Penyidik KPK Diyakini Tak Main Sendiri Setop Kasus Wali Kota Tanjungbalai Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju digiring petugas untuk mengikuti konferensi pers usai menjalani pemeriksaan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/4/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/aww

MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meyakini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) AKP Stepanus Robin Pattuju tidak bermain sendiri dalam kasus dugaan suap penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

"ICW meyakini penyidik Robin tidak bertindak sendiri dalam perkara dugaan suap atau gratifikasi ini," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Jumat (23/4).

Menurut Kurnia, proses untuk merealisasikan janjinya, yaitu menghentikan perkara pada tingkat penyelidikan, merupakan kesepakatan kolektif bersama penyidik lain dan mendapatkan persetujuan dari atasannya di kedeputian penindakan.

Baca Juga:

Azis Syamsuddin Kenal Penyidik KPK AKP Stepanus dari Ajudannya

"Pertanyaan lanjutannya: apakah ada penyidik lain yang terlibat? Atau bahkan lebih jauh, apakah atasannya di kedeputian penindakan mengetahui rencana jahat ini?" ujar Kurnia.

Selain itu, Kurnia melanjutkan, proses penegakan hukum yang dikenakan kepada penyidik asal Polri tersebut juga mesti mengarah pada pengusutan atas penerimaan uang sejumlah Rp438 juta pada rentang waktu Oktober 2020 sampai April 2021.

KPK menetapkan penyidik AKP Stefanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial sebagai tersangka kasus dugaan suap. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
KPK menetapkan penyidik AKP Stefanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial sebagai tersangka kasus dugaan suap. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

"Maksud pengusutan tersebut adalah guna mencari informasi, apakah praktik lancung ini baru pertama terjadi atau sebelumnya sudah sering dilakukan oleh tersangka? Jika iya, siapa lagi pihak-pihak yang pernah melakukan transaksi tersebut?" kata dia.

Baca Juga:

Polri Hargai Proses Hukum Anggotanya di KPK yang Tersandung Kasus Suap

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka. Selain Stepanus dan Syahrial, KPK juga menetapkan pengacara bernama Maskur Husain.

Stepanus diduga telah menerima suap sekitar Rp1,3 miliar dari Syahrial. Suap diberikan agar Stepanus bisa membantu supaya penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai yang menjerat Syahrial tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh KPK. (Pon)

Baca Juga:

Penyidiknya Terima Suap, Ketua KPK Firli Bahuri Minta Maaf

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Daya Beli Warga Turun, Anies Revisi Program Rumah DP 0 Rupiah
Indonesia
Daya Beli Warga Turun, Anies Revisi Program Rumah DP 0 Rupiah

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengakui, jika pihaknya merevisi program andalan Anies Baswedan Rumah DP 0 Rupiah.

Kapolri, Panglima TNI dan Menkes Tinjau Vaksinasi Mahasiswa di Markas PMKRI
Indonesia
Kapolri, Panglima TNI dan Menkes Tinjau Vaksinasi Mahasiswa di Markas PMKRI

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendatangi vaksinasi yang diadakan Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Menteng, Jakarta Pusat.

Kementerian dan BUMN Segera Diwajibkan Beli Produk UMKM
Indonesia
Kementerian dan BUMN Segera Diwajibkan Beli Produk UMKM

Kebijakan ini, tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR. Saat ini pemerintah tengah menyusun aturan turunannya agar pelaksanaannya ada dasar hukum yang jelas.

Sejumlah Wilayah di Lereng Gunung Merapi Diguyur Hujan Abu
Indonesia
Sejumlah Wilayah di Lereng Gunung Merapi Diguyur Hujan Abu

Terjadi hujan abu intensitas tipis di beberapa lokasi setelah kejadian awan panas Gunung Merapi.

Sejumlah Ruas Jalan di Jakarta Terpaksa Dialihkan Akibat Banjir
Indonesia
Sejumlah Ruas Jalan di Jakarta Terpaksa Dialihkan Akibat Banjir

Total ada 300 petugas gabungan di lokasi

Polda dan Polres Harus Seragam Saat Terima Perkara UU ITE
Indonesia
Polda dan Polres Harus Seragam Saat Terima Perkara UU ITE

Kapolri sudah memerintahkan pembentukan virtual police, yang nantinya, menegur orang yang diduga pelanggar UU ITE dan menjelaskan potensi pelanggaran pasal di UU ITE sebelum memproses terduga pelanggar.

Depok Hapus Sanksi Denda Keterlambatan Bayar Pajak Bumi dan Bangunan
Indonesia
Depok Hapus Sanksi Denda Keterlambatan Bayar Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, memiliki empat poin utama dalam pemulihan ekonomi, khususnya sektor Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM).

[HOAKS atau FAKTA]: Omnibus Law Disahkan, Pabrik Mobil Nissan Bakal Tutup
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Omnibus Law Disahkan, Pabrik Mobil Nissan Bakal Tutup

Cuitan yang diunggah pada 26 Oktober 2020 telah mendapat respons sebanyal 517 retweet, 318 balasan, dan 3,346 suka.

Vaksinasi COVID-19 Buat Gubernur dan Wagub DKI, Riza: Kita Serahkan pada Ahlinya
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Buat Gubernur dan Wagub DKI, Riza: Kita Serahkan pada Ahlinya

"Saya mengikuti aja, pak wagub baiknya seperti ini, pak gub sebaiknya, kita ikut. Kita serahkan pada ahlinya," lanjut Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini.

Polisi Tangkap Penyebar Video Azan 'Jihad'
Indonesia
Polisi Tangkap Penyebar Video Azan 'Jihad'

Polisi menangkap pria berinisial H yang menyebar video azan ditambah dengan kalimat “hayya alal jihad”