Penyuap Edhy Prabowo Dituntut 3 Tahun Bui Suasana persidangan pemilik sekaligus Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjito, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (7/4). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito.

Jaksa meyakini Suharjito telah menyuap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo guna mendapat izin ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Menuntut supaya majelis hakim memutuskan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara berlanjut," kata Jaksa KPK saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (7/4).

Dalam mengajukan tuntutannya, tim jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Untuk hal yang memberatkan, perbuatan Suharjito tak mendukung upaya masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Terdakwa Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito
Suharjito. Foto: antara

Sementara untuk hal meringankan, Suharjito belum pernah dihukum, bersikap kooperatif, dan memberikan keterangan secara signifikan.

Sebelumnya, Suharjito didakwa menyuap Edhy Prabowo. Jaksa penuntut umum pada KPK mengatakan Suharjito menyuap Edhy sebesar USD 103 ribu dan Rp 706 juta.

Suharjito menyuap Edhy Prabowo melalui Safri dan Andreau Pribadi Misanta selaku staf khusus Menteri KKP, Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy Prabowo, Ainul Faqih selaku staf pribadi Iis Rosita Dewi sebagai anggota DPR sekaligus istri Edhy Prabowo, dan Siswandi Pranoto Loe selaku Komisaris PT. Perishable Logistics Indonesia (PT. PLI) sekaligus Pendiri PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK).

Jaksa menyebut, pemberian suap yang diberikan Suharjito kepada Edhy melalui lima orang itu dengan tujuan agar Edhy Prabowo mempercepat persetujuan perizinan ekspor benih lobster atau benur di KKP tahun anggaran 2020. Menurut Jaksa, uang tersebut diperuntukkan untuk kepentingan Edhy Prabowo dan istrinya, Iis Rosita Dewi. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Respons Santai Wagub DKI soal Karangan Bunga Dukung Interpelasi Anies
Indonesia
Respons Santai Wagub DKI soal Karangan Bunga Dukung Interpelasi Anies

Menurutnya, sah-sah saja masyarakat menyampaikan aspirasi karena Indonesia merupakan negara demokrasi.

[HOAKS atau FAKTA]: Mayoritas Penduduk Dunia Belum Divaksin COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Mayoritas Penduduk Dunia Belum Divaksin COVID-19

Beredar postingan di Facebook oleh akun bernama Janine Andrews, yang memposting sebuah gambar dengan klaim bahwa sebagian besar penduduk di dunia belum divaksin.

[Hoaks atau Fakta]: FPI Berhasil Bikin Pesawat Tempur di Yaman
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: FPI Berhasil Bikin Pesawat Tempur di Yaman

Video tersebut merupakan video animasi yang sudah beredar sejak tahun 2018 yang lalu dan foto tersebut merupakan pesawat tempur China bomber siluman H-20.

Akhirnya Naik Rp 225 Ribu, UMP DKI Jadi Rp 4,64 Juta
Indonesia
Akhirnya Naik Rp 225 Ribu, UMP DKI Jadi Rp 4,64 Juta

Ini wujud apresiasi bagi pekerja

[Hoaks atau Fakta]: Tim Covid Hunter Cari Warga Yang Berkeliaran di Malam Hari
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Tim Covid Hunter Cari Warga Yang Berkeliaran di Malam Hari

“Kami dari tiga pilar (Kodam Jaya-Polda Metro-Pemprop DKI) tidak pernah mengeluarkan instruksi seperti berita tersebut,” jawab Herwin.

PPKM Mikro Diperketat, Ini Aturan Baru Buka Tutup Mal dan Rumah Makan
Indonesia
PPKM Mikro Diperketat, Ini Aturan Baru Buka Tutup Mal dan Rumah Makan

Pasar hingga pusat perbelanjaan juga hanya diperbolehkan beroperasi hingga pukul 20.00 WIB.

TNI Tegaskan Kuasai Distrik Suru-Suru dari KKB
Indonesia
TNI Tegaskan Kuasai Distrik Suru-Suru dari KKB

Kondisi di kawasan itu sudah terkendali dan kini sudah ditempatkan 70 prajurit di Suru-suru termasuk prajurit tempur.

Yudian Wahyudi Berharap RUU BPIP Segera Disahkan Jadi Undang-Undang
Indonesia
Yudian Wahyudi Berharap RUU BPIP Segera Disahkan Jadi Undang-Undang

RUU BPIP meniadakan pasal-pasal kontroversial

Pemerintah Perkuat Penelusuran dan Tes COVID-19 Sampai Empat Kali Lipat
Indonesia
Pemerintah Perkuat Penelusuran dan Tes COVID-19 Sampai Empat Kali Lipat

Pemerintah akan memperkuat tracing dan testing atau penelusuran dan pemeriksaan COVID-19 menjadi tiga sampai empat kali lipat dari yang dilakukan sejauh ini.

Obituarium Haji Lulung: Politisi Istiqomah Hingga Simbol Perlawanan Ahok
Indonesia
Obituarium Haji Lulung: Politisi Istiqomah Hingga Simbol Perlawanan Ahok

Lulung menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan antara dirinya dan PAN