Penyuap Edhy Prabowo Dituntut 3 Tahun Bui Suasana persidangan pemilik sekaligus Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) Suharjito, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (7/4). (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap pemilik PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito.

Jaksa meyakini Suharjito telah menyuap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo guna mendapat izin ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Menuntut supaya majelis hakim memutuskan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara berlanjut," kata Jaksa KPK saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (7/4).

Dalam mengajukan tuntutannya, tim jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan. Untuk hal yang memberatkan, perbuatan Suharjito tak mendukung upaya masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Terdakwa Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito
Suharjito. Foto: antara

Sementara untuk hal meringankan, Suharjito belum pernah dihukum, bersikap kooperatif, dan memberikan keterangan secara signifikan.

Sebelumnya, Suharjito didakwa menyuap Edhy Prabowo. Jaksa penuntut umum pada KPK mengatakan Suharjito menyuap Edhy sebesar USD 103 ribu dan Rp 706 juta.

Suharjito menyuap Edhy Prabowo melalui Safri dan Andreau Pribadi Misanta selaku staf khusus Menteri KKP, Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy Prabowo, Ainul Faqih selaku staf pribadi Iis Rosita Dewi sebagai anggota DPR sekaligus istri Edhy Prabowo, dan Siswandi Pranoto Loe selaku Komisaris PT. Perishable Logistics Indonesia (PT. PLI) sekaligus Pendiri PT. Aero Citra Kargo (PT. ACK).

Jaksa menyebut, pemberian suap yang diberikan Suharjito kepada Edhy melalui lima orang itu dengan tujuan agar Edhy Prabowo mempercepat persetujuan perizinan ekspor benih lobster atau benur di KKP tahun anggaran 2020. Menurut Jaksa, uang tersebut diperuntukkan untuk kepentingan Edhy Prabowo dan istrinya, Iis Rosita Dewi. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jawaban Rizieq Ditanya Mengapa Dua Kali Mangkir Panggilan Polisi
Indonesia
Polisi Bekuk Pelaku Penikaman Timses Cawalkot Makassar
Indonesia
Polisi Bekuk Pelaku Penikaman Timses Cawalkot Makassar

Salah satu pendukung pasangan calon Wali Kota Makassar berinisial MM (48) menjadi korban penikaman oleh orang tidak dikenal.

ICW Pertanyakan Motif KPK Bocorkan Informasi Penggeledahan Kasus Edhy Prabowo
Indonesia
ICW Pertanyakan Motif KPK Bocorkan Informasi Penggeledahan Kasus Edhy Prabowo

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, mempertanyakan motif jenderal bintang dua itu menginformasikan rencana penggeledahan tersebut.

Mulai Besok, Pemprov DKI Larang Pengunaan Kantong Plastik di Pasar
Indonesia
Mulai Besok, Pemprov DKI Larang Pengunaan Kantong Plastik di Pasar

"Karena memang sudah jauh hari kita lakukan sosialisasi" jelas Arief

Polri Kerahkan 200 Lebih Personel dan 15 Kapal Bantu Cari Korban Sriwijaya Air
Indonesia
Polri Kerahkan 200 Lebih Personel dan 15 Kapal Bantu Cari Korban Sriwijaya Air

Sebab, sudah ada pembagian tugas tersendiri dari Basarnas

Megawati Terima Gibran dan FX Hadi Rudyatmo di Teuku Umar
Indonesia
Megawati Terima Gibran dan FX Hadi Rudyatmo di Teuku Umar

Gibran hadir di kediaman Megawati dengan didampingi Ketua DPC PDIP Kota Solo yang juga Wali Kota FX Hadi Rudyatmo.

Usai Terima Vaksin COVID-19, Masyarakat Diminta Jangan Merasa Superman
Indonesia
Usai Terima Vaksin COVID-19, Masyarakat Diminta Jangan Merasa Superman

Mudah-mudahan ini bisa memberikan keyakinan kepada teman-teman sekalian bahwa vaksinasi ini aman

[Hoaks atau Fakta]: Ditemukan Ranjau Laut di Sekitar KRI Nanggala-402
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Ditemukan Ranjau Laut di Sekitar KRI Nanggala-402

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memastikan kapal selam bahwa KRI Nanggala 402 yang hilang di Perairan Utara Pulau Bali tak meledak.

PSBB Diberlakukan di Jawa-Bali, Bansos Harus Segera Cair
Indonesia
PSBB Diberlakukan di Jawa-Bali, Bansos Harus Segera Cair

Berkaca pada pembatasan pada pertengahan September hingga November 2020, jumlah kasus aktif menurun dari 67.000 menjadi 54.000.

DPR Desak Kapolri Ungkap Bos Besar Narkoba di Indonesia
Indonesia
DPR Desak Kapolri Ungkap Bos Besar Narkoba di Indonesia

Anggota Komisi III DPR F-Golkar Andi Rio Idris Padjalangi juga meminta Kapolri mengungkap bandar-bandar besar yang terlibat dalam peredaran narkoba