Penyidik Kejagung Periksa Tersangka Eks Politikus Nasdem Andi Irfan di KPK Logo KPK. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tersangka Andi Irfan Jaya dalam penyidikan dugaan suap, gratifikasi, dan permufakatan korupsi tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pemeriksaan itu dilakukan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta.

"Tersangka AIJ dibawa ke KPK dalam rangka pemeriksaan oleh penyidik tim Kejaksaan Agung, " kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (18/9).

Baca Juga

Kasus Jaksa Pinangki, Kejagung Tetapkan Politikus Nasdem Andi Irfan Tersangka

Ali mengatakan, terkait materi pemeriksaan menjadi wewenang penyidik Kejagung. Ali menuturkan, pemeriksaan eks politikus Nasdem di Gedung KPK sebagai bentuk sinergi antar aparat penegak hukum.

"KPK fasilitasi tempat penahanan dan pemeriksaan tersangka," kata Ali.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan di Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan, penyidik akan mendalami terkait konstruksi dan peran lengkap Andi Irfan.

Dalam pemeriksaan, kata Febrie, penyidik akan menggali tentang siapa pengendali Andi Irfan.

“Kita akan melihat pasal-pasal sangkaannya. Terutama tentang kesepakatan dia, bersama-sama Pinangki itu,” ujar Febrie.

Tersangka kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Andi Irfan Jaya berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.
Tersangka kasus suap Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Andi Irfan Jaya berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (2/9). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

Kata Febrie, perlu pendalaman yang akurat dalam penyidikan terkait peran Andi Irfan di pusaran kasus dugaan suap, gratifikasi, serta pemufakatan jahat bersama Djoko Tjandra dan Pinangki. Terutama, kata Febrie menyangkut soal aliran uang yang diterima Andi Irfan, dari Djoko sebelum sampai ke Pinangki.

Dalam penyidikan tersangka Pinangki, Febrie pernah menerangkan, Djoko menyerahkan uang sedikitnya 500 ribu dolar AS (Rp 7,5 miliar) lewat perantara Andi Irfan. Uang haram tersebut, diyakini sebagai panjar kepada tersangka Pinangki, supaya mengatur upaya penerbitan fatwa dari Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan terpidana Djoko dari vonis MA 2009.

Djoko adalah terpidana korupsi Bank Bali 1999 yang pernah divonis dua tahun penjara pada 2009. Namun, Djoko berhasil kabur ke Papua Nugini, dan jadi buronan selama 11 tahun, sebelum akhirnya ditangkap pada 30 Juli 2020 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Baca Juga

Mobil Mewah Jaksa Pinangki Diduga Hasil Suap Djoko Tjandra

Febrie pernah menjelaskan ada rencana jahat yang sudah dibicarakan antara Pinangki, dan Andi Irfan kepada Djoko. Pinangki, menggandeng Andi Irfan saat menawarkan proposal fatwa MA, kepada Djoko dua kali di Malaysia, pada November 2019.

Nilai proposal fatwa dikatakan mencapai 10 juta dolar. Terungkap dalam penyidikan, kata Febrie, Djoko memberi panjar 500 ribu dolar kepada Pinangki lewat perantara Andi Irfan. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kebutuhan Oksigen Medis Meningkat 4 Ribu Ton Per Hari
Indonesia
Kebutuhan Oksigen Medis Meningkat 4 Ribu Ton Per Hari

Kementerian Kesehatan mendorong para pelaku usaha industri gas menambah alokasi produksi oksigen bagi pelayanan kesehatan di tengah situasi lonjakan pasien COVID-19 di berbagai rumah sakit.

[Hoaks atau Fakta]: Lagu Indonesia Raya Diganti
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Lagu Indonesia Raya Diganti

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan yang dipayungi hukum dan diatur Undang-undang No. 24 tahun 2009.

Situs Pendaftaran Banyak Dikeluhkan, Ini Kata Ketua Panitia PPDB DKI
Indonesia
Situs Pendaftaran Banyak Dikeluhkan, Ini Kata Ketua Panitia PPDB DKI

Panitia PPDB DKI Jakarta 2021 buka suara tekait kekecewaan siswa dan orang tua yang merasa kesulitan saat mendaftar pada PPDB DKI tahun ajaran 2021/2022.

1.387 Hoaks COVID-19 Beredar, Kemenkominfo Temukan Modus Baru
Indonesia
1.387 Hoaks COVID-19 Beredar, Kemenkominfo Temukan Modus Baru

Hoaks terkait meninggalnya seorang tentara usai divaksinasi.

MUI Imbau Pemerintah dan DPR Tak Tunduk pada Produsen Minuman Beralkohol
Indonesia
MUI Imbau Pemerintah dan DPR Tak Tunduk pada Produsen Minuman Beralkohol

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau kepada pemerintah dan DPR agar tak tunduk pada para pedagang dan produsen minuman beralkohol.

Gunung Merapi Masih Erupsi, Pemda DIY Pulangkan 187 Pengungsi
Indonesia
Gunung Merapi Masih Erupsi, Pemda DIY Pulangkan 187 Pengungsi

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memulangkan sekitar 187 pengungsi Gunung Merapi ke desa mereka.

Ledakan Kasus COVID-19 Mengintai Setelah Lebaran, PPKM Mikro Diperpanjang
Indonesia
Ledakan Kasus COVID-19 Mengintai Setelah Lebaran, PPKM Mikro Diperpanjang

18-31 Mei ini adalah periode dua minggu dari pascamudik Hari Raya Lebaran

Tak Tanggung-tanggung, Pos Penyekatan Jawa hingga Bali Nyaris Seribu
Indonesia
Tak Tanggung-tanggung, Pos Penyekatan Jawa hingga Bali Nyaris Seribu

Korlantas Polri telah membangun sebanyak 347 pos penyekatan PPKM Darurat baru di sepanjang Pulau Jawa hingga Bali.

Diingatkan Megawati, PDIP Segera Bangun Monumen Kudatuli
Indonesia
Diingatkan Megawati, PDIP Segera Bangun Monumen Kudatuli

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memimpin jajaran pengurus pusat partai menggelar tabur bunga Peristiwa Kudatulis.

Polisi Periksa Saksi Ahli Cari Tersangka Dugaan Pelanggaran Prokes Hajatan Rizieq Shihab
Indonesia
Polisi Periksa Saksi Ahli Cari Tersangka Dugaan Pelanggaran Prokes Hajatan Rizieq Shihab

"Kami akan panggil beberapa saksi ahli lagi," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus