Penyiram Novel Bakal Langsung Bebas, Ini Penjelasannya Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan memenuhi panggilan polisi atas kasus dugaan penyiraman air keras yang menimpa dirinya, Senin (6/1/2020). (ANTARA/Fianda Rassat/am).

Merahputih.com - Praktisi hukum Suparji Ahmad menduga, dua terdakwa penyerang penyidik KPK Novel Baswedan, Ronny Bugis dan Rahmat Kadir bakal langsung bebas apabila divonis bersalah. Ini jika mengacu pada tuntutan jaksa yang hanya setahun.

Keduanya sudah menjalani hukuman sejak ditangkap pada 27 Desember 2019 lalu sementara vonis bakal berlangsung pada 16 Juli mendatang.

Baca Juga:

Jaksa Agung Turun Tangan, JPU Novel Baswedan Bakal Kena Evaluasi?

Antara Desember 2019 sampai Juli 2020 sudah memasuki delapan bulan. Sementara, jika divonis setahun, akan tersisa 3 bulan lagi dimana waktu tersebut tak bisa dilakukan penahanan.

"Dia sudah menjalani 3/4 masa hukuman. Bisa saja akan bebas bersyarat kalau sesuai dengan vonis sesuai tuntutan jaksa," kata Suparji kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (3/7).

Suparji mengatakan, sulit bagi hakim jika memberi vonis diatas tuntutan. "Karena tren vonis melebih tuntutan bisa membuat polemik, masuknya ultrapetita," jelas praktisi hukum dari Universitas Al Azhar ini.

Suparji hanya berharap, hakim jangan tersandra dengan tuntutan jaksa dan mesti mendengar keadilan masyarakat. Bahkan, mestinya dua penyerang Novel diperberat hukumannya mengingat mereka adalah penegak hukum dari institusi Polri.

Penyidik senior KPK Novel Baswedan. (Ant)
Penyidik senior KPK Novel Baswedan. (Ant)

Apalagi, Kapolri Jenderal Idham Azis sudah meminta polisi yang terjerat narkoba divonis mati. "Ini mestinya pararel dengan dua pelaku penyerang Novel," terang Suparji.

Ketua Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak akan memberikan rekomendasi setelah mendapatkan keterangan dari Novel Baswedan perihal laporannya terkait persidangan terdakwa kasus penyerangan Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette. Di mana mereka hanya dituntut satu tahun penjara.

"Jadi output-nya adalah rekomendasi. Rekomendasi itu memaparkan semua fakta-fakta yang objektif terhadap penanganan kasus itu dari mulai yang menjadi tugas kewenangan komisi dan penilaian kerja jaksanya," katanya.

Menurutnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga akan mengevaluasi tuntutan terhadap kedua terdakwa penyiraman air keras tersebut. Namun, evaluasi Kejagung tidak masuk dalam pertimbangan rekomendasi Komjak.

"Kejagung kan memiliki pengawasan internal, itu bisa dilakukan secara langsung karena kan struktur Kejagung itu adalah struktural ke bawah. Tapi kalau komisi kan ini tidak memiliki struktural kejaksaan, jadi kita harus menunggu pelaksanaan tugas sampai putusan itu selesai," ujar Barita.

Baca Juga:

Proses Hukum Banyak Kejanggalan dan Jauh dari Fakta, Novel Baswedan Putus Asa?

Barita mengungkapkan, rekomendasi Komjak nantinya bertujuan untuk penyempurnaan organisasi. Kemudian, peningkatan kinerja dan tata organisasi dan prosedur penanganan kasus. "Rekomendasi berkaitan dengan reward (penghargaan) atau punishment (hukuman)," pungkas Barita.

Komisi Kejaksaan akan menyampaikan rekomendasi itu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Rekomendasi itu diharapkan memperbaiki kinerja aparat penegak hukum. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BPBD Sleman Siagakan Puluhan EWS Antisipasi Lahar Dingin dan Lava Pijar Merapi
Indonesia
Tahun Ini Masyarakat Jakarta Bisa Rasakan Naik Bus Listrik
Indonesia
Tahun Ini Masyarakat Jakarta Bisa Rasakan Naik Bus Listrik

PT Transjakarta akan menyerahkan pemilihan merek kepada operator

Kerumunan WNA di Terminal 3, La Nyalla Minta Otoritas Bandara Tegas Terapkan Prokes
Indonesia
Kerumunan WNA di Terminal 3, La Nyalla Minta Otoritas Bandara Tegas Terapkan Prokes

Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti meminta, pengelola bandara tegas menerapkan protokol kesehatan, apalagi kini tengah muncul strain virus Corona baru dari Inggris.

Begini Kesulitan UMKM Indonesia Rebut Pasar Global
Indonesia
Begini Kesulitan UMKM Indonesia Rebut Pasar Global

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah pelaku UMKM tahun 2018 mencapai sekitar 64 juta. Namun, baru sekitar 13 persen atau sekitar delapan juta di antaranya yang sudah digital.

Pemkot Cirebon Belum Izinkan Sekolah Tatap Muka
Indonesia
Pemkot Cirebon Belum Izinkan Sekolah Tatap Muka

Pemerintah Daerah Kota Cirebon hingga kini belum menginstruksikan untuk melakukan sekolah tatap muka.

Tak Keluarkan Peringatan Dini, BMKG Prakirakan Jakarta Cerah Berawan Hari Ini
Indonesia
Tak Keluarkan Peringatan Dini, BMKG Prakirakan Jakarta Cerah Berawan Hari Ini

Wilayah Jakarta Pusat diprediksi bersuhu 25 hingga 30 derajat Celsius

Pilkada Saat Pandemi Dinilai Lebih Menyeramkan Ketimbang Isu Musiman Kebangkitan PKI
Indonesia
Pilkada Saat Pandemi Dinilai Lebih Menyeramkan Ketimbang Isu Musiman Kebangkitan PKI

Isu PKI yang kerap muncul setiap tahun hanya menjadi komoditas politik jualan momentum yang sudah basi

Anggota DPR Soroti Kalung Anti-COVID 19
Indonesia
Anggota DPR Soroti Kalung Anti-COVID 19

"Ini berpotensi merugikan uang negara jika produk tersebut kemudian tidak terbukti berfungsi sebagaimana yang diklaim Kementan," jelas Ema

Satu Pekan PSBB Jakarta, Penumpang KRL Cuma Turun 21 Persen
Indonesia
Satu Pekan PSBB Jakarta, Penumpang KRL Cuma Turun 21 Persen

Selama PSBB jilid 2 ini,PT KCI menjalankan 933 perjalanan KRL per hari dari sebelumnya 975 perjalanan tiap harinya.

RDP dengan DPR, KPK Minta Tambahan Anggaran Rp 403 Miliar
Indonesia
RDP dengan DPR, KPK Minta Tambahan Anggaran Rp 403 Miliar

Jumlah tersebut lebih besar dari pagu anggaran indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 1.093.22 miliar. Untuk itu, Firli meminta tambahan anggaran belanja sebesar Rp 403.03 miliar