Penyidik KPK Dilaporkan ke Dewas Karena Tak Kunjung Periksa Legislator PDIP Ihsan Yunus Koordinator MAKI Boyamin Saiman. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan tim penyidik yang menangani kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Laporan tersebut dilayangkan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, lantaran tak kunjung memeriksa anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus.

Baca Juga

Operator Legislator PDIP Ihsan Yunus Serahkan Dua Sepeda Brompton ke KPK

"Setelah kami cek benar ada laporan pengaduan dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (11/2).

Ali mengatakan, KPK menghargai aduan yang dilayangkan MAKI. Sebab, aduan tersebut bagian dari peran serta masyarakat dalam mengawasi penanganan perkara oleh lembaga antirasuah.

Meski demikian, Ali menegaskan, segala proses penyelesaian perkara yang dilakukan KPK selalu mengikuti aturan hukum yang berlaku. Kegiatan penyidikan yang dikakukan KPK tidak harus disampaikan secara detail kepada publik.

"Karena tentu ada beberapa bagian dari strategi penyidikan perkara yang masih berjalan yang itu bagian dari informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan UU keterbukaan informasi publik," ujar Ali.

Rekonstruksi kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek, Senin (1/2), di gedung KPK. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
Rekonstruksi kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek, Senin (1/2), di gedung KPK. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Sebelumnya, Boyamin Saiman melaporkan penyidik KPK yang menangani kasus dugaan pengadaan bansos COVID-19 ke Dewas KPK. Pengaduan ini dilayangkan MAKI lantaran penyidik tak kunjung memeriksa Ihsan Yunus.

Padahal, kediaman orangtua Ihsan Yunus telah digeledah KPK. Selain itu, adik Ihsan Yunus yang bernama Muhammad Rakyan Ikram juga telah diperiksa KPK.

"Kami mengadukan dugaan tidak profesionalnya penyidik perkara korupsi penyaluran sembako bansos Kemsos dengan tersangka Juliari Batubara, di mana penyidik tidak melakukan pemanggilan atau usulan pemanggilan sebagai saksi kepada Ihsan Yunus untuk membuat semakin terang perkara tersebut," kata Boyamin, Kamis.

Penyidik, kata Boyamin, seharusnya bisa segera kembali memanggil Ihsan Yunus setelah mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu mangkir dari panggilan pada 27 Januari 2021. Menurut Boyamin, kesaksian Ihsan Yunus sangat diperlukan penyidik untuk membuat kasus ini kian terang.

Apalagi, pada Rabu (11/2) kemarin, operator Ihsan Yunus, Agustri Yogasmara alias Yogas telah mengembalikan dua sepeda Brompton kepada KPK.

Berdasarkan reka adegan, dua unit sepeda itu diterima Yogas dari pengusaha Harry Van Sidabukke yang menjadi tersangka pemberi suap kepada bekas Mensos Juliari P Batubara.

Tak hanya dua unit sepeda, rekonstruksi yang digelar KPK juga mengungkap adanya pemberian uang Rp1,5 miliar dari Harry kepada Yogas. (Pon)

Baca Juga

KPK Cecar Operator Legislator PDIP Ihsan Yunus Soal Pengadaan Bansos

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kepgub PPKM Mikro, Restoran di Jakarta Buka Sampai Jam 8 Malam
Indonesia
Kepgub PPKM Mikro, Restoran di Jakarta Buka Sampai Jam 8 Malam

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini hanya mengizinkan restoran atau tempat makan bukan hanya sampai pukul 20.00 WIB yang sebelumnya 21.00 WIB.

264 Kantong Jenazah Penumpang Sriwijaya Air SJ-182 Diterima Tim DVI
Indonesia
264 Kantong Jenazah Penumpang Sriwijaya Air SJ-182 Diterima Tim DVI

Tim DVI Polri telah menerima 264 kantong berisi barang-barang yang diduga milik penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ-182. Tim DVI akan memeriksa kepemilikan barang-barang tersebut.

Ombudsman Jakarta Raya Segera Panggil Anies soal Ganti Rugi Warga Rusun Petamburan
Indonesia
Ombudsman Jakarta Raya Segera Panggil Anies soal Ganti Rugi Warga Rusun Petamburan

Ombudsman Jakarta Raya segera memanggil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mengklarifikasi masalah ganti rugi kepada warga penggusuran Rusun Petamburan senilai Rp 4,7 miliar.

Normalisasi Waduk Kesatrian Baru 80 Persen, Akhir Tahun Harusnya Selesai
Indonesia
Normalisasi Waduk Kesatrian Baru 80 Persen, Akhir Tahun Harusnya Selesai

Pengerjaan normalisasi Waduk Kesatriaan di Cilincing, Jakarta Utara, hampir rampung. Saat ini progresnya sudah mencapai 80 persen

Kabareskrim Minta Polisi di Daerah Tak Reaktif Tanggapi Kritik Melalui Mural
Indonesia
Dua Anggota DPRD Solo dari PDIP Terpapar COVID-19
Indonesia
Dua Anggota DPRD Solo dari PDIP Terpapar COVID-19

Kedua anggota tersebut bernama adalah Hartanti dan Elizabeth Pudjiningati.

Pegawai KPK Dilarang Demo Bareng Mahasiswa
Indonesia
Pegawai KPK Dilarang Demo Bareng Mahasiswa

KPK kini tidak lagi menjadi lembaga negara yang memberantas korupsi, melainkan berubah menjadi Komisi Perlindungan Korupsi

Tak Ada Indikasi Pelanggaran HAM Berat Dalam Tewasnya Laskar FPI
Indonesia
Tak Ada Indikasi Pelanggaran HAM Berat Dalam Tewasnya Laskar FPI

Sebuah pelanggaran HAM berat punya sejumlah indikasi yang harus terpenuhi

Lebih dari 88 Juta Divaksin COVID-19 Dosis Kedua, Penambahan Kasus 186 Orang
Indonesia
Lebih dari 88 Juta Divaksin COVID-19 Dosis Kedua, Penambahan Kasus 186 Orang

Setelah hampir dua tahun pandemi, penambahan kasus COVID-19 akhirnya di bawah 200-an pasien.

Satu Madrasah di Jakarta Timur Gelar Pembelajaran Tatap Muka Diam-diam
Indonesia
Satu Madrasah di Jakarta Timur Gelar Pembelajaran Tatap Muka Diam-diam

Madrasah Ibtidaiyah Al Ihsan Attahiriyah III yang berada kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, secara diam-diam menggelar pembelajaran tatap muka (PTM), sebelum pemerintah memberi lampu hijau kegiatan belajar di sekolah.