Muhammadiyah Sukseskan Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Ridwan Kamil Ajak NU dan Muhammadiyah Sukseskan Vaksinasi COVID-19

Ridwan Kamil meminta Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar berkolaborasi dengan ulama atau tokoh agama untuk menyukseskan vaksinasi.