Penyitaan Aset TPPU Harus Hati-Hati, Pakar: Jangan Sampai Rugikan Pihak Ketiga Yenti Ganarsih (tengah). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama.

Merahputih.com - Pakar hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU), Yenti Ganarsih mengingatkan penyitaan aset yang terkait dengan TPPU harus hati-hati. Khususnya terkait dengan penyitaan aset hasil korupsi yang terjadi di lembaga yang mengelola dana publik atau institusi keuangan. Seperti asuransi dan pasar modal.

"Jangan sampai penyitaan aset ini merugikan pihak ketiga yang beriktikad baik, dalam hal ini para nasabah pemegang polis dan investor yang memiliki rekening efek atau saham di pasar modal yang tidak terkait dengan perkara yang asetnya ikut dirampas," ujar Yenti.

Hal itu dikatakan Yenti Ganarsih dalam webinar bertema Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang Disertai TPPU pada Masa Pandemi di Jakarta, Sabtu (30/1).

Baca Juga

KPK Dalami Munculnya Nama BG hingga Pramono Anung dalam Sidang Nurhadi

Hal itu berbahaya karena menyangkut persepsi dan kepercayaan publik. Khususnya investor terhadap pasar modal, yang pada akhirnya bisa mengganggu upaya pemerintah dalam melaksanakan program pemulihan ekonomi.

Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) ini mengatakan bahwa ketidakhati-hatian dalam penyitaan aset yang berkaitan dengan TPPU berpotensi menimbulkan double punishment oleh Negara dalam satu perkara korupsi.

Dalam perkara TPPU, penyidik memberlakukan Pasal 18 UU Tipikor sebagai persiapan uang pengganti. Hal ini tercermin dari jumlah aset yang disita dalam kasus Jiwasraya sebesar Rp18 triliun yang ternyata melebihi kerugian negara berdasarkan audit BPK sebesar Rp16,8 triliun.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Yenti Garnasih (tengah). Foto: MP/Ponco Sulaksono

Yenti mengemukakan bahwa penanganan tidak hanya menyangkut upaya pemberantasan korupsinya. Tetapi juga bagaimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik yang ikut terkena dampak.

Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda mengakui ada pemahaman atau cara pandang yang salah dari aparat penegak hukum dalam hal penyitaan aset yang terkait dengan pihak ketiga dalam penanganan perkara pidana korupsi.

Hal ini tidak hanya terjadi dalam kasus Jiwasraya. Tetapi juga pernah terjadi dalam kasus penggelapan di First Travel beberapa tahun lalu.

Dalam kasus tersebut, kata dia, penyidik merampas aset yang notabene berasal dari dana milik korban penipuan untuk diserahkan ke Negara.

Menurutnya, penyidik dalam beberapa kasus cenderung lebih dahulu melakukan penyitaan tanpa memeriksa atau memverifikasi apakah aset-aset tersebut benar-benar terkait dengan hasil korupsi atau pencucian uang (TPPU).

Kondisi ini, sebagaimana dikutip Antara, menimbulkan masalah baru maraknya keberatan sita dari pihak ketiga yang merasa dirugikan. Saat ini, lanjut Chairul, setidaknya ada 83 keberatan sita dari pihak ketiga sebab penyitaan aset Jiwasraya.

Baca Juga

Nama Marzuki Alie dan Pramono Anung Muncul di Sidang Suap dan Gratifikasi Nurhadi

Dalam Pasal 19 UU Tipikor, memberikan ruang bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan untuk mengajukan keberatan. Permasalahannya, hal ini berpotensi menimbulkan problem eksekusi.

Dimana ada putusan pengadilan yang merampas aset pihak ketiga, di satu sisi putusan yang mengabulkan gugatan keberatan. "Seperti apa mekanisme putusannya, karena sampai saat ini tidak hukum acara yang mengatur mengenai gugatan keberatan tersebut," ujarnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Siapkan Bom Nuklir Hancurkan Negara Lain
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Siapkan Bom Nuklir Hancurkan Negara Lain

Judul video itu juga mengatakan bahwa pengembangan nuklir tersebut nantinya akan digunakan oleh Indonesia untuk menyerang negara lain.

Ramai Spanduk Anies For Presiden 2024, Wagub Riza Bilang Wujud Demokrasi
Indonesia
Ramai Spanduk Anies For Presiden 2024, Wagub Riza Bilang Wujud Demokrasi

Aksi itu sebagai bentuk demokrasi dan kebebasan berpendapat.

Dana Abadi Pendidikan Capai Rp 81,7 Triliun
Indonesia
Dana Abadi Pendidikan Capai Rp 81,7 Triliun

Salah satu langkah mengembangkan kualitas generasi-generasi penerus Bangsa Indonesia adalah melalui diberikannya beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

Kurikulum Pendidikan Diharapkan Jadi Pendorong dalam Keterampilan Digital
Indonesia
Kurikulum Pendidikan Diharapkan Jadi Pendorong dalam Keterampilan Digital

Peningkatan kompetensi digital manjadi sebuah keharusan untuk dapat meningkatkan daya saing industri nasional.

[Hoaks atau Fakta]: Bahasa Indonesia Jadi Bahasa ke-2 di Vietnam
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Bahasa Indonesia Jadi Bahasa ke-2 di Vietnam

Konsul Jenderal RI mengatakan bahwa bahasa Indonesia sejajar dengan sejumlah bahasa asing seperti Jepang, Perancis, dan lnggris sebagai bahasa kedua yang diprioritaskan di Ho Chi Minh City.

Jokowi Tawarkan Konsep Resiliensi Berkelanjutan sebagai Solusi Hadapi Risiko Bencana
Indonesia
Jokowi Tawarkan Konsep Resiliensi Berkelanjutan sebagai Solusi Hadapi Risiko Bencana

Pemerintah Indonesia menawarkan kepada dunia tentang konsep resiliensi berkelanjutan sebagai solusi untuk menjawab tantangan risiko menghadapi semua bentuk bencana.

Ganjil Genap di Jalan Tol Cikampek Mulai 'Berlaku' Hari Ini
Indonesia
Ganjil Genap di Jalan Tol Cikampek Mulai 'Berlaku' Hari Ini

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan memberlakukan uji coba skema lalu lintas ganjil-genap (gage) di ruas jalan Tol Cikampek sejak hari ini, Senin (25/4). Skema uji coba lalu lintas ini akan berlangsung tiga hari hingga Rabu (27/4) untuk mengantisipasi adanya kemacetan.

KPK Segera Kembali Panggil Azis Syamsuddin
Indonesia
KPK Segera Kembali Panggil Azis Syamsuddin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal segera memanggil kembali Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, terkait kasus dugaan suap penanganan perkara yang menjerat mantan penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju.

Gerilya Petinggi Gerindra Dorong Prabowo Deklarasi Capres Tahun Ini
Indonesia
Gerilya Petinggi Gerindra Dorong Prabowo Deklarasi Capres Tahun Ini

Sosok yang kini menjabat Menteri Pertahanan (Menhan) RI itu diharapkan mendeklarasikan diri tahun 2022 ini.

Lansia Dilarang Naik KRL Pagi dan Malam Selama PPKM Level 3
Indonesia
Lansia Dilarang Naik KRL Pagi dan Malam Selama PPKM Level 3

Jam operasional KRL pada masa PPKM Level 3 ini tetap pada pukul 04:00 – 22:00 WIB.