Penyitaan Aset TPPU Harus Hati-Hati, Pakar: Jangan Sampai Rugikan Pihak Ketiga Yenti Ganarsih (tengah). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama.

Merahputih.com - Pakar hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU), Yenti Ganarsih mengingatkan penyitaan aset yang terkait dengan TPPU harus hati-hati. Khususnya terkait dengan penyitaan aset hasil korupsi yang terjadi di lembaga yang mengelola dana publik atau institusi keuangan. Seperti asuransi dan pasar modal.

"Jangan sampai penyitaan aset ini merugikan pihak ketiga yang beriktikad baik, dalam hal ini para nasabah pemegang polis dan investor yang memiliki rekening efek atau saham di pasar modal yang tidak terkait dengan perkara yang asetnya ikut dirampas," ujar Yenti.

Hal itu dikatakan Yenti Ganarsih dalam webinar bertema Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang Disertai TPPU pada Masa Pandemi di Jakarta, Sabtu (30/1).

Baca Juga

KPK Dalami Munculnya Nama BG hingga Pramono Anung dalam Sidang Nurhadi

Hal itu berbahaya karena menyangkut persepsi dan kepercayaan publik. Khususnya investor terhadap pasar modal, yang pada akhirnya bisa mengganggu upaya pemerintah dalam melaksanakan program pemulihan ekonomi.

Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) ini mengatakan bahwa ketidakhati-hatian dalam penyitaan aset yang berkaitan dengan TPPU berpotensi menimbulkan double punishment oleh Negara dalam satu perkara korupsi.

Dalam perkara TPPU, penyidik memberlakukan Pasal 18 UU Tipikor sebagai persiapan uang pengganti. Hal ini tercermin dari jumlah aset yang disita dalam kasus Jiwasraya sebesar Rp18 triliun yang ternyata melebihi kerugian negara berdasarkan audit BPK sebesar Rp16,8 triliun.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Yenti Garnasih (tengah). Foto: MP/Ponco Sulaksono

Yenti mengemukakan bahwa penanganan tidak hanya menyangkut upaya pemberantasan korupsinya. Tetapi juga bagaimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik yang ikut terkena dampak.

Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda mengakui ada pemahaman atau cara pandang yang salah dari aparat penegak hukum dalam hal penyitaan aset yang terkait dengan pihak ketiga dalam penanganan perkara pidana korupsi.

Hal ini tidak hanya terjadi dalam kasus Jiwasraya. Tetapi juga pernah terjadi dalam kasus penggelapan di First Travel beberapa tahun lalu.

Dalam kasus tersebut, kata dia, penyidik merampas aset yang notabene berasal dari dana milik korban penipuan untuk diserahkan ke Negara.

Menurutnya, penyidik dalam beberapa kasus cenderung lebih dahulu melakukan penyitaan tanpa memeriksa atau memverifikasi apakah aset-aset tersebut benar-benar terkait dengan hasil korupsi atau pencucian uang (TPPU).

Kondisi ini, sebagaimana dikutip Antara, menimbulkan masalah baru maraknya keberatan sita dari pihak ketiga yang merasa dirugikan. Saat ini, lanjut Chairul, setidaknya ada 83 keberatan sita dari pihak ketiga sebab penyitaan aset Jiwasraya.

Baca Juga

Nama Marzuki Alie dan Pramono Anung Muncul di Sidang Suap dan Gratifikasi Nurhadi

Dalam Pasal 19 UU Tipikor, memberikan ruang bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan untuk mengajukan keberatan. Permasalahannya, hal ini berpotensi menimbulkan problem eksekusi.

Dimana ada putusan pengadilan yang merampas aset pihak ketiga, di satu sisi putusan yang mengabulkan gugatan keberatan. "Seperti apa mekanisme putusannya, karena sampai saat ini tidak hukum acara yang mengatur mengenai gugatan keberatan tersebut," ujarnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indonesia Bakal Terima Presidensi G20 dari Italia
Indonesia
Indonesia Bakal Terima Presidensi G20 dari Italia

Indonesia akan secara resmi menjadi Presidensi G20 pada 1 Desember 2021 hingga November 2022 dengan tema Recover Together, Recover Stronger atau pulih bersama dan pulih lebih kuat.

PKS Siapkan Israyani dan Karyatin Jadi Anggota DPRD DKI
Indonesia
PKS Siapkan Israyani dan Karyatin Jadi Anggota DPRD DKI

"Ya bu Israyani gantikan pak Dani dan pak Karyatin gantikan bu Umi," ungkap Ketua Majelis Syuro DPW PKS DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi

Kejagung Telusuri Aset Tersangka Korupsi PT Asabri di Kalimantan
Indonesia
Kejagung Telusuri Aset Tersangka Korupsi PT Asabri di Kalimantan

Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menelusuri aset para tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri. Penyidik saat ini sedang mendalami informasi aset yang berada di Kalimantan.

Bayar Hutang Luar Negeri, Cadangan Devisa Turun
Indonesia
Bayar Hutang Luar Negeri, Cadangan Devisa Turun

BI memandang cadangan devisa tetap memadai, dengan didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring berbagai respons kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi.

Kasus Corona di Tanah Air Bertambah 8.692
Indonesia
Kasus Corona di Tanah Air Bertambah 8.692

Kasus COVID-19 di Indonesia selama 24 jam terakhir hingga Senin (11/1), pukul 12.00 WIB, bertambah sebanyak 8.692.

PDIP Yakin Ada Fraksi Lain Ikut Gulirkan Hak Interpelasi Formula E
Indonesia
PDIP Yakin Ada Fraksi Lain Ikut Gulirkan Hak Interpelasi Formula E

Tak menuntut kemungkinan ada fraksi lain menggunakan hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswesan terkait Formula E.

Bertemu PP Persis, Kapolri Listyo Bicara Soal Keberagaman
Indonesia
Bertemu PP Persis, Kapolri Listyo Bicara Soal Keberagaman

Kapolri Sigit mengatakan, dirinya menyampaikan beragam hal terkait program kepolisian dan juga membahas soal moderasi keberagaman.

Diskon Pajak Beli Mobil Diperpanjang
Indonesia
Diskon Pajak Beli Mobil Diperpanjang

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan ritel, secara akumulatif, Januari–April 2021 naik 5,9 persen yoy menjadi 257.953 unit. Secara bulanan volume penjualan ritel telah mendekati level normal atau sekitar 80.000 per bulan.

Wagub DKI Nilai Sanksi Tilang Pelanggar Gage Sudah Tepat
Indonesia
Wagub DKI Nilai Sanksi Tilang Pelanggar Gage Sudah Tepat

"Apa yang dilakukan Dishub Dan Korlantas Polda saya kira sudah tepat ya. Ada aturan ada rewards and punishment," ucap Wakil Gubernur (Wagub) DKI, Ahmad Riza Patria di Jakarta, Kamis (2/9).

Partai Gelora: Secara Militer Palestina Memenangi Pertempuran
Indonesia
Partai Gelora: Secara Militer Palestina Memenangi Pertempuran

Ketakutan Israel ini menjadi catatan penting