Penyuap Edhy Prabowo Divonis 2 Tahun Penjara Sidang korupsi izin ekspor benur dengan terdakwa Suharjito di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (21/4). Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito divonis 2 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Hakim menyatakan Suharjito terbukti menyuap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, guna mendapat izin ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melalukan tindak pidana korupsi secara berlanjut," kata Ketua Majelis Hakim Albertus Usada di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/4) malam.

Dalam menjatuhkan hukuman, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Untuk hal yang memberatkan, perbuatan Suharjito tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Sidang korupsi izin ekspor benur dengan terdakwa Suharjito di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/4). Foto: MP/Ponco

Sementara untuk hal yang meringankan, Suharjito belum pernah dipidana, menjadi tulang punggung keluarga, kooperatif dalam menjalani proses persidangan, serta memberikan keterangan secara terus terang dalam persidangan.

"Terdakwa menjadi gantungan hidup lebih dari 1.250 karyawan PT DPPP. Terdakwa setiap tahunnya peduli memberikan kesempatan 10 karyawan/karyawati yang muslim untuk melakukan ibadah umrah," ujar hakim.

Tak hanya itu, untuk hal yang meringankan, Suharjito juga kerap memberikan kesempatan kepada karyawan/karyawati nonmuslim untuk berziarah ke tanah suci sesuai keyakinan dan agama yang dianut.

"Terdakwa telah berjasa membangun dua masjid serta rutin memberikan santunan kepada yatim piatu dan kaum dhuafa di daerah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi," kata hakim. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
ASEAN Didesak Berani Ambil Tindakan untuk Lindungi Rakyat Myanmar
Indonesia
ASEAN Didesak Berani Ambil Tindakan untuk Lindungi Rakyat Myanmar

Dampak dari kudeta di Myanmar adalah ujian terbesar dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang baru berlangsung.

Ini Modus Operandi Para Travel Gelap yang Nekat Berangkatkan Pemudik
Indonesia
Ini Modus Operandi Para Travel Gelap yang Nekat Berangkatkan Pemudik

Layanan travel gelap tidak membutuhkan persyaratan yang rumit

Vaksinasi di Bulan Puasa, Peserta Diminta Perhatikan Asupan Makanan Saat Sahur
Indonesia
Vaksinasi di Bulan Puasa, Peserta Diminta Perhatikan Asupan Makanan Saat Sahur

Adapun mengenai makanan saat sahur, Budi menyarankan peserta vaksinasi agar memakan makanan yang mampu mencukupi kebutuhan gizi, di antaranya mengandung protein yang cukup, makan sayur-sayuran, hingga mengandung lemak yang cukup.

1.113.600 Dosis Jadi Vaksin COVID-19 Astrazeneca Tiba di Indonesia
Indonesia
1.113.600 Dosis Jadi Vaksin COVID-19 Astrazeneca Tiba di Indonesia

Jumlah 1.113.600 vaksin Astrazeneca merupakan bagian awal dari batch pertama

Kehabisan Dana, BNPB Serahkan Biaya Karantina Pasien COVID-19 ke Pemda
Indonesia
Kehabisan Dana, BNPB Serahkan Biaya Karantina Pasien COVID-19 ke Pemda

Pemerintah daerah dinilai dapat menyesuaikan kebutuhan untuk isolasi mandiri warganya

Polisi Ancam Bubarkan Warga yang Ambil Foto Gunung Gede dari Flyover Kemayoran
Indonesia
Polisi Ancam Bubarkan Warga yang Ambil Foto Gunung Gede dari Flyover Kemayoran

Lilik juga memastikan bakal membubarkan orang yang nekat berkerumun dan mengambil foto diatas flyover

Vonis Bersalah Firli Jadi Bukti Jokowi dan DPR Gagal Pilih Pimpinan KPK Berintegritas
Indonesia
Vonis Bersalah Firli Jadi Bukti Jokowi dan DPR Gagal Pilih Pimpinan KPK Berintegritas

Kritik itu disampaikan ICW menyusul putusan Dewan Pengawas KPK yang memvonis Ketua KPK Firli Bahuri, terbukti melanggar etik.

8 Hari Penerapan PPKM Darurat, Penumpang KRL Terus Menurun
Indonesia
8 Hari Penerapan PPKM Darurat, Penumpang KRL Terus Menurun

Jumlah penumpang kereta rel listrik (KRL) selama delapan hari penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat terus menurun.

UU Ciptaker Tuai Polemik, Pemerintah, DPR dan Buruh Diminta Bermusyawarah
Indonesia
UU Ciptaker Tuai Polemik, Pemerintah, DPR dan Buruh Diminta Bermusyawarah

"Maka kata kuncinya adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Mencari jalan tengah untuk mencapai kompromi," terang Karyono

Ojek Daring Paling Diminati Komuter di Kawasan Jabodetabek
Indonesia
Ojek Daring Paling Diminati Komuter di Kawasan Jabodetabek

2420 responden mengakui memilih transportasi daring sebagai kendaraan perantara sebelum atau pun sesudah menggunakan transportasi umum